Kemenkeu Goes to Campus: Aspek Hukum Berperan Dukung Pembangunan Infrastruktur melalui Kebijakan Fiskal yang Akuntabel

  • Post category:News
You are currently viewing Kemenkeu Goes to Campus: Aspek Hukum Berperan Dukung Pembangunan Infrastruktur melalui Kebijakan Fiskal yang Akuntabel
Jajaran Pimpinan FH UB berfoto bersama narasumber dari Acara Kemenkeu Goes to Campus

Malang – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia gelar talk show berjudul “Peran Aspek Hukum dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur melalui Kebijakan Fiskal yang Akuntabel”.

Acara yang diadakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024 di Ruang Mimbar Demokrasi ini merupakan bagian dari program “Kemenkeu Goes to Campus” yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran Kementerian Keuangan dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam sambutannya, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., selaku Dekan FH UB, menyambut baik kerjasama ini. “Kerjasama antara FH UB dan Kemenkeu dalam penyelenggaraan talk show ini adalah langkah yang sangat positif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran hukum dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Dr. Aan.

Dua pemateri utama pada acara ini adalah Tony Prianto, Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta Eva Theresia Bangun, Kepala Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Kemenkeu Goes to Campus: Aspek Hukum Berperan Dukung Pembangunan Infrastruktur melalui Kebijakan Fiskal yang Akuntabel

Dalam materinya, Tony Prianto menyampaikan pentingnya mitigasi risiko dalam pembangunan infrastruktur. “Pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang, termasuk mitigasi risiko agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, Eva Theresia Bangun membahas peran aspek hukum dalam pembangunan infrastruktur melalui kebijakan fiskal yang akuntabel. “Kebijakan fiskal yang akuntabel membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan mendukung untuk memastikan penggunaan dana publik dalam pembangunan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Talk show ini merupakan salah satu upaya konkret dari FH UB untuk memperkuat sinergi dengan stakeholder eksternal, seperti Kementerian Keuangan, dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Semoga acara semacam ini dapat terus dilakukan dan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa. (Rma/Humas FH)