Seminar Nasional PP OTODA tentang Pemetaan Kebijakan Pendirian Tempat Ibadah

  • Post category:News


Malang, 23 April 2013 – Pusat Pengembangan Otonomi Daerah dan Demokrasi (PP Otoda) adakan seminar bertajuk Rekonstruksi dan Monitoring Peraturan Perundang-undangan dalam Perizinan Pendirian Tempat Ibadah tadi siang di ruang Audiorium lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Seminar tersebut merupakan kerjasama antara PP Otoda dan Yayasan Tifa sebagai sarana penyampaian hasil riset tim peneliti PP Otoda mengenai pemetaan kebijakan dan perizinan pendirian tempat ibadah di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk menunjang keberhasilan dari penyelenggaraan acara ini, Formatera (Forum Mahasiswa Konsenterasi Tata Negara) ikut berpartisipasi sebagai panitia bersama dengan volunteer PP Otoda. Peserta seminar tersebut terbuka untuk umum baik dari kalangan akademisi sampai pihak-pihak yang berkaitan dengan tema dari seminar tersebut antara lain FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Malang raya, Tokoh Keagamaan Malang Raya, Kantor Pelayanan dan Perijinan Malang raya, Kepolisian dan Kejaksaan setempat. Sebagai pemateri dalam cara tersebut, Panitia PP Otoda menyiapkan tiga pemateri dari berbagai pihak yaitu Akademisi, Komnas Ham dan Ombudsman. Prof. A. Mukhtie Fadjar SH, MS yang juga merupakan mantan wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan materi mengenai Regulasi Pendirian Tempat Ibadah Dan Implementasinya, dari Komnas Ham diwakili oleh Muhammad Nurkhoiron, Msi yang menyampaikan mengenai Rekonstruksi Kemerdekaan Beragama Pasca Orde Baru dan terakhir yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Jatim Dr. Agus Widiyarta S.Sos, Msi memaparkan mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pendirian Tempat Ibadah.
Sebelumnya, tim Peneliti PP Otoda yang terdiri dari Ngesti D Prasetyo SH. Mhum, Dhia Al Uyun SH. MH,  Ria Casmi Arsa SH. MH, Syahrul Sajidin, Fitri Wicahyanti dan Asvinawati melakukan riset selama tiga bulan di 4 wilayah berbeda. Penelitian dimulai sekitar bulan September 2012 didaerah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur hingga rampung sekitar bulan Desember 2012. “Dengan jumlah 300 halaman lebih kita berusaha memotret secara penuh dan utuh apa yang kita temui di 4 daerah penelitian itu” ucap Syahrul Sajidin. Hasil penilitian tersebut menunjukkan bahwa tiap daerah di Indonesia memiliki potret-potret tertentu mengenai pendirian maupun pelarangan tempat ibadah. Sebagai contohnya, kelompok keagamaan di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama kristen/katolik bisa saja melakukan diskriminasi terhadap kelompok beragama Islam minoritas disana dengan alasan “balas dendam” bahwa di Jawa barat kelompok agama Kristen didiskriminasi oleh kelompok beragama islam mayoritas. PP Otoda berkesimpulan bahwa tidak ada kelompok mayoritas secara absolut yang mendiami Indonesia. Konstruksi hukum yang berlaku saat ini sendiri, masing-masing daerah masih menciptakan penalarannya masing-masing mengenai peraturan bersama tentang perizinan pendirian tempat ibadah. Beberapa daerah menganggap perijinan pendirian tempat ibadah sama dengan prosedur ijin mendirikan bangunan, ada pula daerah yang menganggap masjid bebas dibangun sedangkan gereja harus menggunakan izin dari pihak agama lain. Sehingga perlu perubahan mindset masyarakat yang intoleran serta perlindungan yang tegas dan tepat bagi korban diskriminasi terkait pendirian tempat ibadah tersebut. (/gta)