Kuliah Tamu: “Aspek Hukum Go Public di Pasar Modal Indonesia”

  • Post category:News
You are currently viewing Kuliah Tamu: “Aspek Hukum Go Public di Pasar Modal Indonesia”

Fakultas Hukum, UB menyelenggarakan kuliah tamu dengan mengusung tema “Aspek Hukum Go Public di Pasar Modal Indonesia” pada Jum’at (22/9) yang bertempat di ruang auditorium Fakultas Hukum Lt.6. Acara ini dipelopori oleh Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang menghadirkan narasumber Bapak Indra Safitri, S.H., M.M. sekaligus juga diikuti oleh beberapa dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Beliau menyampaikan apresiasinya kepada panitia penyelenggara tentang pemilihan tema yang sangat tepat untuk dibahas saat ini. Karena pembahasan mengenai hukum pasar modal dalam hal penawaran umum atau disebut sebagai “Public Offering” yang merupakan agenda kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat yang biasa dilakukan di pasar perdana (primary market), sehingga diperlukan pernyataan pendaftaran melalui dokumen fisik yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, sehingga OJK dapat berperan dalam memastikan seluruh ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran yang telah terpenuhi.

OJK dalam pernyataannya tidak akan bertanggungjawab atas kebenaran informasi dari dokumen Pernyataan Pendaftaran. Dokumen Penawaran Umum meliputi beberapa dokumen diantaranya:

  1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
  2. Perjanjian Perwaliamanatan
  3. Perjanjian Penanggungan
  4. Perjanjian Pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek)

Aspek Hukum IPO terdiri dari:

  1. Aspek Hukum Perseroan Terbatas
  2. Aspek Hukum PT Terbuka (Tbk)
  3. Aspek Hukum Penawaran Umum
  4. Aspek Hukum Perjanjian Penjaminan Emisi
  5. Aspek Hukum Keterbukaan Informasi

Informasi yang didapatkan selain  dari permintaan OJK yang dipandang perlu dalam penelaahan dan penelusuran, pernyataan pendaftaran sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten ataupun Pihak lain yang berwenang dalam proses Penawaran Umum. [Fhm]