{:id}Sarjana Ilmu Hukum{:} {:en}Bachelor of Law{:}

{:id}Ketua Program Studi

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum adalah: Rika Kurniaty, S.H., M.A., Ph.D. 

Profil Singkat

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semula benama Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) berdiri pada 1 Juli 1957 atas Prakarsa Yayasan Perguruan Tinggi Malang. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang, PTHPM diakui sebagai milik Kotapraja Malang dan merupakan bagian dari Universitas Kotapraja Malang. Peresmian pengakuan dilakukan pada 1 Juli 1960 bertepatan dengan upacara peringatan Dies Natalis ke III FTHPM. Universitas Kotapraja Malang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga (kemudian berubah menjadi FKK dan sekarang benama Fakultas llmu Administrasi) dan Fakultas Pertanian. Pada 1961 Universitas Kotapraja Malang mengganti nama menjadi Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 berganti nana menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal ini sebagai pelaksanaan penataan fakultas-fakultas yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri.

Visi

“Menjadi program studi sarjana ilmu hukum bereputasi intemasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis dan profesional guna mendukung sistem hukum nasional yang adil dan beradab.”

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana ilmu hukum yang berstandar intemasional
  2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan profesional.
  3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung sistem hukum nasional yang adil dan beradab

Tujuan Pendidikan

  1. Memahami asas-asas hukum, dogmatik hukum dan memiliki ketrampilan dasar penelitian dogmatik hukum.
  2. Menerapkan asas dan dogmatik hukum dalam menangani masalah-masalah hukum secara professional.
  3. Bersikap dan berperilaku humanis, etis dan religus.

Akreditasi

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum telah mendapat akreditasi Unggul dari BAN-PT dan Akreditasi Unconditional dari AQAS serta mendapatkan sertifikasi AUN-QA {:}

{:en}Head of The Study Program

The head of the Bachelor of Law Study Program is: Rika Kurniaty, S.H., M.A., Ph.D..

Brief Profile

The Faculty of Law, Universitas Brawijaya was originally named the College of Law and Community Knowledge (PTHPM) which was established on July 1, 1957 on the initiative of the Malang Higher Education Foundation. In further developments, with the approval of the Malang Municipal People’s Representative Council, PTHPM was recognized as belonging to the Malang Municipality and is part of the Malang Municipal University. The inauguration of the recognition was carried out on July 1, 1960 to coincide with the commemoration ceremony of the 3rd FTHPM Anniversary. At that time, the Municipal University of Malang had three faculties, namely the Faculty of Law and Public Knowledge, the Faculty of Commerce Administration (later changed to FKK and now the Faculty of Administrative Sciences) and the Faculty of Agriculture. In 1961, Malang Municipal University changed its name to Brawijaya University. Faculty of Law and Public Knowledge Universitas Brawijaya Malang based on Presidential Decree Number 59 of 1982 dated September 7, 1982 changed nana to Faculty of Law Universitas Brawijaya. This is an implementation of the arrangement of faculties as mandated by Government Regulation Number 27 of 1981 concerning Faculty Arrangements at State Universities/Institutes.

Vision

Serving as a study program of Bachelor in Legal Studies with international reputation to produce graduates that hold academic and professional capacities that support a just and dignified national law system.

Mission

  1. Providing education of Bachelor in Legal Studies in compliance with international standards;
  2. Producing graduates that hold academic and professional capacities;
  3. Conducting researches and giving community services that support a just and dignified national law system.

Educational Objectives

Producing graduates that:

  1. hold analytical skill, apply, and make legal argument or
    decision;
  2. are capable of preparing legal documents and setting stages in legal process;
  3. are capable of making and developing law that is just and relevant to the development of society; and
  4. are literate and behave appropriately without violating benevolence and religious values.

