Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gelar Kuliah Umum dengan Tema Pengenalan OJK dan Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

  • Post category:News
You are currently viewing Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gelar Kuliah Umum dengan Tema Pengenalan OJK dan Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen) bekerjasama dengan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gelar Kuliah Umum membahas tentang “Peran OJK dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” di Auditorium Lt 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kamis (22/08/2019).

Seminar dihadiri 80 peserta dari kalangan akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Acara tersebut dimoderatori oleh Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. dan diawali dengan sambutan Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M selaku Wakil Dekan I.

Penyampaian materi dari para pemateri turut hadir sebagai narasumber Bapak Rela Ginting, beliau menyampaikan materi mengenai tugas dan fungsi OJK, trilogi pemberdayaan konsumen yang berupa literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi mengenai keuangan di Indonesia, pentingnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta framework perlindungan konsumen hingga stabilitas sistem keuangan dan inklusi keuangan.

Materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Franky Maruli Wijaya mengenai produk dan layanan jasa keuangan, pengaturan dan pengawasan mikroprudensial sektor jasa keuangan, pengaturan dan pengawasan market conduct sektor jasa keuangan, produk dan layanan jasa keuangan, investasi illegal, waspada investasi illegal, serta financial technology (P2P Lending dan Equity Crowdfunding) dan perlindungan konsumennya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh ibu Rose Dian Sundari membahas mengenai Regulasi, edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan saat ini, perencanaan keuangan, POJK 76/POJK.07/2016 mengenai peraturan literasi dan inklusi keuangan, strategi nasional literasi keuangan Indonesia, upaya peningkatan inklusi nasionaldan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen keuangan. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab, kuis serta foto bersama. (IRM)