Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Oleh BKBH

  • Post category:News

PSIKnews – Apa yang terjadi jika masyarakat awam merasa kesulitan ketika mengikuti proses persidangan? Dapatkah mereka memperoleh bantuan hukum? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang mungkin seringkali muncul di benak masyarakat. Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada dasarnya merupakan payung hukum yang secara legal telah membuka pintu pelayanan pendampingan hukum, terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pranata hukum diupayakan sedemikian rupa yang berfungsi sebagai pelindung serta menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum. Upaya pendampingan terhadap masyarakat tersebut diwujudkan dalam sebuah wadah bernama paralegal. Dengan hidup dan beraktifitas di tengah-tengah masyarakat yang mereka layani, paralegal dapat memanfaatkan pengetahuan mereka tentang sistem peradilan formal maupun sarana alternatif penyelesaian sengketa, serta praktek penyuluhan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam mendampingi mereka yang terlibat permasalahan hukum.

Paralegal menggunakan kombinasi perangkat hukum dan non hukum, yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang meliputi negosiasi, mediasi, advokasi dan penyuluhan hukum serta pemberdayaan masyarakat. Melihat sisi positif dari keberadaan paralegal tersebut, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan Pendidikan dan Pelatihan paralegal untuk mahasiswa. Selama 2 hari (Selasa-Rabu, 21-22/5), mahasiswa yang telah lolos seleksi berhak mengikuti pelatihan tersebut secara cuma-cuma. Bertempat di ruang sidang III lt. 6 Gedung A Faultas Hukum, para peserta yang mayoritas adalah mahasiswa semester V, mendapatkan beragam materi, meliputi : Alternatif Penyelesaian Sengketa; Hukum Acara Perdata dan Proses Pengadilan Perdata; Hukum Acara Pidana dan Proses Pengadilan Pidana; Hukum Acara PTUN; Advokasi Pelayanan Publik; Managemen Kantor Bantuan Hukum; serta Tupoksi Paralegal di BKBH FHUB.

Hadir sebagai pemateri dalam pelatihan kali ini antara lain Direktur The Indonesia Legal Recource Centre, Uli Parulian Sihombing, SH., LLM; Ketua BKBH FH UB Imam Ismanu, SH, MS; Ketua PP Otoda FH UB Ngesti Dwi Prasetyo, SH.,M.Hum; Dewan Pakar PP Hukum dan Gender FH UB Ummu Hilmy, SH, MS; Sekretaris BKBH Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH; Praktisi Hukum Azhar, SH; dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara FH UB Lutfi Effendi, SH, MH. Sebagai bentuk dari aplikasi nyata program tersebut, para mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan diwajibkan untuk magang selama 1 (satu) tahun di BKBH. (alfa78)