PPSL Faculty of Law UB held FGD concerning about Rationalization and Policy Implications Peatlands Restoration in Indonesia

  • Post category:News

Untuk membangun kerjasama antara akademisi multi disiplin dan praktisi pemerhati isu Gambut, Fakultas Hukum UB melalui Pusat Pengembangan Studi Socia-Legal (PPSL Fakultas Hukum UB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Rasionalisasi dan Implikasi Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Indonesia dan Penjajakan Kerjasama Antara Fakultas Hukum UB dengan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.

Fakultas Hukum UB memandang penting untuk melakukan kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut serta melakukan kajian mendalam lintas disiplin untuk menemukan jawaban atas persoalan penggunaan tanah lahan gambut, seperti memperjelas perlindungan dan pengelolaan ekosistem lahan gambut, menghadirkan kepastian hukum dan memperkuat posisi pengaturan lahan gambut, khususnya yang berkaitan dengan birokrasi serta mengatur hubungan hukum antara manusia sebagai subjek hukum dengan ekosistem lingkungan.

FGD ini dilaksanakan pada Selasa, 11 Oktober 2016 pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 di Ruang 6.1 Gedung A Lt 6 Fakultas Hukum UB. Narasumber yang dihadirkan dalam FGD ini adalah Dr. Rachmad Safa’at, SH., MSi, Yance Arizona, SH., MH., Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU (Dosen Pertanian Ahli Gambut UB), Henry Soebagyo, SH., MH. (Perwakilan dari  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Anggota BRG, dan Alumni Fakultas Hukum UB) dan Fachrizal Afandi, SH., S.Psi., MH sebagai moderator.

Kesimpulan yang didapatkan dalam FGD ini adalah pengaturan dan kelembagaan pengelolaan lahan gambut di Indonesia yang saat ini diamanatkan ke Badan Restorasi Gambut perlu dilanjutkan tidak hanya terbatas pada masa kerja 2 tahun, melainkan perlu: 1. dasar hukumnya ditingkatkan dari Perpres menjadi UU. 2. Badan Restorasi Gambut tidak hanya bersifat Ad-hoc melainkan harus bersifat lintas departemen sehingga kewenangannya akan menjadi lebih besar, dan mempunyai tugas yang lintas disiplin. Diperlukan kajian multidisiplin dengan melibatkan universitas brawijaya untuk melakukan pengkajian masalah pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan diperlukan studi yang lebih luas dan mendalam tentang pengelolaan pemanfaatan, penggunaan, serat penegakan hukum.