CALL FOR PAPER

SEMINAR NASIONAL WEBINAR

“Dinamika Omnibus Law di Era New Normal”

Malang, 22 –23 September 2020

 

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenanganya menyatakan bahwa fokus utama pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan.

Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif, tidak efisien dan high cost.

Adapun kebijakan omnibus law terdiri dari dua isu utama yaitu omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. Menurut pemerintah Setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) yang dirancang oleh pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian kalangan menilai bahwa omnibus law tersebut adalah misi ambisius pemerintah untuk meningkatkan investasi negara dengan menguntungkan pihak pengusaha besar tanpa memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan dan sosial lainnya. Adanya omnibus law tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai kebijakan dan aturan diantaranya aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tentang reforma agraria khususnya tentang tata guna tanah, ketentuan perizinan, dan sebagainya.    Terlepas dari kontroversi tersebut, adanya omnibus law merupakan bukti bahwa sejatinya hukum adalah dinamis, bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat atau kepentingan pemerintah. Hukum dapat berkembang atau bahkan dibentuk sesuai dengan tujuan dan kepentingan manusianya. Oleh karena itu program studi pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan akan mengadakan seminar nasional call for paper untuk membahas isu-isu tentang dinamika hukum era omnibus law. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengelaborasi pendapat-pendapat dari berbagai pihak dan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

 

TOPIK MAKALAH

  1. Reforma Agraria
  2. Kehutanan
  3. Tata negara
  4. Administrasi negara
  5. Ketenagakerjaan
  6. Investasi
  7. Perizinan
  8. Perpajakan
  9. Energi dan Pertambangan
  10. Pemberantasan Korupsi
  11. Hak Asasi Manusia
  12. Profesi Hukum

 

KETENTUAN PENULISAN

  1. Makalah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan.
  2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
  3. Diketik dalam kertas A4, format MS Word.
  4. Huruf times new roman, ukuran font 12, spasi 1.
  5. Batas pengetikan : kiri & atas 4 cm, kanan & bawah 3 cm.
  6. Jumlah kata dalam naskah: 3500 – 4000 kata, termasuk abstrak dan daftar pustaka.
  7. Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata.
  8. Format penulisan dapat dilihat di sini.

Abstrak dan full paper dikirimkan ke semnaspascaub@gmail.com  

 

PEMBICARA TAMU

  1. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Ph.D. (Wakil Menteri ATR RI)
  2. Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)
  3. Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL., MPA. (Guru Besar Agraria Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)
  4. Prof. Dr. Rachmad Budiono, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
  5. Dr. Budi Susanto, S.H., LL.M. (Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
  6. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
  7. Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum. (Kepala Program Studi Magiter Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
  8. Dr. Endang Sri Kawuryan S.H., M.Hum (Praktisi Notaris/PPAT)

 

JURNAL DAN PROSIDING

  1. Makalah akan diterbitkan dalam Prosiding ber-ISBN
  2. Makalah terpilih akan diterbitkan dalam Jurnal Arena Hukum (terakreditasi nasional sinta-2) dan Jurnal Warkat

 

TANGGAL-TANGGAL PENTING

Pengumpulan abstrak                        : 20 Juli – 20 Agustus 2020

Pengumuman penerimaan abstrak : 23 Agustus 2020

Pengumpulan full paper                    : 23 Agustus – 20 September 2020

Pembayaran                                          : 23 Agustus – 20 September 2020

Pelaksanaan Seminar                          : 22 -23 September 2020

 

KONTRIBUSI PESERTA

Pemakalah Rp. 500.000,-
Non-Pemakalah (Umum) Rp. 150.000,-

 

FORMULIR PENDAFTARAN

Formulir Pendaftaran dapat diakses melalui http://bit.ly/semnaspasca2020

 

CONTACT PERSON

Anggi Persica (HP. 081233475574)

Belinda Faradewi (HP. 082245970017)

Email   : semnaspascaub@gmail.com