Malang – Sebanyak 280 mahasiswa baru calon hakim angkatan pertama Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) hasil implementasi kerjasama dengan Mahkamah Agung RI hadir dalam kegiatan Orientasi Pendidikan (Ordik) yang digelar secara Daring pada hari Sabtu, 27 April 2024.
Mahasiswa calon-calon Hakim yang mengikuti kegiatan ordik ini telah resmi memulai perjalanan akademik mereka di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya PSDKU di Jakarta. Kolaborasi erat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) dan Universitas Brawijaya menghasilkan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan di bidang hukum.
Kegiatan ordik dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Turut hadir pula Kepala BSDK, Bapak Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., dan Kapusdiklat Teknis Peradilan, Bapak Syamsul Arief, S.H., M.H.
Dalam sambutan pembukaannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto S.H., M.Hum., menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga peradilan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang hukum.
“Kerjasama ini merupakan langkah progresif dalam menghadirkan pendidikan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta mempersiapkan calon-calon pemimpin di ranah peradilan,” ujar Dr. Aan.
Ordik Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta merupakan wadah bagi para mahasiswa dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung RI untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang hukum. Dengan didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas dan kurikulum yang terkini, diharapkan para mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang positif dalam sistem peradilan di Indonesia.
Dengan dimulainya program ini, diharapkan akan lahir generasi baru ahli hukum yang tidak hanya mampu berperan sebagai praktisi, tetapi juga sebagai pemikir dan pembela keadilan dalam masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan cita-cita akan sistem peradilan yang lebih adil dan transparan di Indonesia. (Rma/Humas FH UB)