Kemenkumham Berikan Akreditasi Kepada BKBH FH UB

  • Post category:News

Malang (PSIKnews) – Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum. Kurang lebih demikianlah bunyi angka 3 poin d Penjelasan Umum KUHAP. Sebagai salah satu bagian dari proses persidangan, keberadaaan lembaga bantuan hukum sangatlah dibutuhkan. Sayangnya, banyak yang tidak bisa memanfaatkan lembaga bantuan hukum ini karena takut menambah biaya perkara dan sebagainya. Padahal, kini telah banyak bermunculan lembaga bantuan hukum yang tanpa biaya, salah satunya adalah Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB).

Terlebih kini BKBH FH UB telah memperoleh akreditasi dari Kemenkumham RI, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013. Itu artinya, BKBH FH UB dinyatakan sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan memberikan bantuan hukum secara Litigasi maupun Non Litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya akreditasi ini, maka BKBH FH UB memiliki hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk melakukan pelayanan Bantuan Hukum. Untuk dapat memperoleh akreditasi dari Kemenkumham, BKBH FH UB harus melewati proses seleksi yang panjang.

“Proses Akreditasi ini merupakan hasil dari seleksi yang cukup panjang, mulai dari seleksi berkas hingga visitasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Tak hanya untuk BKBH, tapi juga terhadap ribuan LBH di seluruh Indonesia pada bulan Maret lalu,” kata Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH., selaku sekretaris BKBH FH UB.

Dalam melakukan pelayanan bantuan hukum, BKBH FH UB akan menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Selama ini sudah ada bantuan anggaran dari kampus untuk melakukan bantuan hukum, namun hanya terbatas pada pendampingan hukum yang bersifat non litigasi. Konsekuensi lain dari adanya akreditasi ini adalah BKBH FH UB akan kembali dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki secara optimal sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari BKBH FH UB adalah prosedur permohonan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum. Pemohon diharuskan untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya. Selanjutnya pemohon juga harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta harus juga melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dengan pemberian akreditasi ini, diharapkan BKBH FH UB dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan melibatkan semua sumber daya manusia yang dimiliki, khususnya sumber daya di lingkungan FH UB. (BKBH/Oky/alfa)