HIMAKOPI FHUB Submit A Position Paper about the Strengthening Functions of Prosecutor, to Attorney General

  • Post category:News

IMG_3231

Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) pada tanggal 8 dan 9 Juni 2015 menyelenggarakan Studi Ekskursi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta kantor hukumonline.com. Studi Ekskursi yang diikuti oleh 52 mahasiswa konsentrasi pidana ini didampingi oleh 2 orang dosen Fachrizal Afandi, SH, SPsi, MH dan Ladito Risang, SH dimana salah satu agendanya adalah penyerahan Position Paper tentang Penguatan Fungsi Penuntut Umum dalam system peradilan pidana Indonesia

Menurut Ketua HIMAKOPI Radhingga Dwi Setiana kunjungan ke beberapa lembaga di Jakarta ini merupakan tindak lanjut dari kajian yang telah dilakukan HIMAKOPI beberapa kali sebelumnya terkait isu-isu terkini hukum pidana formil seperti soal pra peradilan serta penguatan dominus litis Jaksa dan isu pidana materiil terkait RUU KUHP yang akan dibahas di DPR tahun ini. Yang berbeda dari studi ekskursi ini menurut Fachrizal Afandi dosen hukum pidana  adalah adanya penyusunan Position paper yang dihasilkan dari kajian-kajian internal untuk menyikapi isu hukum pidana yang sedang hangat di masyarakat. Hal baru ini harus diperkuat dan terus dilestarikan dalam studi ekskursi di masa mendatang, tutup Fachrizal.

Pada kesempatan pertama dalam rangkaian kunjungan ke Jakarta, di Kejaksaan Agung, selain dilakukan diskusi dengan tema Penguatan Asas Dominus Litis Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana, HIMAKOPI juga menyerahkan position paper hasil kajian internal terkait analisa dan upaya yang seharusnya dilakukan dalam memperkuat dominus litis kejaksaan dalam RUU KUHAP.

Selanjutnya di Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan diskusi ilmiah yang membahas hal-hal praktis yang berkaitan dengan peradilan pidana di Indonesia, serta kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh hakim untuk menjaga marwah peradilan dalam menegakkan keadilan. Selain itu juga dibahas secara langsung bagaimana pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan Pengaturan Hukum Acara Pra Peradilan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana.

Terakhir, Himakopi juga mengunjungi beberapa NGO yang aktif dalam penelitian terkait pembaruan hukum pidana dan acara pidana, semisal Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) yang konsen pada isu pembaruan Mahkamah agung, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang menginisiasi dan mengawal UU Advokat serta hukumonline.com sebagai portal berita yang menjadi salah satu rujukan dalam mencermati isu hukum. Dalam kunjungan ini mahasiswa diperkenalkan bagaimana mekanisme kerja, koleksi kepustakaan dan hasil penelitian yang telah dilakukan.  Radhingga menambahkan bahwa dalam kesempatan ini digelar juga diskusi dengan para peniliti di lembaga-lembaga tersebut terkait Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia.

Ketua HIMAKOPI menyatakan bahwa melalui kegiatan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan baru terkait bagaimana praktik hukum yang penting diketahui di samping pengetahuan tekstual yang diperoleh dalam perkuliahan. Interaksi secara langsung dengan para praktisi hukum di masing-masing lembaga diharapkan dapat membangun relasi yang baik, yang dapat berguna untuk kepentingan akademis mahasiswa  di masa mendatang. (Kr)