Shanti Riskawati

(S.H., M.Kn)

Hukum Perdata

eugene_ro3[at]ub.ac.id

 Gedung A, Lantai 4, Ruang Dosen Hukum Perdata

Hukum Acara Perdata, Hukum Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Jaminan

  • Pendidikan
  • Penelitian
  • Publikasi
 
Universitas Brawijaya

Sarjana Ilmu Hukum, Lulus tahun 2003

Universitas Brawijaya

Magister Ilmu Hukum, Lulus tahun 2010

 
 
 
Jurnal

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pkpu Dengan Jaminan Perorangan (Analisis Putusan Nomor 88/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. Niaga. JKT. Pst), 2019


Konflik Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2019


Analisa Yuridis Pengaturan Syarat Formil Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Debitur, 2019


Penerapan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Mengenai Advokat Sebagai Pengguna Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Perkara, 2019


Batasan Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri Pada Permohonan Talak Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri, 2019


Penanganan Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Barang Persediaan (Inventory) Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ng, 2018


Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Pada Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/Pdt/2015/Pt. Dki Tahun 2015), 2018

 
Buku

Pemutusan Perjanjian Sepihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah Pasca Berlakunya Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018., 2021.


Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Di Desa Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 2021.


Rasio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dalam Prespektif Hukum Hukum Jaminan Indonesia, 2020.


Perubahan Pradigma Pengadaan Barang/Jasa Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Instrumen Penegakkan Hukum Di Indonesia, 2019.


Asas Kepastian Hukum Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Bidang Konstruksi Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, 2018.


Kajian Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, 2017.