[:id]Konsinyering FH UB Bersama Bakamla Terkait Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik[:en]The Consignment Held by FHUB and Bakamla Regarding Marine Pollution Caused by Plastic Waste[:]

  • Post category:News
You are currently viewing [:id]Konsinyering FH UB Bersama Bakamla Terkait Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik[:en]The Consignment Held by FHUB and Bakamla Regarding Marine Pollution Caused by Plastic Waste[:]

[:id]MALANG, FH UB – Bersama dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) berhasil menyelenggarakan Konsinyering Kajian Hukum Internasional dengan tema Penanggulangan Pencemaran Laut Akibat Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Internasional. Kegiatan konsinyering ini diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 bertempat di Auditorium Gedung A Lt. 6 FH UB.

Pemateri dalam kegiatan konsinyering ini di antaranya Dhiana Puspitawati S.H., LL.M., Ph.D  (Dosen Kompartemen Hukum Internasional FH UB), John Hasudungan Pardomuan Tambun, S.T., M.M. (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia), dan Anton Sardjanto SN, ST., M.KKK (KaSubdit Tindak Pidana Lingkungan Hidup).

Kegiatan konsinyering ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah, terutama sampah plastik dan sampah di laut. Melalui acara konsinyering ini, diharapkan masyarakat dapat lebih paham mengenai pencemaran sampah plastik di laut beserta pengaturan hukum internasional dan nasional, serta pengelolaan sampah di Indonesia, dan penanganan kasus persampahan.

Sebagai narasumber pertama, Dhiana Puspitawati S.H., LL.M., Ph.D menjelaskan mengenai kajian hukum internasional dan nasional, kerangka hukum, dan perbandingan pengaturan kerangka hukum internasional terhadap sampah plastik.

“Polusi di laut sebenarnya tidak hanya bersumber dari sampah, tetapi juga dari shipping, dumping, sea-bed activities, dan land-based and atmospheric pollution,” ujar Dhiana Puspitawati.

Kemudian, Dhiana juga menjelaskan mengenai dampak sampah plastik bagi kehidupan marine pollutant yang berasal dari minyak, radio-active waste, nutrients, nitrat dan phospat, serta plastik dari daratan dan kapal.

Kemudian, John Hasudungan Pardomuan Tambun, S.T., M.M. juga memaparkan bahwa terdapat 43 kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah sampah yang belum terkelola lebih dari 500 ton/hari.

“Perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja lintas K/L untuk percepatan penanganan sampah, melalui penyusunan kriteria indikator daerah prioritas, jenis teknologi, standarisasi produk hasil pengolahan sampah, offtaker, skema pembiayaan, pendampingan, dan komitmen Pemda dalam pengelolaan sampah,” ujar John.

Lebih lanjut John juga menjelaskan mengenai kondisi pengelolaan sampah di Indonesia, baik sampah yang terkelola maupun sampah yang tidak terkelola, komitmen dan capaian nasional dalam penanganan sampah laut dengan target mengurangi 70% sampah di laut pada tahun 2025, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan penegakan hukum, serta penelitian dan pengembangan.

Kegiatan konsinyasi ini ditutup dengan penyampaian materi oleh Anton Sardjanto SN, S.T., M.KKK yang menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Selain pemerintah, setiap orang, produsen, dan pemilik kawasan atau fasilitas juga memiliki kewajiban dalam menangani sampah. Lebih lanjut, Anton juga menjelaskan mengenai regulasi pengelolaan sampah dan kasus-kasus persampahan sebagai bukti nyata bahwa sampah merupakah permasalahan yang cukup serius. (jsmn)

[:en]MALANG, FH UB – The Faculty of Law, Universitas Brawijaya (FH UB) together with the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla) successfully held an International Law Study Consignment with the theme Combating Marine Pollution Caused by Plastic Waste Based on International Law. This consignment activity was held on Thursday, October 27, 2022, at the Auditorium Building A, 6th floor, FH UB.

The speakers in this consignment activity are Dhiana Puspitawati S.H., LL.M., Ph.D (Lecturer of the International Law Compartment of FH UB), John Hasudungan Pardomuan Tambun, S.T., M.M. (Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia), and Anton Sardjanto SN, ST., M.KKK (Head of Sub-Directorate for Environmental Crimes).

This consignment activity aims to increase public awareness about waste, especially plastic waste and trash in the ocean. Through this consignment event, it is hoped that the public will be able to understand more about plastic waste pollution in the ocean, along with international and national legal arrangements, as well as waste management in Indonesia, and the handling of waste cases.

As the first resource person, Dhiana Puspitawati S.H., LL.M., Ph.D., explained the study of international and national laws, legal frameworks, and comparisons of international legal framework arrangements for plastic waste.

“Pollution in the ocean actually does not only come from trash, but also from shipping, dumping, sea-bed activities, and land-based and atmospheric pollution,” said Dhiana Puspitawati. 

Then, Dhiana also explained the impact of plastic waste on marine pollutant life, which comes from oil, radio-active waste, nutrients, nitrates, and phosphates, as well as plastic from land and ships.

John Hasudungan Pardomuan Tambun, S.T., M.M., also explained that there are 43 regencies/cities spread across the islands of Java and Bali with an amount of unmanaged waste exceeding 500 tons per day.

“It is necessary to coordinate and synchronize work plans across ministries or institutions to accelerate waste management, through the preparation of criteria for priority area indicators, types of technology, standardization of waste processing products, off-takers, financing schemes, assistance, and local government commitment in waste management,” said John.

Furthermore, John also explained the condition of waste management in Indonesia, including both managed and unmanaged waste, national commitments and achievements in handling marine debris with a target of reducing 70% of marine waste by 2025, managing waste originating from land, preventing coastal and marine waste, funding mechanisms, strengthening law enforcement institutions, as well as research and development.

The consignment activity was closed with the presentation of material by Anton Sardjanto, SN, S.T., M.KKK, who explained that the central government and local governments have a duty to ensure the implementation of good and environmentally friendly waste management.

Apart from the government, every person, producer, and owner of an area or facility also has an obligation to handle the waste. Furthermore, Anton explained the waste management regulations and waste cases as clear evidence that waste is a serious problem.

(jsmn)[:]