Research

In order to foster a culture of writing and research among lecturers, since 2012, BPPM FHUB at that time was still called the Research and Cooperation Advisory Agency (BPPK) FHUB has developed a new research scheme by offering several research schemes. In addition to individual research that has been carried out well so far, BPPM also offers group research schemes, with different targets in each of the schemes offered.   
Rencana Induk Penelitian FHUB
Data Penelitian Tahun 2024

PENELITIAN INDIVIDU 2024

No.JudulChairpersonDana
1STATUS HUKUM UNMANNED UNDERWATER VEHICLE (UUV) MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONALDHIANA PUSPITAWATI, SH., LLM., Ph.D. Rp. 15.000.000
2HAKIKAT ALASAN PEMAAF BAGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKDr. NURINI APRILIANDA, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
3WUJUD KOMPROMI DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM PERKAWINAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT. ( ANALISIS PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG SYARAT KESEPAKATAN )Dr. RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
4TRANSISI REGULASI IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN/KOTARIA CASMI ARRSA, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
5PERAN KERJASAMA REGIONAL ASEAN DALAM PENANGANAN STATELESSNESS BERDASARKAN KAJIAN HUKUM INTERNASIONALDr. PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
6MATA UANG KRIPTO DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: SEJAUH MANA PERAMPASAN ASSET DAPAT DILAKUKAN?HANUGRAH TITI HABSARI S., S.H., M.H. Rp. 15.000.000
7MASA DEPAN PENDIDIKAN HUKUM ISLAM DI TENGAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ARTIFIAL INTELLEGENCE (AI): PELUANG DAN TANTANGANNYA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYADr. NUR CHANIFAH, S.Pd.I., M.Pd.I. Rp. 15.000.000
8PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAAN (STUDI PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT S.SUPRIADI KOTA MALANG)LUTFI EFFENDI, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
9KEDUDUKAN DAN BAGIAN WARISAN AHLI WARIS DUDA ATAU JANDA MENURUT HUKUM WARIS ISLAMProf. Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
10PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM TENTANG SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SELAMA TAHUN 2023Dr. RIANA SUSMAYANTI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
11KAJIAN TEORI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATDr. INDAH DWI QURBANI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
12REFORMULASI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP 2023ALFONS ZAKARIA, LLM., S.H. Rp. 15.000.000
13PERLOMBAAN EKSPLORASI KE BULAN OLEH AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK MENURUT HUKUM RUANG ANGKASADONY ADITYA PRASETYO, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
14MELACAK BASIS TEORETIS IJTIHAD PROGRESIF FAZLUR RAHMAN DAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG HUKUM WARIS ISLAM YANG BERKEADILAN GENDERSITI ROHMAH, S.H., M.HI. Rp. 15.000.000
15REFORMULASI PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS PASCA PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIADr. FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH., MH. Rp. 15.000.000
16YURISDIKSI PENGADILAN YANG DIPILIH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN CHOICE OF COURT: PERMASALAHANNYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA DAN JALAN KELUARNYAAFIFAH KUSUMADARA, SH., LL.M., SJD. Rp. 15.000.000
17LEGALITAS DAN LEGITIMASI PEMBATASAN PENGGUNAAN HAK VETO DK PBB DALAM SITUASI TERJADINYA KEJAHATAN MASSAL BERSTATUS JUS COGENSANAK AGUNG AYU NANDA SARASWATI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
18IMPLIKASI HUKUM PRAKTIK PENGATURAN KEWENANGAN LINTAS LEMBAGA DALAM BENTUK PERATURAN BERSAMATRIYA INDRA RAHMAWAN, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
19KEBERADAAN THIRD SAFE COUNTRY DILIHAT DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL, KASUS: SERBIA DAN RWANDAFRANSISKA AYULISTYA SUSANTO, S.H., LLM. Rp. 15.000.000
20ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN SMART CONTRACTDr. HANIF NUR WIDHIYANTI, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
21PROSPEK PEMIDANAAN AGEN OTONOM ARTIFICIAL INTELEGENCE PELAKU TINDAK PIDANADr. FAIZIN SULISTIO, SH., L.LM. Rp. 15.000.000
22ATURAN PENTING UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA BAGI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF RANTAI NILAI GLOBAL (GLOBAL VALUE CHAIN)HIKMATUL ULA, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
23DAMPAK KEBIJAKAN ‘PROTECTING NATIONAL SOVEREIGNTY LAW’ HUNGARIA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONALProf. Dr. SETYO WIDAGDO, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
24MENGINTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIAProf. Dr. SUKARMI, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
25EVALUASI MODEL PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DALAM SISTEM HUKUM INDONESIALADITO RISANG BAGASKORO, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
26URGENSI PENGATURAN RECHTERLIJKE PARDON DALAM KUHAPDr. SETIAWAN NOERDAJASAKTI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
27HUMANITARIAN TRUCE SEBAGAI BENTUK PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONALYASNIAR RACHMAWATI MADJID, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
