Fakultas Hukum Raih Hibah OKP NUFFIC

  • Post category:News

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) kembali berprestasi di ajang Internasional dengan memenangkan hibah Orange Knowledge Program (OKP) NUFFIC. Bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute Leiden, Law School, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berhasil memenangkan hibah tersebut yang didanai oleh kementerian Luar negeri Belanda.

Program Orange Knowledge NUFFIC ini diberikan kepada Jacqueline Vel, Adrian Bender dan Fachrizal Afandi selaku civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mengajukan proposal program melalui Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB) terkait pelatihan tingkat lanjut Sosio-legal untuk akademisi dan peneliti hukum.

Ini merupakan prestasi yang tentu tidak mudah diraih, karena para dosen ini harus berhasil menyisihkan puluhan proposal dari berbagai negara berkembang lainnya yang diajukan kepada NUFFIC. Dekan FH UB, Dr. Muchamad Ali Safaat menanggapi positif atas keberhasilan PSSL dalam memenangkan hibah ini.

“Hibah tersebut merupakan salah satu indikator dan wujud kerja sama internasional FH UB. Kerja sama ini juga menunjukkan pengakuan internasional terhadap perkembangan keilmuan dan kajian ilmiah yang dilakukan para dosen FH UB, khususnya di bidang studi sosio-legal.
Dengan diperoleh ya hibah ini kita berharap akan memperkuat atmosfir keilmuan dan keragaman pendekatan yang digunakan dalam kajian dan penelitian hukum. Hal itu akan memberikan sumbagan besar bagi perkembangan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.” ungkapnya.

Pelatihan Sosio-legal yang diselenggarakan oleh PPSL FH UB ini turut bekerja sama dengan Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI). Menurut ketua PPSL FH UB sekaligus penerima hibah ini, Fachrizal Afandi mengungkapkan, pelatihan yang diselenggarakan oleh PSSL FH UB ini bertujuan untuk memperkuat pengajaran dan penelitian Sosio-Legal di seluruh Indonesia.

“Pelatihan ini nantinya akan bertujuan untuk memperkuat pengajaran serta akan membentuk training for trainers untuk membangun kapasitas sekelompok kecil professional yang dapat membangun kapasitas di lingkungan kampus mereka dalam mengajarkan pendekatan sosio-legal,” jelasnya.

Fahcrizal juga mengungkapkan bahwa hambatan yang ada selama mengerjakan proposal ini adalah masih kurang banyaknya pelatihan terhadap bagaimana para dosen bisa mengajukan proposal ke Lembaga donor asing. Dan Hal ini merupakan pengalaman baru yang beliau kerjakan karena perbedaan subtansi penulisan proposal yang berbeda seperti perbedaan halaman yang lebih sedikit sehingga diksi untuk kalimat pada proposal dipikirkan secara matang dan tepat.

Dalam pelatihan ini yang menjadi sasaran utamanya adalah para dosen yang mengajar mata kuliah Sosio-legal seperti Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Politik Hukum, Kriminologi dan juga para dosen hukum yang tertarik untuk mengintegrasikan pendekatan sejenis ke dalam mata kuliah doktrinal mereka.

Adanya proposal program ini mulanya berawal dari minat pada pendekatan Sosio-legal untuk studi, pengajaran dan penerapan hukum di fakultas hukum di Indonesia sedang meningkat. Pengetahuan yang dihasilkan oleh pendekatan ini menjadi kunci untuk mempertahankan dan melindungi prinsip supremasi hukum.

Adanya kecenderungan otoriter yang saat ini meningkat di Indonesia juga menjadikan hal ini sebagai suatu persoalan yang mendesak. Studi Sosio-legal telah mendapat tempat dalam kurikulum di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia, namun masih banyak dosen yang mengalami kesulitan dalam bidang ini saat mengajar.

Para ahli hukum yang memahami isu-isu Sosio-legal menjadi peran sentral dalam memperjuangkan supremasi hukum, seperti bagaimana hukum beroperasi dalam praktik, bagaimana hukum itu tertanam secara institusional dan apa ancaman utama terhadap pondasi institusional negara hukum.

Pelatihan program ini direncanakan akan berlangsung mulai dari 1 April 2022 hingga 31 Maret 2023 dengan total hibah yang diberikan sebesar 75 ribu euro atau sebesar Rp1,2 miliar. Program yang berlangsung selama satu tahun ini diharapkan akan menghasilkan model dan melahirkan orang-orang yang siap untuk melakukan penelitian dan pembelajaran Sosio-legal secara masif.