FORMAHPK Adakan Public Hearing

  • Post category:News

IMG_2144

Menyongsong datangnya hari buruh internasional (International Labour Day), Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (Formah PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan Public Hearing dengan tema “Sinergitas Serikat Buruh dan Disnaker Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.

Diskusi ini dihadiri oleh parktisi, akademisi, dan perwakilan dari institusi. Dari praktisi, panitia menghadirkan perwakilan dari Serikat Persatuan Buruh Indonesia (SPBI), sedangkan dari kalangan akademisi dihadirkan dosen Fakultas Hukum, Bapak Budi Santoso, dan perwakilan dari institusi dihadirkan; Drs. Kasiyadi dan Heri suprapto masing masing dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang.

Panitia menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi bahwa sebenarnya permasalahan terkait buruh sebenarnya bisa diselesaikan dengan semangat sinergitas tanpa harus mengadakan aksi turun ke jalan.

Diskusi berjalan sangat menarik, hal ini terlihat dari antusiasme para hadirin. Perwakilan dari SPBI menjelaskan bahwa gerakan buruh sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan di era orde baru, namun pergerakan buruh tersebut lebih mengarah kepada kepentingan politik, barulah pada era setelah reformasi muncullah berbagai gerakan gerakan buruh yang benar benar memperjuangkan kepentingan para buruh, salah satunya SPBI, dan tanggal 1 Mei yang lebih dikenal dengan Mayday dimanfaatkan oleh kaum buruh sebagai momentum untuk menunjukan eksistensi mereka.

Sekarang ini, khususnya di Indonesia kisruh menyangkut kesejahteraan buruh sedang menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan, menanggapi hal ini, akademisi dari FH UB, Budi Santoso, menjelaskan bahwa dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha tidak hanya masalah ekonomi saja, namun juga kepentingan sosial, ia menambahkan bahwa diperlukan peran serta Negara untuk menyeimbangkan bargaining-position (posisi tawar) buruh terhadap pengusaha, salah satunya dengan membuat suatu standar upah minimum yang tujuanya adalah untuk melindungi buruh.

Sementara itu, Drs. Kasiyadi dari Disnakertrans Kota Malang, menjelaskan bahwa peringatan hari buruh yaitu pada 1 Mei sudah ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1951, namun pada saat itu belum bisa diimplementasikan karena berbagai hal, barulah sejak 2 tahun yag lalu (2013) pemerintah mengakui secara resmi peringatan hari buruh internasional pada tanggal 1 Mei. Ia menambahkan bahwa saat ini permasalahan yang terjadi dalam kasus perburuhan adalah pada ranah pengadilan, hal ini terjadi karena beberapa tahun yang lalu ada perwakilan buruh yang meminta bahwa sengketa yang terjadi dalam buruh harus diselesaikan di Pengadilan umum dan bukan di Disnakertrans.