HIMAKOPI Gelar Kajian Ilmiah Tentang Uji Penetapan Status Tersangka dalam Pra Peradilan

  • Post category:News

Malang (11/5/2015) HIMAKOPI (Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan kajian ilmiah dengan topik “Uji Penetapan Status Tersangka Dalam Pra Peradilan”. Kajian ini bertempat di Lobby Gedung B FHUB dengan menghadirkan pemateri Fachrizal Afandi, S.Psi, S.H, M.H. Selama jalanya kajian, diskusi dimoderatori oleh Devika Beliani, yang merupakan salah satu mahasiswa fakultas hukum konsentrasi hukum pidana.

Kajian dan diskusi berlangsung sangat menarik, hal itu terbukti dari antusiasme mahasiswa yang menghadiri kajian tersebut dengan memberikan pertanyaan sepanjang diskusi sehingga kajian berjalan dengan sangat atraktif. Pemateri mengatakan bahwa memang akhir akhir ini berita terkait BG (Budi Gunawan) sedang memuncak di media masa, namun demikian ia menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa hukum, kita harus melihat kasus tersebut dari perspektif hukum dan bukan mudah tersetir oleh opini publik melalui berbagai media massa. Kasus BG tersebut menurut pemateri ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh hakim, seperti bukti bukti yang melampaui kewenangan; hakim menyatakan bahwa BG bukan penegak hukum, 80% perkara yang diajukan ditolak sedangkan yang diuji hanya jenis perkara yang merupakan kebenaran formil sehingga sangat sulit untuk memeriksa kasus tunggal hanya dalam waktu 7 hari; Hakim Sarpin tidak konsisten karena ia memperluas objek pra peradilan tetapi disaat yang sama ia juga mempersempit objek kualifikasi definisi pejabat negara; Seharusnya hakim pra peradilan hanya menilai apakah alat bukti sudah cukup atau belum, tidak boleh menilai seolah olah sebagai hakim majelis sidang pembuktian. Pemateri menambahkan bahwa penafsiran adalah diperbolehkan, asalkan tidak memuat norma baru karena yang berhak membuat norma baru adalah MK (Mahkamah Konstitusi) dengan meninjau materi yang ada di Undang Undang Dasar dan Pancasila.

Selama jalanya diskusi banyak sekali pertanyaan yang terlontar dari para hadirin, salah satunya dari Radhingga yang merupakan mahasiswa konsentrasi pidana, ia bertanya mengenai Bagaimana apabila ketentuan baru pra peradilan dibenturkan dengan hukum acara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang tidak diperbolehkan untuk melakukan SP3, dan pertanyaan dari Nandika yakni terkait bagaimana pembatasan hakim dalam memberikan penafsiran hukum untuk membuat sebuah putusan.

Pada sesi akhir kajian tersebut, pemateri dan segenap civitas akademika HIMAKOPI sepakat agar Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan terkait pengaturan hukum tentang pra peradilan