International Law Students Association (ILSA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gelar Seminar Nasional “Seabed Mining Law in Indonesia, Challenges and Opportunities” dalam rangka kegiatan International Law Week 2019

Seminar merupakan salah satu dari rangkaian acara ILW(international law week) yang diselenggarakan oleh ILSA bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Merupakan acara yang dikemas untuk memberikan informasi dan pengetahuan sesuai tema yang di ulas yaitu “Seabed Mining in Indonesia” yang turut menghadirkan pemateri dari kementerian untuk menyampaikan kepada mahasiswa mengenai perkembangan regulasi kerangka hukum seabed mining di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Senin (15/4/2019).

Seminar ini dihadiri 150 peserta dari kalangan akademisi, praktisi dan mahasiwa diawali dengan sambutan Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H selaku Dekan FHUB dan dimoderatori oleh AAA Nanda Saraswati S.H., M.H selaku akademisi FHUB.

Beberapa narasumber pun turut hadir sebagai pembicara diantaranya Budi Purwanto, SH. MH selaku Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dr. Noor Cahyo D. Aryanto selaku Koordinator litbang Sumber Daya Mineral Kelautan, Puslitbang Geologi Kelautan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, RA. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., L.L.M, PhD Selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dan Dhiana Puspitawati, S.H.,LL.M., P.Hd. selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Seabed mining atau aktifitas pengeboran minyak yang dilakukan di laut bebas merupakan salah satu aktifitas pertambangan besar. Aktifitas dari seabed mining ini memang menguntungkan salah satunya adalah manusia untuk mendapatkan sumberdaya dan juga pengahasilan bagi negara. Namun dilain sisi pengebroran juga memiliki berbagai dampak lain, salah satunya dampak bagi lingkungan. Perspektif Indonesia penambangan laut dalam masih terlalu mahal dan ada ketidakpastian tentang dampak lingkungannya. Kurangnya kerangka hukum tentang penambangan laut dalam telah menambah lebih banyak tantangan bagi Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk memiliki kerangka hukum yang memadai yang menegaskan hukum kebiasaan internasional serta kerangka hukum internasional yang ada dalam penambangan laut dalam. Seminar ini membahas mengenai peran kementerian coordinator maritime, yaitu sebagai fungsi koordinasi singkronisasi dan pengendalian kebijakan sesuai dengan INPRES (Instruksi Presiden) 7 tahun 2017 yaitu mengenai agar sesegera mungkin terjadinya pembentukam kerangka hukum untuk antisipasi kegiatan deep sea mining diluar wilayah yurisdiksi Indonesia segera terwujud. Disampaikan bahwa terlepas dari peluang yang dimiliki Indonesia, kurangnya kerangka hukum tentang penambangan lautan sangat disayangkan. Dengan demikian, pembentukan kerangka hukum yang memadai sehubungan dengan penambangan laut dalam sangat penting.

Kemudian seminar ini ditutup dengan sesi tanya jawab. (IRM)