Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke-63

Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke-63, di Auditorium LT 6 Gedung A FHUB (Rabu, 1 Juli 2020).

Orasi Ilmiah Guru Besar FHUB dengan tema Perkembangan Hukum Agraria Nasional Dalam Menjawab Tantangan Globalisasi disampaikan oleh Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U dan Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S. Orasi Ilmiah juga berlangsung melalui media daring Live youtube FHUB official.

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U menyampaikan Orasi Ilmiah dengan judul Potret Hukum Agraria Nasional Menghadapi Tantangan Perubahan Globalisasi Pada Pengelolahan Sumber Daya Alam (SDA). Beliau menyampaikan tentang Refleksi Perjalanan Peraturan Pemerintah dan Intruksi Presiden Untuk Redistribusi Yang Berkeadilan, Hukum Agraria Nasional Menghadapi Tantangan Globalisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria, adapun pokok-pokok pikiran Orasi Ilmiah yang beliau sampaikan, Percepatan pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan tanah dan sumber daya agraria hanya sebagai sumber kekayaan yang dapat menyejahterakan rakyat, tidak dieksploitasi secara sembrono Sebagai warga bangsa Indonesia, yang mempunyai hak milik atas segala sumber daya agraria sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, wajib memberikan kepedulian berupa apa saja, dapat berupa pemikiran, ketrampilan, saran-saran konstruktif kepada pemerintah untuk bersama-sama membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Perubahan-perubahan kebutuhan pembangunan di era globalisasi saat ini merupakan tantangan yang perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Agar kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang memerlukan lahan, sumber daya agraria lainnya dapat dirancang secara benar, sesuai dengan tujuan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Prof. Dr. Moh. Bakri, S.H., M.S. menyampaikan Orasi Ilmiah dengan judul Pergeseran Sistem Publikasi Negatif ke Positif Dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia. Beliau menyampaikan tentang Perkembangan Pengaturan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 khususnya pasal 32 ayat 2 dan Sema Nomor 7 tahun 2012 serta SEMA Nomor 4 tahun 2016, telah terjadi pergeseran sistem publikasi negatif ke sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Disarankan agar sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah adalah, sistem publikasi torrens.
Adapun Sistem publikasi torrens yaitu, alat bukti hak bersifat mutlak sebagaimana pada sistem publikasi positif. Bedanya terletak pada pembayaran ganti-rugi, pada sistem publikasi positif yang membayar gari-rugi negara, sedang pada sistem publikasi torrens yang membayar ganti-rugi adalah perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pada sistem publikasi torrens setiap transaksi tanah, kepada para pihak yang melakukan transaksi itu dibebani kewajiban untuk membayar premi asuransi.

Dirgahayu FH Universitas Brawijaya, tetaplah berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. (IRM)