Accreditation

This Study Program has received Unggul accreditation from National Accreditation Body for University (BAN-PT), Unconditional Accreditation from AQAS and received AUN-QA certification{:}

{:id}Profil PS SIH dirumuskan sebagai kerangka pembelajaran untuk mewujudkan profil lulusan yang telah ditentukan berdasarkan visi dan kebutuhan pasar kerja. Lulusan PS SIH diharapkan mampu bekerja atau menjalankan profesinya sebagai hakim, jaksa, advokat, auditor hukum, mediator, curator, likuidator, in-house advocate, pengacara perusahaan, penusun kontrak, perancang perundang-undangan, dosen, peneliti aparatur sipil negara, politikus serta aktifis organisasi non pemerintah. Untuk dapat menjalankan profesi tersebut, diperlukan kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum, membuat dokumen hukum, beracara di peradilan dan mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kapasitas professional. Adapun Profil PS SIH adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kemampuan menganalisis, menerapkan dan merumuskan pendapat atau keputusan hukum baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan.
  2. Memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan proses dan tahapan penyelesaian hukum, serta menyiapkan dokumen huku yang diperlukan dalam proses hukum baik didalam maupun diluar peradilan.
  3. Memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan hukum sesuai dengan dan dibutuhkan oleh perkembangan peradaban.
  4. Mempunyai kemampuan kepemimipinan dan literasi yang memadai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika dan agama.{:}

{:en}The PLO of BLSP is formulated as a learning framework to realize graduate profiles that have been determined based on scientific vision and the needs of the labour market. BLSP FHUB graduates are expected to be able to work or carry out their professions as judges, prosecutors, advocates, legal auditors, mediators, curators, liquidators, inhouse lawyers, corporate lawyers, contract drafters, legal drafters, lecturers, legal researchers, state civil servants, politicians, and activists. Non-governmental organization. To be able to carry out this profession requires the ability to resolve legal issues, create legal documents, conduct proceedings in court, and the ability to increase professional capacity. Therefore, the profile of BLSP (PLO) graduates is as follows: 

  1. Have the ability to analyze, apply, and formulate legal opinions or decisions both in the judicial process and outside the judiciary.
  2. Have the ability and skills to carry out the process and stages of legal settlement, as well as to prepare legal documents needed in legal processes both in judicial process and outside the judiciary.
  3. Have the ability to form and develop laws in accordance with and required by the development of civilization.
  4. Having sufficient leadership and literacy skills, respectful of humanity, ethics and religious values.{:}

 

{:id}Sesuai dengan ketentuan SNDikti, rumusan CPL PS SIH mencakup 10 poin pada aspek sikap, 5 poin pada aspek pengetahuan, 9 poin pada aspek ketra moilan umum dan 4 poin pada aspek kerampilan khusus. Seluruh aspek CPL PS SIH diwujudkan dalam 4 aspek ketrampilan khusus sebagai berikut: 

  1. Mampu merumuskan konsep pemecahan masalah hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan, teoritis tentang sumber, asas dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan ketrampilan dasar untuk menjalankan profesi hukum.
  2. Mampu merumuskan ide secaara logis, kritis dan argumentative di bidang hukum positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan.
  3. Mampu mengambil keputusan secara akademis, mandiri dan bertanggugjawab dalam menyelesaikan permasalahan hukum, serta mampu bekerjasama dengan rekan sejawat.
  4. Mampu memegang teguh etika, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan melaksanakan hukum.{:}

{:en}In accordance with the provisions of NHES, the ILO BLSP formulation includes 10 points on the attitude aspect, 5 points on the knowledge aspect, 9 points on the general skills aspect, and 4 points on the specific skills aspect. However, all aspects of the ILO BLSP are embodied in 4 aspects of specific skills as follows:

  1. Able to formulate the concept of legal problems solving through the application of juridical thinking methods based on theoretical knowledge of legal sources, principles, and norms from various fields of Indonesian Positive Law, which are basic skills for carrying out the legal profession.
  2. Able to formulate ideas logically, critically, and argumentatively in the field of Indonesian Positive Law and communicate them orally and/or in writing.
  3. Able to make decisions academically, independently, and responsibly in solving legal problems, and able to cooperate with colleagues.
  4. Able to be ethical, fair, law-abiding, sensitive, and concerned about the social environment in designing and implementing the law.{:}

{:id}Beban Program Studi Sarjana llmu Hukum adalah 144-160 sks dengan lama studi 7-14 semester. Beban studi wajib minimal adalah 144 sks, sedangkan bagi mahasiswa yang ingin menempuh lebih dari itu disediakan mata kuliah pilihan dengan jumlah maksimal sampai dengan 160 sks. Struktur mata kuliah dalam kurikulum adalah sebagai berikut:

  • MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI
  1. Mata Kuliah Umum (MKU) 8 sks
  2. Mata Kuliah Muatan Universitas (MKUB) 14 sks
  3. Mata Kuliah Waiib Prodi (MKWPS) 90 sks
  4. Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPPS) 32-48 sks, yang terdiri dari: Yaitu Mata kuliah yang dapat dikonversi sebagai bentuk merdeka belajar (Penelitian, Magang dan Pertukaran Mahasiswa) sehingga jumlah sks mahasiswa mencapai minimal 144 sks dan maksimal 160 sks. Terdiri dari:
  5. Mata Kuliah Pilihan Reguler 18 sks
  6. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 10 sks, adalah sekompok mata kuliah yang dipilih mahasiswa dengan jumlah 10 sks. Mahasiswa wajib memilih salah satu konsentrasi dari 9 pilihan konsentrasi yang ada.
  • MATA KULIAH PRASYARAT

 Beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat yang harus lebih dahulu ditempuh dengan nilai minimal D sebelum memprogramkan mata kuliah lain.

  • PENULISAN SKRIPSI

Penulisan Skripsi dapat diprogramkan setelah mahasiswa lulus minimal 120 (seratus dua puluh) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua) dan tanpa nilai E. Prasyarat mengambil mata kuliah konsentrasi telah menempuh 96 sks.{:}

{:en}

The load of the Undergraduate of Law Study Program is 144-160 credits with a length of study of 7-14 semesters. The minimum compulsory study load is 144 credits, while for students who want to take more than that, they can take elective courses up to a maximum of 160 credits. The structure of the courses in the curriculum is as follows:

  • COMPULSORY COURSES OF STUDY PROGRAMS
  1. General Course (MKU) 8 credits
  2. University Content Courses (MKUB) 14 credits
  3. Compulsory Study Program (MKWPS) 90 credits
  4. Elective Courses Study Program (MKPPS) 32-48 credits, consisting of: Namely courses that can be converted as a form of independent learning (Research, Internship and Student Exchange) so that the number of student credits reaches a minimum of 144 credits and a maximum of 160 credits. Consist of:
    1. Regular Elective Courses 18 credits
    2. Elective Courses Concentration 10 credits,is a group of subjects chosen by students with a total of 10 credits. Students are required to choose one concentration from 9 available concentration options.
  • PREREQUISITE COURSES

Some courses are prerequisite courses that must first be taken with a minimum grade of D before continuing other courses.

  • UNDERGRADUATE THESIS WRITING

Thesis writing can be programmed after students pass a minimum of 120 (one hundred and twenty) credits with a minimum Grade Point Average of 2.00 (two) and without E grade. The prerequisite for taking concentration courses is having 96 credits.{:}

{:id}

Berikut adalah kelompok mata kuliah yang ditawarkan di FHUB. Untuk melihat modul akademik setiap mata kuliah dapat dilihat dengan klik di sini.

  1. Mata Kuliah Wajib Program Studi

    1. Mata Kuliah Umum (MKU) 8 sks

    2. Mata Kuliah Muatan Universitas (MKUB) 14 sks

    3. Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWPS) 90 sks


    4. Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPPS) 32-48 sks, yaitu Mata kuliah yang dapat dikonversi sebagai bentuk merdeka belajar  (Penelitian, Magang dan Pertukaran Mahasiswa) sehingga jumlah sks mahasiswa mencapai minimal 144 sks dan maksimal 160 sks. Terdiri dari:
    a. Mata Kuliah Pilihan Reguler 18 sks

    b. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 10 sks, adalah sekompok mata kuliah yang dipilih mahasiswa dengan jumlah 10 sks. Mahasiswa wajib memilih salah satu konsentrasi dari 9 pilihan konsentrasi yang ada.



    c. Mata Kuliah Pilihan Kemahiran 4-14 sks

    d. Mata Kuliah Pilihan Pendalaman 0-16 sks, mata kuliah pendalaman ditawarkan setiap semester dengan catatan minimal jumlah peserta 5 orang.


