Workshop Permasalahan Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Serta Solusinya

  • Post category:News
You are currently viewing Workshop Permasalahan Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Serta Solusinya

Fakultas Hukum, UB menyelenggarakan acara Workshop Permasalahan Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah serta Solusinya yang dibuka pada (24/10/17) pukul 08.40 WIB oleh Kepala Bagian Hukum Perdata Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM bertempat di Auditorium Lt.6, Gedung A, Fakultas Hukum, UB. Acara ini perlu diselenggarakan karena dapat memberikan bekal kepada mahasiswa terutama para mahasiswa Magister Kenotariatan yang akan menjadi seorang praktisi sebagai Notaris dan PPAT. Bertindak sebagai Moderator dalam acara tersebut adalah Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn. (Dosen FHUB) yang memberikan kesempatan pertama kepada pemateri I adalah Prof. Dr. Moh. Bakri S.H., M.S. (Guru Besar FHUB), Pemateri II adalah Dr. Supriadi S.H., M.H., M.Kn. (Kepala bagian Sengketa dan Pengendalian Pertanahan Kanwil Surabaya) dan pemateri yang ketiga adalah Dr. Endang Sri Kawuryan S.H., M.Hum.

Pemateri yang pertama adalah Bapak Prof. Dr. Moh. Bakri S.H., M.S. yang mengambil tema berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah yang beritikad baik dalam hukum agraria Nasional dan Yurisprudensi. Beliau menyampaikan bahwa Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dan pasal 32 PP 24 Tahun 1997 tidak ada perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik, namun setelah Sema 7 tahun 2012 jo. SEMA 4 Tahun 2016 ada perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik. dalam SEMA tersebut memberikan Kriteria sebagai pembeli yang beri’tikad baik. Dalam praktek pengadilan, obyek jual-beli tidak mengetahui hal itu, dari pemiliki asli dari tanah itu, akhirnya Pembeli melakukan pembelian secara prosedur yang sah sebagaimana peraturan perundang-undangan:

  1. Lelang umum atau
  2. Dihadapan pejabat pembuat akta tanah.
  3. Terhadap tanah hak milik/adat yang  yang belum terdaftar dilakukan memnurut ketentuan hukum adat  secara tunai dan terang.
  4. Didahului dengan penelitian mengenai  status tanah obyek jual beli dan berdasar penelitian tersebut menunjukkan bahwa obyek jual beli adalah milik penjual.
  5. Pembelian dilakukan dengan harga wajar.

Melakukan kehati-hatian dengan menilai hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan  antara lain:

  1. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikan, atau
  2. Tanah/objek yang dijual belikan tersebut tidak dalam status disita atau
  3. Tanah obyek yang di jual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan atau
  4. Terhadap tanah yang bersertipikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

Pemateri yang kedua adalah Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum., M.Kn., yang menyampaikan bahwa terdapat 130 juta bidang tanah yang mnejadi obyek pendaftaran tanah selain obyek hutan, kondisi sekarang baru 58 juta atau sekitar 55 persen yang telah terdaftar. Tahun ini di agendakan sebanyak 5 juta sertifikat, tahun depan 2018 sebanyak 7 juta, dan pada  tahun 2019  sekitar 9 juta harapannya pada tahun 2025 sudah tersertifikasi semua. Beliau juga menyampaikan bahwa (1)  Harapannya kedepan tidak langsung memberikan hak atas tanah, harusnya mengerjakan dll, sampai berproduksi minimal 2 kali baru diberikan hak pakai. (2) Mencabut buku II KUH Perdata kecuali hipotik, semestinya buku III sepanjang mengenai tanah juga di cabut (3) sampai saat ini di Indonesia belum ada keperdataan tentang tanah.

Pemateri yang ketiga  adalah Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., M.Hum. (Notaris Senior Kota Malang). Materi yang disampaikan Peran PPAT Dalam Pendaftaran Tanah. Dalam penjelasannya Ibu Endang menjelaskan bahwa Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian obyek dan subyek hak atas tanah. Dibutuhkan kecermatan dalam membuat akta pertanahan karena akan menentukan nasib kedepan. Pasal 55 KUHPidana (Ikut Serta) adalah pasal yang sering di jadikan senjata oleh polisi untuk menjerat Notaris dan PPAT terhadap akta yang kita buat. PPAT hendaknya harus berhati hati dalam membuat Surat Keterangan Waris, Hibah wasiat, dalam membuat SKMHT tidak boleh dibuat dengan kuasa subtitusi. [Hmd/Humas]