Ujian Terbuka Disertasi: Suwardi, S.H., M.Hum.

  • Post category:News
You are currently viewing Ujian Terbuka Disertasi: Suwardi, S.H., M.Hum.

Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Suwardi, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa:

Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syariat Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung Riba (bunga), Maisir (spekulasi atau judi), Gharar (tipu muslihat), Dzalim (kejahatan) dan Risywah (suap).

Majelis penguji dalam ujian terbuka ini antara lain Prof. Dr. Thohir Luth, M.A. sebagai promotor, Prof. Dr. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., dan Dr. Sihabudin, S.H., M.H. sebagai ko promotor. Ia menyatakan ada kelemahan mendasar yaitu belum adanya pengaturan yang cukup komprehensif mengenai akad Koperasi Simpan Pinjam Syariah. “Hal ini yang mengakibatkan proses simpan pinjam dengan prinsip syariah yang dijalankan saat ini, tanpa dilalui dengan konsep yang jelas” jelasnya.

Akad yang paling dominan digunakan KSPPS dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun cicilan adalah Murabahah.  Pembiayaan Murabahah adalah fasilitas yang diberikan dalam bentuk talangan dana untuk pembelian barang dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari dana LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) untuk kepentingan dan atas nama nasabah, yang pembiayaan dananya dilakukan secara sekaligus. Sifat pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli yang menimbulkan piutang penjualan dari menjual sesuatu, dan menyegerakan penyerahan barangnya kepada pembeli (debitur) dengan cara ditangguhkan pembayaran harganya sampai kepada saat yang telah ditetapkan atau dengan cara pembayaran angsuran.

KSPPS dalam melakukan kegiatan pembiayaannya lebih banyak menggunakan akad murabahah dengan perwakilan atau dikenal dengan akad murabahah  bil wakalah, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan secara satu tahap yaitu nasabah sebagai wakil dari pihak KSPPS untuk membeli objek murabahah, secara normatif sesuai dengan hukum fikih klasik jika lembaga tidak memiliki barang yang diinginkan nasabah sebagai calon pembeli, maka KSPPS harus melakukan pembelihan terlebih dahulu kepada supplier, dengan demikian, lembaga (KSPPS) bertindak sebagai pembeli sekaligus menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan. Menurut fikih klasik transaksi murabahah dilakukan dengan dua tahap yaitu terlebih dahulu transaksi antara KSPPS dan supplier, sampai objek murabahah berada di bawah penguasaan KSPPS selanjutnya KSPPS melakukan transaksi dengan nasabah. Ketika akad jual beli hanya dilakukan secara satu tahap, dengan nasabah sebagai wakil dari KSPPS untuk membeli barang ke supplier, akibatnya mengaburkan esensi (hakikat) bentuk akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Penelitian disertasi ini berjudul “Keabsahan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah”, terdapat dua pokok permasalahan yaitu : 1) Bagaimana keabsahan akad pembiayaan murabahah dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah ? 2) Bagaimana pengaturan perjanjian akad pembiayaan murabahah pada koperasi simpan pinjam syariah dalam perspektif kepastian kepastian hukum dan keadilan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum dengan tipe hukum penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Kajian atau analisis dalam penelitian ini dilakukan berlandaskan pada teori keadilan, teori tujuan hukum islam (Maqashid al-Syariah), teori hukum asal (istishab), teori kesepakatan, dan teori kepastian hukum. Bahkan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni AL-Qur’an dan As-Sunnah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa akad murabahah bil wakalah yang digunakan oleh KSPPS dalam kegiatan pembiayaannya terindikasi adanya riba yang menyebabkan akad tersebut tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syariah, dan akad murabahah ada yang dibuat di bawah tangan dan ada juga dilegalisasikan secara notariel, berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 8 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan poin (9), ditentukan bahwa suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, yang dibuat atau ditetapkan oleh menteri. [Fjr/Humas]