Opening Ceremony of the National Conference of Civil Law III

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum UB, Rabu, 19 Oktober 2016 menyelenggarakan Konferensi Nasional Hukum Perdata III. Bertempat di Ruang Auditorium Lantai 6 Fakultas Hukum UB, konferensi ini mendiskusikan dan menghimpun pemikiran para pengajar hukum keperdataan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta para praktisi hukum yang berpartisipasi mengenai pembaruan hukum kontrak di indonesia sesuai dengan perkembangan dan tantangan jaman. Diikuti oleh 175 yang masing-masing berasal dari pengajar hukum keperdataan (anggota APHK) dari berbagai perguruan tinggi negeri/ swasta di Indonesia, para praktisi, akademisi, pengamat hukum, dan undangan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial, konferensi ini akan berlangsung selama 2 hari diskusi panel (berupa Plenary session dan Parallel session) (19-20/10) dan 1 hari city tour (21/10)

APHK merupakan suatu wadah profesi bagi para dosen yang menekuni berbagai bidang kajian hukum keperdataan. Dideklarasikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 4 September 2013 dengan dihadiri 27 fakultas hukum PTN dan PTS. Tahun 2014 konferensi yang pertama diselenggarakan di Banjarmasin, konferensi yang kedua diselenggarakan di Denpasar, dan kali ini diselenggarakan di Malang, tepatnya di Fakultas Hukum UB.

Dalam acara Pembukaan Konferensi Nasional Hukum Perdata III, peserta disambut oleh tari tradisional khas malang untuk menyambut kedatangan tamu, kemudian dilanjutkan oleh pembacaan laporan Ketua APHK Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, beliau juga menyampaikan terimakasih atas sambutan dan kerjasama yang baik dengan Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Hukum UB, dimana sebelum acara ini diselenggarakan, panitia penyelenggara konferensi dan APHK telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Acara dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum FH UB Dr. Rachmad Safa’at, SH.,MSi mewakili Rektor Universitas Brawijaya yang berhalangan hadir. Dan dilanjutkan dengan Pidato Kunci oleh Menteri Hukum dan HAM. (HUMAS FH/Ylnd)