    e. Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi 8-16 sks, mata kuliah yang wajib diambil hanya bagi Jalur Pendidikan 1 semester di luar PS di dalam UB dengan ketentuan minimal 8 sks.
  2. Mata Kuliah Prasyarat
  1. Beberapa mata kuliah merupakan mata kuliah prasyarat yang harus lebih dahulu ditempuh dengan nilai minimal D sebelum memprogramkan mata kuliah lain. Mata kuliah prasyarat tersebut adalah:
    a. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia prasyarat untuk semua Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum.
    b. Ilmu Negara prasyarat untuk:
      1) Hukum Tata Negara
      2) Hukum Administrasi Negara
      3) Hukum Internasional
    c. Hukum Perdata prasyarat untuk:
      1) Hukum Acara Perdata
      2) Hukum Dagang
      3) Hukum Agraria
      4) Hukum Perdata Internasional
      5) Hukum Perjanjian dan Jaminan
    d. Hukum Pidana prasyarat untuk:
      1) Hukum Acara Pidana
      2) Tindak Pidana Dalam KUHP
      3) Hukum Pidana Khusus
      4) Kriminologi
    e. Hukum Administrasi Negara prasyarat untuk:
      1) Hukum Adminstrasi Daerah
      2) Hukum Agraria
      3) Hukum Acara PTUN
    f. Hukum Tata Negara prasyarat untuk:
      1) Hukum Pemerintahan Daerah
      2) Hukum Acara Peradilan Konstitusi
    g. Hukum Islam prasyarat untuk Hukum Waris Islam
    h. Ilmu Perundang-undangan prasyarat untuk Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
    i. Hukum Internasional prasyarat untuk:
      1) Hukum Laut Internasional
      2) Hukum Perjanjian Internasional
      3) Hukum Perdagangan Internasional
  2. Hukum Lingkungan, Sosiologi Hukum, Pengantar Antropologi Hukum serta Hukum Perburuhan baru dapat diprogramkan setelah lulus mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara.
  3. Mata Kuliah Logika dan Penalaran Hukum, dan Mata Kuliah Etika Profesi Hukum hanya dapat diprogramkan setelah mahasiswa lulus mata kuliah minimal 61 sks.
  4. Mahasiswa dapat memilih kelompok Mata Kuliah Konsentrasi dengan syarat telah lulus minimal 96 (sembilan puluh enam) sks dan wajib lulus mata kuliah yang terkait dengan konsentrasi yang akan diambil sebagai berikut:
    a. Prasyarat Konsentrasi Hukum Internasional
      1) Hukum Perjanjian Internasional
      2) Hukum Laut Internasional
      3) Hukum Perdagangan Internasional
    b. Prasyarat Konsentrasi Hukum Tata Negara
      1) Hukum Pemerintahan Daerah
      2) Hukum Hak Asasi Manusia
      3) Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
      4) Hukum Acara Peradilan Konstitusi
    c. Prasyarat Konsentrasi Hukum Administrasi Negara
      1) Hukum Administrasi Daerah
      2) Hukum Pajak
      3) Hukum Acara Tata Usaha Negara
      4) Hukum Lingkungan
    d. Prasyarat Konsentrasi Hukum Pidana
      1) Tindak Pidana dalam KUHP
      2) Hukum Acara Pidana
      3) Hukum Pidana Khusus
    e. Prasayarat Konsentrasi Hukum Keperdataan
      1) Hukum Perikatan
      2) Hukum Adat
      3) Hukum Waris Islam
      4) Hukum Acara Perdata
    f. Prasyarat Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis
      1) Hukum Perjanjian dan Jaminan
      2) Hukum Dagang
      3) Hukum Perdata Internasional
      4) Hukum Acara Perdata
      5) Hukum Agraria
    g. Prasyarat Konsentrasi Hukum Agraria
      1) Hukum Perikatan
      2) Hukum Agraria
      3) Hukum Acara Perdata
      4) Hukum Adat
      5) Hukum Administrasi Negara
    h. Prasyarat Konsentrasi Hukum Perburuhan
      1) Hukum Perburuhan
      2) Hukum Acara Perdata
      3) Hukum Perikatan
      4) Hukum Dagang
      5) Hukum Administrasi Negara
    i. Prasyarat Konsentrasi Hukum Islam
      1) Hukum Perdata
      2) Hukum Islam
      3) Waris Islam
  5. Penulisan Skripsi dapat diprogramkan setelah mahasiswa lulus minimal 120 (seratus dua puluh) sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua) dan tanpa nilai E.
  6. Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah sampai dengan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks dari:
    1) Mata kuliah pilihan pendalaman;
    2) Mata kuliah pilihan konsentrasi lain;
    3) Mata kuliah lintas PS/Fakultas/Universitas yang diakui Fakultas; dan
    4) Perguruan tinggi lain dan atau lembaga non perguruan tinggi.
  7. Mahasiswa yang telah menempuh lebih dari 144 (seratus empat puluh empat) sks, dapat membatalkan mata kuliah pilihan pendalaman dengan persetujuan Ketua Program Studi.   {:}

{:en}

The following is a group of courses offered at Bachelor of Laws Study Program. To view detail the academic modules for each course, click here.

