Disertasi Patricia : Alternatif Penyelesaian Sengketa Online Kontrak Elektronik

  • Post category:News

PSIKnews – Globalisasi dengan perkembangan teknologi yang mengikuti telah membawa dampak pada transaksi informasi, tak terkecuali pada perdagangan. Sistem perdagangan konvensional yang mengharuskan pembelinya bertatap muka secara langsung, kini mulai ditinggalkan. Era globalisasi telah menggeser tren jual-beli ke arah digital berbasis online shopping.

Sisi positifnya, jual-beli menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, sayangnya sering dijumpai pula masalah dalam sistem perdagangan online tersebut. Salah satunya adalah masalah sengketa antara penjual dan pembeli. Misalnya, ketika pembeli terlambat membayar atau ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat oleh Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn., sebagai bahan penelitian dalam disertasi yang berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Online Kontrak Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Sidang ujian disertasi terbuka berlangsung di ruang Auditorium lt. 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jum’at (23/8), pukul 08.30 – 10.30 WIB. Duduk sebagai majelis penguji, Prof. Dr. Mochammad Munir, S.H., M.S., selaku promotor, didampingi oleh ko-promotor Dr. Sukarni, S.H., M.H., dan Dr. Sihabudin, S.H., M.H. Selain itu, hadir juga sebagai penguji yaitu Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Prof. Dr. Dewi Astutty Mochtar, S.H., M.H., Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., dan seorang penguji tamu, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.H.

Dalam penelitiannya, Audrey memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui tiga upaya, yaitu upaya litigasi, non-litigasi dan dengan menggunakan azas perdata internasional. Ia juga merekomendasikan agar DPR beserta pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Pihak penyelenggara dan pengguna kontrak elektronik juga diharapkan menyiapkan SDM yang mampu memahami dan menggunakan teknologi informasi yang ada. Selain itu, dibutuhkan pula sebuah lembaga perlindungan bagi mereka yang mengalami sengketa dan bermasalah dengan transaksi elektronik. (alfa)