Kewenangan POLRI dan PPNS dalam Penyidikan Kasus Pencemaran Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sebutan itu melekat karena kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Berdasarkan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kekayaan alam (meliputi bumi, air dam yang terkandung didalamnya) digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, faktanya kekayaan alam Indonesia hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Lebih dari itu, jumlah kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan telah mencapai titik nadir. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah POLRI dan PPNS.

Namun, kedua instansi ini kerap mengalami tumpang tindih wewenang sehinga menyebakan disharmonissi hubungan. Melihat keadaan tersebut, muncullah beberapa pertanyaan mengenai latar belakang belakang perubahan pengaturan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI ataupun PPNS, upaya penekanan pengaturan kewenangan PPNS sebagai penyidik dalam kasus pencemaran lingkungan serta reformulasi pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (ius constituendum). Beberapa latar belakang masalah tersebut menjadi kunci permasalahan yang dicoba dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi AKBP Yurizal, S.H., M.H. yang mengambil judul, “Reformulasi Kewenangan POLRI dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup”.

Sidang yang digelar pada hari rabu, 6 Januari 2013 pada pukul 14.00-16.00 WIB ini bertempat di ruang Auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH, dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Prof. Dr. Masruchin Ruba’i, SH, MS, dan Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS. Selanjutnya, duduk sebagai majelis penguji yaitu Prof. Dr. Made Sudhi Astuti, SH., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. dan seorang penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Selama hampir kurang lebih 120 menit, suasana sidang berjalan sangat kondusif. Dalam penelitiannya, Yurizal memberikan rekomendasi berupa pembangunan sistem dan regulasi wewenang POLRI sebagai penyidik utama bidang tindak pidana lingkungan hidup, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai wewenang POLRI dan prosedur di bidang penyidikan pidana lingkungan hidup untuk menghindari tumpang tindih dengan PPNS, pengaturan kewenangan penyidikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kongkrit serta harapan bagi PPNS agar memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan hidup, administrasi dan teknik keterampilan penyidikan guna membantu penyidik POLRI. (FAT)