  1. Study Program Compulsory Courses

    1. General Course (MKU) 8 credits

    2. University Content Courses (MKUB) 14 credits

    3. Compulsory Study Program (MKWPS) 90 credits


    4. Study Program Elective Courses (MKPPS) 32-48 credits, namely courses that can be converted as independent forms of learning (Research, Internship and Student Exchange) so that the number of student credits reaches a minimum of 144 credits and a maximum of 160 credits. Consist of:
    a. Regular Elective Courses 18 credits

    b. Elective Courses Concentration 10 credits, is a group of subjects chosen by students with a total of 10 credits. Students are required to choose one concentration from 9 available concentration options.



    c. Proficiency Elective Courses 4-14 credits

    d. Optional Deployment Courses 0-16 credits, deepening courses are offered every semester with a minimum number of 5 participants.


    e. Elective Courses Outside the Study Program 8-16 credits, subjects that must be taken are only for the Educational Path of 1 semester outside of PS in UB with a minimum requirement of 8 credits.
  2. Prerequisite Course
  1. Some courses are prerequisite courses that must first be taken with a minimum grade of D before programming other courses. The prerequisite courses are:
    a. Introduction to Law and Introduction to Indonesian Law are prerequisites for all Legal Science and Skills Courses.
    b. State Science prerequisites for:
    1) Constitutional Law
    2) State Administrative Law
    3) International Law
    c. Civil Law prerequisites for:
    1) Civil Procedure Law
    2) Commercial Law
    3) Agrarian Law
    4) International Civil Law
    5) Law of Agreement and Warranties
    d. Criminal Law prerequisites for:
    1) Criminal Procedure Code
    2) Criminal Acts in the Criminal Code
    3) Special Criminal Law
    4) Criminology
    e. State Administrative Law prerequisites for:
    1) Regional Administrative Law
    2) Agrarian Law
    3) Administrative Court Procedures
    f. Constitutional Law prerequisites for:
    1) Local Government Law
    2) Constitutional Court Procedural Law
    g. Islamic Law is a prerequisite for Islamic Inheritance Law
    h. Prerequisite Legislation Science for Drafting Legislation
    i. International Law prerequisites for:
    1) International Law of the Sea
    2) International Treaty Law
    3) International Trade Law
  2. Environmental Law, Sociology of Law, Introduction to Legal Anthropology and Labor Law can only be programmed after passing the courses in Civil Law, Criminal Law, and State Administrative Law.
  3. Legal Logic and Reasoning Courses and Legal Professional Ethics Courses can only be programmed after students pass a minimum of 61 credits.
  4. Students can choose a group of Concentration Courses on the condition that they have passed a minimum of 96 (ninety-six) credits and are required to pass courses related to the concentration to be taken as follows:
    a. Prerequisites for International Law Concentration
    1) International Treaty Law
    2) International Law of the Sea
    3) International Trade Law
    b. Prerequisites for Concentration in Constitutional Law
    1) Local Government Law
    2) Human Rights Law
    3) Law Formation of Legislation
    4) Constitutional Court Procedural Law
    c. Prerequisites for Concentration of State Administrative Law
    1) Regional Administrative Law
    2) Tax Law
    3) State Administrative Procedures
    4) Environmental Law
    d. Criminal Law Concentration Prerequisites
    1) Criminal Acts in the Criminal Code
    2) Criminal Procedure Code
    3) Special Criminal Law
    e. Prerequisites for Concentration in Civil Law
    1) Law of Engagement
    2) Customary Law
    3) Islamic Inheritance Law
    4) Civil Procedure Law
    f. Prerequisites for Concentration of Business Civil Law
    1) Law of Agreements and Guarantees
    2) Commercial Law
    3) International Civil Law
    4) Civil Procedure Law
    5) Agrarian Law
    g. Prerequisites for Concentration in Agrarian Law
    1) Law of Engagement
    2) Agrarian Law
    3) Civil Procedure Law
    4) Customary Law
    5) State Administrative Law
    h. Labor Law Concentration Prerequisites
    1) Labor Law
    2) Civil Procedure Law
    3) Law of Engagement
    4) Commercial Law
    5) State Administrative Law
    i. Prerequisites for Concentration of Islamic Law
    1) Civil Law
    2) Islamic Law
    3) Islamic Inheritance
  5. Thesis writing can be programmed after students pass a minimum of 120 (one hundred and twenty) credits with a minimum Grade Point Average of 2.00 (two) and no E grade.
  6. Students can take courses up to a maximum of 160 (one hundred and sixty) credits from:
    1) Deepening elective courses;
    2) Other concentration elective courses;
    3) Cross-PS/Faculty/University courses recognized by the Faculties; and
    4) Other universities and or non-university high-institutions.
  7. Students who have taken more than 144 (one hundred and forty-four) credits, may cancel the chosen deepening course with the approval of the Head of the Study Program.

