Menjelang Pengesahan RKUHP, Ratusan Akademisi Hukum Pidana dan Kriminologi Berkumpul di Malang

  • Post category:News
You are currently viewing Menjelang Pengesahan RKUHP, Ratusan Akademisi Hukum Pidana dan Kriminologi Berkumpul di Malang
Dokumentasi kegiatan Seminar Hukum Nasional kerja sama antara FH UB, MAHUPIKI, dan PERSADA UB.

MALANG – FH UB, Tercatat lebih dari 140 akademisi hukum pidana dan kriminologi dari berbagai kampus di seluruh Indonesia menghadiri Seminar Hukum Nasional dan Call for Paper dengan tema “Membangun Hukum Pidana Dalam Negara Hukum yang Demokratis” yang  dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 November 2022 di Atria Hotel Malang, Jawa Timur.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) yang bekerja sama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB).           

Dalam sambutannya, Ketua Umum MAHUPIKI Dr. Yenti Garnasih yang juga salah satu Tim Perumus RKUHP menyebut bahwa Seminar Hukum Nasional ini merupakan salah satu bentuk kontribusi akademisi hukum pidana dan kriminologi yang tergabung dalam MAHUPIKI dalam rangka membangun Hukum Pidana Nasional yang memiliki karakter humanis, serta mendorong aktualisasi nilai-nilai demokrasi dan Negara Hukum.

Peran penting MAHUPIKI dalam perumusan RKUHP dibuktikan dengan keterlibatan para pengurus dan anggotanya secara aktif sejak awal pembahasan RKUHP puluhan tahun lalu. Hal ini diamini oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Yasonna Laloly yang membuka kegiatan seminar pada tanggal 23 November lalu.

Pada sesi pertama yang mengangkat tema tentang “Politik pembentukan Hukum Pidana yang Demokratis”, hadir sebagai Keynote Speaker Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.H selaku Ketua Tim Perumus RKUHP yang memaparkan proses dan urgensi pembentukan RKUHP yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI.

Prof. Harkristuti menyebut bahwa proses penyusunan RKUHP memperhatikan beberapa masukan masyarakat termasuk dari proofreader yang diminta untuk memberikan catatan. Beliau menyebut beberapa masukan dari salah satu proofreader yang ditunjuk pemerintah Dr. Fachrizal Afandi yang juga Ketua PERSADA UB telah dimasukkan dalam naskah perubahan RKUHP terbaru.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum sebagai pemateri pertama memaparkan lima misi utama RKUHP. Salah satu yang ia jelaskan adalah mengenai Demokratisasi, Dekolonisasi, Konsolidasi, Harmonisasi, dan Modernisasi. Tugas besar setelah pengesahan RKUHP menurut Prof. Eddy adalah mengubah mindset aparat penegak hukum yang mulanya berorientasi penghukuman menjadi pencegahan dan rehabilitasi.

Selanjutnya perwakilan Komisi III DPR RI, H. Asrul Sani, S.H., M.Si, LLD menyampaikan beberapa pembaruan rumusan pasal yang sudah banyak berubah menyesuaikan aspirasi masyakarat sipil. Asrul menyebut paling lambat akhir November dalam sidang paripurna seharusnya RKUHP sudah bisa disahkan.

Guru besar FH Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H serta Tim Perumus RKUHP menekankan  pada hubungan hukum pidana dan demokrasi. Tak ketinggalan Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum dan Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum Peneliti PERSADA UB menyampaikan paparan kritisnya terkait beberapa pasal yang masih bermasalah dalam RKUHP yang harus diharmonisasikan dengan undang-undang lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi paper para ratusan peserta akademisi dan peneliti hukum pidana dan kriminologi yang terbagi dalam enam tema, yaitu: panel 1 tentang Hukum Pidana, Gender, dan Perlindungan Anak; panel 2 tentang Hukum Pidana dan Kejahatan Ekonomi; panel 3 tentang Hukum Pidana dan Teknologi Informasi; panel 4 tentang Akuntabilitas dan Kontrol Terhadap Aparat Penegak Hukum; panel 5 tentang Jaminan Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana;  dan panel 6 tentang Hukum Pidana dan Demokrasi.

Menurut Ketua Panitia Ladito Risang Bagaskoro, paper terbaik di masing-masing panel akan diajukan untuk diterbitkan di beberapa jurnal terakreditasi nasional dan juga prosiding/book chapter.

Seminar sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 dengan tema “Dampak Hukum Pidana Terhadap Pembangunan Negara Hukum yang Demokratis”. Diawali dengan penyampaian Keynote Speaker oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H Sanitiar Burhanudin, S.H., M.H, yang menyampaikan dampak RKUHP terhadap proses penuntutan dan penerapan keadilan restoratif, dimana dalam RKUHP yang baru terdapat beberapa fitur tambahan bagi jaksa untuk tidak selalu melakukan penuntutan namun dapat menghentikan perkara jika telah ada Penyelesaian di luar persidangan.

Selanjutnya terdapat 4 materi, pertama dari Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S, Akademisi FH UB yang menekankan tentang urgensi akomodasi terhadap hukum adat dalam pengaturan RKUHP sebagai salah satu konsekuensi dari pluralisme hukum yang dianut di Indonesia.

Pemateri kedua, Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang merupakan Ketua MAHUPIKI juga menekankan pentingnya peran akademisi hukum pidana dan kriminologi dalam mengawal perumusan RKUHP yang progresif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Materi ketiga dari Dr. Iqrak Sulhin, S.Sos, M.Si Kriminolog Universitas Indonesia yang menjelaskan analisa dampak pemberlakuan RKUHP terhadap respon negara dalam menanggulangi kejahata. Dr. Iqrak menyebut terdapat pilihan pemidanaan yang lebih bervariasi dan tidak melulu soal pemenjaraan, tapi juga kerja sosial dan lainnya. Bahkan hal tersebut telah direspon oleh UU 22/2022 tentang Pemasyarakatan dalam hal keterlibatan penelitian kemasyarakatan yang dibutuhkan hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan.

Terakhir  Erasmus Napitupulu, Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan  juga anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang memaparkan strategi advokasi masyarakat sipil dalam perumusan RKUHP. Erasmus mengakui bahwa meskipun RKUHP tidak sempurna, RKUHP versi November 2022 jauh lebih baik dan jelas rumusannya daripada RKUHP versi 2019 yang belum mengakomodasi masukan masyarakat sipil.

Rangkaian kegiatan Seminar ini ditutup dengan Rapat Koordinasi Nasional MAHUPIKI untuk penguatan kolaborasi antara praktisi dan akademisi, optimalisasi penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dibidang hukum dan kriminologi, serta pembahasan rencana kerja masing-masing DPP MAHUPIKI.

Salah satu hasil RAKORNAS adalah Penetapan pelaksanaan MUNAS MAHUPIKI tahun depan yang akan diselenggarakan di Bali. Dr. Mahmud Mulyadi peserta dari Universitas Sumatera Utara dan Andi Intan Purnamasari peserta dari Universitas Tadulako Palu menyambut baik kegiatan kolaborasi MAHUPIKI, FH UB, dan PERSADA UB. Kegiatan Seminar Hukum Nasional seperti ini menurut mereka seharusnya dapat terus dilakukan untuk update informasi terkait perkembangan praktik dan teori hukum pidana dan krimonologi.