Community Services

Tri dharma Perguruan Tinggi yang ketiga adalah Pengabdian Masyarakat. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya turut berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Unit dibawah Fakultas yang menjadi koordinator dalam hal pengabdian masyarakat adalah Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UB, yang dalam pelaksanan pengabdian masyarakat dibantu oleh semua civitas akademikadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, termasuk lembaga-lembaga pusat pengembanganhukum yang juga memiliki program kerja pengabdian kepada masyarakat. Bentuk Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain :

• Penyuluhan hukum di masyarakat dan di media massa
• Pemberian bantuan ahli dalam perkara hukum
• Pemberian Konsultasi Hukum untuk masyarakat
• Pelaksanaan Gelar Perkara dengan membuat Legal Opini
• Pendampingan Hukum
• Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Perundang-undangan

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

Bentuk Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan BKBH selama tahun 2012 antara lain :

1.	Penyuluhan hukum di masyarakat dan di media massa
	Penyuluhan hukum yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2012 meliputi penyuluhan hukum di media elektronik dan penyuluhan hukum dengan terjun kemasyarakat secara langsung. Untuk penyuluhan hukum di media elektronik dilakukanoleh BKBH maupun PPHG beserta PPK dengan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Malang
2.	Pemberian bantuan ahli dalam perkara hukum
	Dalam hal proses penegakan hukum, civiitas akademika fakultas hukum juga dipercaya untuk memberikan bantuan kepada instansi penegak hukum sebagai ahli hukum guna memberikan keterangan yang membantu mereka pada proses persidangan
3.	Pemberian Konsultasi Hukum untuk masyarakat
4.	Pelaksanaan Gelar Perkara dengan membuat Legal Opini
	Untuk memperoleh kebenaran formil maupun materiil dalam proses penegakanhukum diperlukan kajian yang komprehensif tentang hukum dari semua prespektifhukum baik pidana, perdata, HTN, HAN maupun HI. Kajian ini dilaksanakan olehBKBH dalam bentuk gelar perkara dengan hasil akhir berupa pembuatan Legal Opini
5.	Pendampingan Hukum
	Pendampingan dalam proses hukum dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Nonlitigasi dillaksanakan dengan mekanisme mediasi. Dalam hal proses non litigasi BKBHFH UB berhasil menjadi madiator untuk 4 kasus perdata berupa sengketa Gono-gini,waris dan Pemutusan Hubungan Kerja.
6.	Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Perundang-undangan
	Untuk membuat produk legislasi yang baik, diperlukan sebuah telaah akademik dengan melakukan penelitian yuridis dengan melibatkan para akademisi dan pakar dibidangnya. Telaah akademis sebagai bagian dari proses legislasi ini dilaksanakan oleh PPK FH UB sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

PPM merupakan program yang ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tujuan agar para mahasiswa mampu beradaptasi, mengidentifikasi dan menangani masalah hukum di masyarakat. Lokasi yang dipilih untuk kegiatan PPM tahun 2012 adalah di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan rincian di Desa Tawang Argo terdapat 3 dusun yang menjadi lokasi PPM yaitu Dusun Borogondang, Dusun Ngudi, dan Dusun Kali Malang. 4 dusun di Desa Ngenep yaitu Dusun Tumpang Rejo, Lowoksari, Babakan dan Curah Kembang. Dan di Desa Bocek lokasi PPM mengambil tempat di Dusun Supit Urang, Dusun Manggisari dan Dusun Krajan. Rangkaian kegiatan PPM pada tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 26 Januari hingga 16 Februari 2012 dengan peserta sebanyak 292 mahasiswa yang tersebar di 10 Dusun Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.