28TINDAKAN FAKTUAL DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI DI PTUN SURABAYA, PTUN SEMARANG , DAN PTUN DENPASAR)Dr. DEWI CAHYANDARI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
29PLATFORM NORMATIF PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) YANG ETIS DAN HUMANISDr. MUKTIONO, S.H., M.Phil. Rp. 15.000.000
30PERKEMBANGAN PENGATURAN “PIHAK” DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONALIKANINGTYAS, SH., LL.M. Rp. 15.000.000
31SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIAFITRI HIDAYAT, M.H., S.H. Rp. 15.000.000
32PENGATURAN HUKUMAN MATI SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF DALAM KUHP BARU DAN PERBANDINGANNYA DALAM PENGATURAN PIDANA MATI DI MALAYSIADr. PRIJA DJATMIKA, SH., M.S. Rp. 15.000.000
33KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN TANAH ANTARA ALAT BUKTI TERTULIS DAN PENGUASAAN SECARA FISIK SELAMA 20 TAHUN BERTURUT-TURUTDr. IWAN PERMADI, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
34REKONSEPTUALISASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN UNTUK PERDAGANGAN ELEKTRONIKRANITYA GANINDHA, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
35TINDAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KEWAJIBAN ERGA OMNES BAGI NEGARA-NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONALAGIS ARDHIANSYAH, SH., LL.M. Rp. 15.000.000
36GAGALNYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR MALANG)FEBRIANIKA MAHARANI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
37ANALISIS YURIDIS KLAUSULA: “WARNING: KERUSAKAN MOBIL KARENA SATWA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI” DI TAMAN SAFARI INDONESIA II JAWA TIMURDr. DJUMIKASIH, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
38EFEKTIFITAS PENGATURAN PENGADAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM INFORMASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SILAPETRO) SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DI UNIVERSITAS BRWAIJAYA.SHANTI RISKAWATI, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
39REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN POLITIK UANG PADA PEMILU DI INDONESIAMILDA ISTIQOMAH, S.H., MTCP., Ph.D. Rp. 15.000.000
40PERANAN IZIN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN PEMANFAATAN TELEMEDICINE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIENDr. SHINTA HADIYANTINA, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
41MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LITIGASI PADA KASUS KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA MENURUT KERANGKA UU PDP INDONESIADIAH PAWESTRI MAHARANI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
42TEOLOGI PEMBEBASAN FARID ESACK DAN GUSTAVO GUTIERREZ SEBAGAI BASIS PERLAWANAN TERHADAP POLITIK HUKUM YANG MENINDASProf. Dr. THOHIR LUTH, M.A. Rp. 15.000.000
43PERBANDINGAN KONSEPSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN YANG DIPERLUAS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DAMPAK LINGKUNGAN DARI PRODUK BERKEMASAN PLASTIK DI INDONESIA DAN UNI EROPADARU ADIANTO, S.H., MT. Rp. 15.000.000
44TINDAKAN ISRAEL DALAM PENGHENTIAN AKSES PEMENUHAN KEHIDUPAN DI GAZA SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM BERATDr. HERMAN SURYOKUMORO, SH., MS. Rp. 15.000.000
45PEMAKNAAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KORELASINYA DENGAN KERANGKA CLIMATE CONSTITUTIONALISM DI INDONESIAPRISCHA LISTININGRUM, S.H., LL.M. Rp. 15.000.000
46PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAIN FASHION DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIADr. YULIATI, SH., LL.M. Rp. 15.000.000
47MAKNA “PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK” SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA DALAM PASAL 52 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021Dr. BUDI SANTOSO, SH., LLM. Rp. 15.000.000
48ANALISIS PENGATURAN SANKSI DENDA BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AUDIT DELAY DI PASAR MODAL MENURUT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR KEP-307/BEI/07-2004 PERATURAN NOMOR I-HMOCH. ZAIRUL ALAM, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
49POLITIK, HUKUM DAN PENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA PERKEBUNANSETIAWAN WICAKSONO, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
50PELESTARIAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESENIAN TRADISIONAL BANJARDr. YENNY ETA WIDYANTI, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
51POTENSI PREDATORY PRICING DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLIAFRIZAL MUKTI WIBOWO, S.H.., M.H. Rp. 15.000.000
52PERLINDUNGAN HUKUM PENUNDUKAN DIRI DALAM WARIS BWPRAWATYA IDO NURHAYATI, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
53KAJIAN DISHARMONISASI KONVENSI MIGRAN 1990 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIAZORA FEBRIENA DWITHIA H. P., S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
54EFEKTIVITAS PRINSIP AUT DEDERE AUT JUDICARE DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN YANG DIATUR KONVENSI BEIJING 2010Dr. ADI KUSUMANINGRUM, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
55PEMBATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJELANG PEMILIHAN UMUMHARU PERMADI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
56PEMAKNAAN FRASA KEBOROSAN ATAU VERKWISTING DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PERDATA KONTEMPORERCYNDIARNIS CAHYANING PUTRI, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
57PENGATURAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIARUMI SUWARDIYATI, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
58PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESAARIF ZAINUDIN, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
59PERGESERAN MAKNA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN SUBSTANTIFDr. AAN EKO WIDIARTO, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
60PENGGALIAN ASAS DAN KONSEP DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN ISLAM SERTA KONTRIBUSINYA ATAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DI INDONESIAMUHAMMAD DAHLAN, SH., MH. Rp. 15.000.000
61PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM KARBON BIRU DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP REGULASI DAN KEBIJAKAN LINGKUNGANRIKA KURNIATY, SH., MA., Ph.D.. Rp. 15.000.000
62HARMONISASI PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PADA HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIADr. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH. Rp. 15.000.000
63PARADE SOUND HOREG DALAM TELAAH BUDAYA HUKUMGALIEH DAMAYANTI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
64URGENSI PENGATURAN BENTUK BADAN HUKUM YANG TEPAT BAGI LEMBAGA PERKREDITAN DESADr. AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
65SERIKAT PEKERJA KAMPUS SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN NON DISCRIMINATION PRINCIPLE DI PERGURUAN TINGGIDr. DHIA AL UYUN, SH., MH. Rp. 15.000.000
66REKONSTRUKSI KEWENANGAN NOTARIS DALAM SISTEM E-PHTB DALAM RANGKA MENJAMIN KERAHASIAAN DATA PRIBADI DI ERA DISRUPSILIANA MARIA FATIKHATUN, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
67PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM DAN TATA CARA PENDIRIANNYALETIZIA DESSY ANDREASSARI, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
68ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN NUWO TUHO DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF UUPA DAN LIVING LAWDr. HERLINDAH, SH., M.Kn. Rp. 15.000.000
69TATA KELOLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM BIDANG KAWASAN EKONOMI KHUSUSIBNU SAM WIDODO, M.H., S.H. Rp. 15.000.000
70ANALISIS MASHLAHAH DALAM SISTEM CARBON TRADING: UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIAMUHAMMAD NAJIH VARGHOLY, S.HI., M.H. Rp. 15.000.000
71URGENSI KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATANSOLEHUDDIN, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
72RATIO DECIDENDI PUTUSAN MK NOMOR 66/PUU-XX/2022 YANG MENYATAKAN MPR TIDAK MEMILIKI WEWENANG MEMBENTUK KETETAPAN MPRProf. Dr. MUCHAMAD ALI SAFA`AT, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
73POLITIK HUKUM TENTANG PEMBANGUNAN HUKUM DALAM GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1973-1988Prof. Dr. MOH. FADLI, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
74MASLAHAH DALAM MULTI AKAD MUSYARAKAH AL MUTANAQISHAH (MMQ) BERDASAR PENDEKATAN SISTEM MAQASID SYARIAHDr. SITI HAMIDAH, S.H., M.M. Rp. 15.000.000
75ANALISIS YURIDIS PAJAK TERHUTANGNYA BPHTB MENURUT PASAL 18 AYAT (1) HURUF A PERDA KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHSIGIT NUR RACHMAT, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
76ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAHDr. MAHDI BIN ACHMAD MAHFUD, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
77PENGATURAN PENILAIAN RESIKO INHEREN DALAM PENGAWASAN PROFIL RESIKO PADA KOPERASI SIMPAN PINJAMSHINTA PUSPITA SARI, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
78URGENSI PERLINDUNGAN PEKERJA OFFSHORINGSYAHRUL SAJIDIN, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
79KRIMINALISASI HOMOSEXUALITY DALAM QANUN JINAYAT ACEH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIAFINES FATIMAH, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
80URGENSI PENGUATAN PENGATURAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJADr. NGESTI DWI PRASETYO, S.H., M.Hum. Rp. 15.000.000
81AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA KEBIJAKAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALProf. Dr. TUNGGUL ANSHARI SETIA NEGARA, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
82PENENTUAN BATASAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI TERHADAP JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITASR. IMAM RAHMAT SJAFI`I, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
83KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK KARBON PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKANAMELIA AYU PARAMITHA, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
84POSISI, RELEVANSI DAN ILUSI : DESAIN ADVOKASI DAN PEMBINAAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (In Dept Review Internalisasi Pancasila Terhadap Aksi Perundungan Peserta Didik)MOHAMAD RIF`AN, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
85URGENSI PENDIRIAN BADAN RISET DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN INOVASI DAN DAYA SAING DAERAHANINDITA PURNAMA NINGTYAS, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
86DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DALAM HAL SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENMUHAMMAD AKBAR NURSASMITA, S.H., M.H. Rp. 15.000.000
87PENGATURAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUPDr. ISTISLAM, SH., M.Hum. Rp. 15.000.000
88KONSEP PENGATURAN HAK ATAS TANAH GRONDKAART DEMI TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIADr. MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR, S.H., M.Kn. Rp. 15.000.000
89PISTIMOLOGI PENGATURAN KEPAILITAN BUMN BERBENTUK PERSERODr. REKA DEWANTARA, SH., MH. Rp. 15.000.000

