MANIFEST: Bantuan Hukum GRATIS Bagi Orang Pinggiran

  • Post category:News

MANIFEST, Malang – Belum lama ini di depan gedung D Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terpampang spanduk besar dengan “Pelayanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin” sebagai taglinenya. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB) yang telah berdiri sekitar tahun 1970-an ini dinyatakan terakreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan memberikan bantuan hukum secara Litigasi dan Non Litigasi pada tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013. Sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi, BKBH mempunyai hak mengakses dana dari negara untuk memberikan pendampingan hukum gratis sebagai implementasi perlindungan negara terhadap masyarakat miskin, khususnya dalam mengakses bantuan hukum. Dalam program ini, BKBH FH UB terikat kontrak dengan Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah (kanwil) Surabaya sebagai perwakilan provinsi Jawa Timur.

Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pihak – pihak yang berhak menerima bantuan hukum secara cuma – cuma ini adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 menyatakan bahwa yang berhak mendapat bantuan hukum ialah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak – anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mekanisme dalam pelaksaan bantuan hukum yang diberikan oleh BKBH secara litigasi, non litigasi, investigasi kasus maupun penyuluhan hukum memiliki syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh si pencari keadilan yaitu berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTN) bagi perorangan dan surat keterangan dari aparatur desa bagi kolegial (kelompok). Dalam proses pelaksanaan bantuan hukum ini, di bidang non litigasi dibantu oleh paralegal dari mahasiswa Fakultas Hukum yang telah lolos seleksi sedangkan dalam kegiatan yang memerlukan proses beracara dalam pengadilan atau melalui proses litigasi dilakukan oleh pengacara yang berafiliasi dengan BKBH.

Seperti pada umumnya program bantuan hukum gratis ini pun mempunyai beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Masyarakat yang cenderung “memiskinkan diri” menjadi kendala utama dalam program ini, selain itu juga terbatasnya personil BKBH dalam melakukan pendampingan hukum bagi klien yang mempunyai beragam kasus yang tak sama. “Secara prinsip sederhana saja, dengan menggunakan tangan teman – teman dan LBH ini termasuk kami di dalamnya yang terlibat, kami harapkan kami mampu memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya bisa mendapatkan keadilan.” Ungkap Bu Sinta selaku Sekretaris BKBH saat ditemui manifesT siang kemarin. (/ge, fsl)