Kerjasama Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya dengan RRI malang untuk meningkatkan Literasi Hukum

  • Post category:News
You are currently viewing Kerjasama Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya dengan RRI malang untuk meningkatkan Literasi Hukum

KBRN, Malang : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Malang tak hanya berkomitmen memberikan informasi secara luas, namun juga literasi di berbagai sektor, salah satunya hukum. Untuk mewujudkan hal itu, LPP RRI Malang menggandeng Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).

Kepala LPP RRI Malang, Iwan Effendi Lathan mengungkapkan, dengan menggandeng pihak akademisi di FH UB, diharapkan upaya literasi pada masyarakat bisa lebih maksimal.

“Karena di Kota Malang ini banyak sekali kampus yang memiliki fakultas hukum, salah satunya UB. Kami ingin pihak kampus bisa turut berkontribusi memberikan literasi pada masyarakat terkait hukum melalui siaran kami,”  tutur Iwan di sela pertemuan dengan pihak FH UB, Selasa (10/5/2022).

Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Muchamad Ali Safa’at menyambut positif upaya ini. Ia berharap ke depan kerjasama antara RRI dengan UB bisa meningkat baik dari sisi substansi, format, maupun volume serta variasi program.

“Kami apresiasi inisiatif kerjasama yang selama ini sebenarnya sudah terjalin baik antara RRI dengan UB. Kita memiliki sumber daya manusia baik dosen atau mahasiswa yang punya kapasitas di berbagai macam bidang hukum. Tentu saja masyarakat membutuhkan literasi terkait hukum yang akan kita berikan melalui media yg dimiliki RRI,” ungkapnya.

“Dengan kerjasama ini, proses literasi bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Demikian pula bagi mahasiswa juga ada program pengabdian masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum, ini bisa difasilitasi melalui siaran RRI. Mahasiswa juga bisa belajar pengelolaan dan manajemen penyiaran lewat soft skill yang nantinya bermanfaat di dunia kerja,” tutur Ali.

Menurutnya, ada sejumlah literasi terkait hukum yang perlu disampaikan ke masyarakat luas. Diantaranya problem klasik seperti permasalahan hukum waris dan tanah. Selain itu juga problem yang muncul terkait UU ITE.

“Sekarang hampir semua masyarakat punya media sosial, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa ada aturan atau kerangka hukum yang mengatur hal tersebut. Tentu saja dibutuhkan literasi agar jangan sampai masyarakat terjebak pada kasus hukum karena ketidaktahuan. Hal-hal ini yang masih perlu ditekankan pada masyarakat,” pungkasnya.

sumber : https://m.rri.co.id/malang/diksosbud-iptek/1449757/tingkatkan-literasi-hukum-rri-malang-gandeng-fakultas-hukum-ub