PENELITIAN JOINT RESEARCH 2024

No.JudulChairpersonDANA
1LEGAL FORMULATION OF GOOD FAITH PRINCIPLE ON LAND PURCHASE AND SALE AGREEMENT (COMPARATIVE STUDY IN INDONESIA AND MALAYSIA)SETIAWAN WICAKSONO, S.H., M.Kn. Rp. 50.000.000
2THE PERTINENCE OF PROTECTING MORAL RIGHT WITHIN THE PURVIEW OF AI-GENERATED PRODUCTSRANITYA GANINDHA, S.H., M.H. Rp. 50.000.000
3THE IMPLEMENTATION OF STATE RESPONSIBILITY FOR THE RIGHT TO COMFORT AND SAFETY OF CONSUMING HALAL PRODUCTS TO MUSLIM INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SOUTH KOREADr. SITI HAMIDAH, S.H., M.M. Rp. 50.000.000
4INTERNATIONAL NORMS VS TRADITIONAL PRACTICES: EXAMINING RELIGION, CULTURE AND THE LAW OF FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING IN INDONESIAANAK AGUNG AYU NANDA SARASWATI, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
5THE LEGAL CONSTRUCTION IN THE MAKING OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY: A COMPARATIVE STUDY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN AND MALAYSIAN LAWRUMI SUWARDIYATI, S.H., M.Kn. Rp. 50.000.000
6DEVELOPMENT SUPERVISION AND LAND COVER MONITORING MODEL OF THE CAPITAL CITY OF THE ARCHIPELAGO BASED ON SMART CITY AND ECOCENTRICDr. ISTISLAM, SH., M.HumRp. 50.000.000
7RESPONSIBLE MINING PRACTICES IN INDONESIA AND ASEAN COUNTRIES : ECONOMIC CONSTITUTION PERSPECTIVEDr. INDAH DWI QURBANI, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
8THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN AN INDONESIAN ENVIRONMENTAL CONTEXTMILDA ISTIQOMAH, S.H., MTCP., Ph.D.Rp. 50.000.000

PENELITIAN KELOMPOK 2024

No.