{:}

{:id}Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum  didukung oleh pengajar yang memiliki kemampuan dibidangnya dan memenuhi kriteria standar kompetensi pendidikan tinggi nasional. Saat ini Program Studi Sarjana Ilmu hukum  didiukung oleh pengajar yang bergelar profesor, Doktor, minimal Magister dan praktisi.{:}

{:en}To maintain the quality of education, the Undergraduate of Law Study Program is supported by lecturers who have expertise in their fields and fulfill the criteria for national higher education competency standards. Currently, the Undergraduate of Law Study Program is supported by lecturers who hold the title of Professor, Doctor, at least Masters and Practitioners.{:}

{:id}{:} {:en}{:}

SOP:

  1. Pendaftaran Mahasiswa Baru
  2. SAP
  3. Registrasi Mahasiswa Baru
  4. Registrasi Mahsiswa Lama
  5. Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan
  6. Pembimbing Akademik
  7. Evaluasi Masa Studi
  8. Cuti Akademik
  9. Terminal Akademik
  10. Buka Blokir
  11. Perpindahan Mahasiswa ke Program Sarjana Ilmu Hukum
  12. Ijin Tidak Mengikuti Kuliah
  13. Ujian Susulan
  14. Pendaftaran Semester Antara
  15. Perubahan Nilai
  16. Komplain Nilai
  17. Cetak Transkrip
  18. PPM/KKN
  19. Pelaksanaan KKL
  20. Pengajuan Sidang Proposal Skripsi
  21. Pengajuan SK Pembimbing Skripsi
  22. Pengajuan Perpanjangan SK Pembimbing Skripsi
  23. Pengajuan Seminar Hasil Penelitian
  24. Pengajuan Ujian Komprehensif
  25. Pendaftaran Yudisium
  26. Pendaftaran Wisuda

Administrasi Pendidikan

  1. Tahapan / Alur Studi

Formulir Administrasi Akademik

  1. Formulir Ijin Tidak Masuk Kuliah
  2. Formulir Permohonan Cuti Akademik/Terminal Studi
  3. Formulir Pengajuan Konsentrasi
  4. Formulir Pendaftaran dan Pengajuan SK Pembimbing KKL
  5. Formulir Pengajuan Perpanjangan SK Pembimbing KKL
  6. Formulir Pengajuan Surat Ijin Survey KKL
  7. Formulir Perubahan Judul KKL
  8. Formulir Pengajuan Laporan dan Nilai KKL
  9. Formulir Pengajuan Sidang Proposal Skripsi
  10. Formulir Pengajuan SK Pembimbing Skripsi
  11. Formulir Pengajuan Surat Ijin Survey Skripsi
  12. Formulir Perubahan Judul Skripsi
  13. Formulir Pengajuan Perpanjangan SK Pembimbing Skripsi
  14. Formulir Pengajuan Perubahan Pembimbing Skripsi
  15. Formulir Pengajuan Seminar Hasil Penelitian
  16. Formulir Perubahan Jadwal Sidang/Seminar
  17. Formulir Pengajuan Ujian Komprehensif
  18. Formulir Pendaftaran Yudisium
  19. Formulir Pendaftaran Wisuda
  20. Formulir Pengunduran diri sebagai mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum

Layanan Akademik

  1. Form Keterangan Aktif Kuliah dan Pengantar Kehilangan KTM
  2. Form Keterangan Aktif Kuliah (Untuk Tunjangan Orang Tua)
  3. Form Keterangan Aktif Kuliah untuk Rekomendasi Beasiswa
  4. Form Surat Permohonan Visa
  5. Form Transkrip
  6. Form Pengajuan Pra Survey dan Magang Mandiri
  7. Form Surat Pengantar Magang Mandiri
  8. Form Ijin Survey Tugas Mata Kuliah

{:id}Informasi Pendaftaran{:} {:en} Registration information {:}