Liputan Penyuluhan Hukum Formah PK di Banyuwangi

  • Post category:News

Malang, 21/06/2013 – Adalah LO Formah PK (Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan), lembaga otonom yang rutin adakan penyuluhan hukum di tiap program kerja tahunannya. Setelah sukses gelar penyuluhan hukum di Blitar dan Madura di tahun sebelumnya, tahun 2013 ditujukan Formah PK pada kabupaten Banyuwangi. Tepatnya dusun Pancer, desa Sumber Agung kabupaten Banyuwangi, mereka kembali adakan penyuluhan selama tiga hari beruturut-turut (15-17/6). Kawasan pesisir yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dipilih Formah PK sebagai kawasan yang tepat untuk menganalisis permasalahan sosial dari daerah tersebut.  Sabtu pagi (15/6) anggota Formah PK menyebar ke kediaman penduduk dusun Pancer dengan metode door to door. Hal tersebut bertujuan untuk menanyakan masalah yang terdapat di daerah tersebut mulai dari perkawinan, pertanahan, ketenagakerjaan sampai lingkungan. Rampung berdialog bersama warga, mereka adakan analisis sosial mengenai permasalahan yang berhasil dikumpulkan. Dari hasil survey, mayoritas permasalahan yang terdapat di dusun Pancer adalah masalah tanah dan lingkungan. Hampir seluruh warga di dusun tersebut mengaku tak memiliki sertifikat atas tanah yang berada dibawah bangunan pemukiman warga. Menurut warga, tanah tersebut adalah pemberian presiden Soeharto di tahun 1994 silam. Kini status seluruh tanah di dusun tersebut adalah milik dinas Perhutani sedangkan rumah di dusun tersebut oleh warga telah diberikan turun temurun pada ahli warisnya. Permasalahan lainnya adalah mengenai keberadaan perusahaan tambang yang terdapat di dusun Pancer. Limbah dari hasil tambang tersebut kerap meresahkan warga dusun Pancer yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Dalam analisis sosial tersebut, ketidak jelasan nasib tanah dan keberadaan perusahaan tambang diputuskan menjadi tema dalam penyuluhan hukum keesokan harinya (16/7).  Balai dusun Pancer digunakan Formah PK sebagai tempat penyuluhan yang dihadiri hampir 150 warga dusun Pancer. Sebagai pemateri, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Pertahanan Nasional (BTN) serta wakil pemerintah kabupaten Banyuwangi dihadirkan. Hasil dari penyuluhan hukum disertai dialog antar warga dan pemateri, menghasilkan tuntutan warga untuk pemerintah kabupaten Banyuwangi mengenai permasalahan tanah dan lingkungan di dusun tersebut. Warga menuntut pemerintah untuk memberikan solusi yang jelas agar warga segera mendapatkan sertifikat tanah. Selama ini warga berpendapat bahwa pemerintah memberikan harapan yang tidak jelas terhadap keberadaan tanah pemukiman tersebut. “Semoga hasil dari penyuluhan kemarin benar-benar direalisasikan oleh pemkab banyuwangi, kenapa kok bisa masih ada warga belum punya sertifikat tanah? Harusnya pemerintah segera carikan solusi-solusi lain agar masyarakat tidak merasa terombang ambing.” ungkap Firda, salah satu panitia acara.

Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan selain adakan penyuluhan hukum, Formah PK adakan program “Formah PK Goes to School” di dua sekolah dasar dusun Pancer (17/6). Disana anggota Formah PK dibagi menjadi dua tim untuk mengunjungi sekolah dasar negeri (SDN) 4 Pancer dan sekolah dasar negeri (SDN) 8 Pancer. Kunjungan Formah PK di dua sekolah dasar itu adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai permasalahan seputar kenakalan remaja seperti narkoba, perkelahian, lalu lintas dan lain sebagainya.  (/gta)