JudulChairpersonDANA
1RUMUSAN FIKIH DISABILITAS TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMASITI ROHMAH, S.H., M.HI. Rp. 35.000.000
2ALTERNATIF MODEL PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI KORPORASI BERDASARKAN KUHP 2023ALFONS ZAKARIA, S.H., LLM. Rp. 35.000.000
3KONSEPTUALISASI PENGATURAN KEMITRAAN UNTUK MENGOPTIMALKAN DAYA SAING UMKM DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIFDr. SIHABUDIN, SH., MH. Rp. 35.000.000
4JALAN PANJANG : “MISSING PIECE” ARSITEKTUR KEBIJAKAN INKLUSIFITAS DI DAERAHMOHAMAD RIF`AN, S.H., M.H. Rp. 35.000.000

5

PRESEPSI MASYARAKAT TENTANG MAKNA KELUARGA YANG BAHAGIA MENURUT PASAL 1 UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. DJUMIKASIH, SH., M.Hum. 

Rp. 35.000.000

6URGENSI PEMBENTUKAN STANDARISASI PRIVACY POLICY DAN DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENTS SEBAGAI PENCEGAHAN PELANGGARAN DATA PRIBADI DI LINGKUP UNIVERSITAS BRAWIJAYA (PERBANDINGAN HUKUM DENGAN THE UNIVERSITY OF EDINBURGH)MOCH. ZAIRUL ALAM, S.H., M.H. Rp. 35.000.000
7KONSTRUKSI HUKUM KOLABORASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN KOTA CERDAS (SMART CITY) DITINGKAT PUSAT-DAERAHIBNU SAM WIDODO, M.H., S.H. Rp. 35.000.000
8DAYA IKAT ADVISORY OPINION DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN INTERNASIONALDr. PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO, S.H., M.Kn. Rp. 35.000.000

PENELITIAN KELEMBAGAAN 2024

No.JudulChairpersonDANA
1REFORMULASI PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TINDAK PIDANA BERDASARKAN PRINSIP IN DUBIO PRO NATURADr. FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH., MH. Rp. 50.000.000
2AGAMA TENGGER DAN RESILIENSI HAK TENURIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH LAJU INDUSTRI PARIWISATA GUNUNG BROMODr. HERLINDAH, SH., M.Kn.Rp. 50.000.000
3FORMULASI FIQIH USROH MELALUI PENDEKATAKAN QIRAAH MUBADALAH PERSPEKTIF ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MALANG RAYADr. NUR CHANIFAH, S.Pd.I., M.Pd.I.Rp. 50.000.000
4MODEL INTEGRASI ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM PENGATURAN CARBON TRADING GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIADr. MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR, S.H., M.Kn.Rp. 50.000.000
5MODEL TANGGUNG JAWAB KOLABORATIF NEGARA DALAM PERUBAHAN IKLIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN IKLIM BAGI NEGARA BERKEMBANGYASNIAR RACHMAWATI MADJID, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
6REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER (PERBANDINGAN HUKUM DENGAN THE PREVENTION OF CRIME ECOSOC RESOLUTION 2002/13)Dr. YULIATI, SH., LL.MRp. 50.000.000
7PILIHAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MELALUI SISTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE PADA RUANG LINGKUP LINTAS BATAS NEGARADr. REKA DEWANTARA, SH., MH. Rp. 50.000.000
8MODEL PENGUATAN ASPEK PERIZINAN USAHA SOUND HOREG DALAM MENJAGA EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI JAWA TIMURAFRIZAL MUKTI WIBOWO, S.H.., M.HRp. 50.000.000
9KONSEP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YANG BERSIFAT EKSEKUTORIAL MENGIKUTI BENDA BERGERAK sebagai OBJEK FIDUSIA UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUSIADr. LUCKY ENDRAWATI, SH., MHRp. 50.000.000
10PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS DI INDONESIARIKA KURNIATY, SH., MA., Ph.DRp. 50.000.000

PENELITIAN DISERTASI 2024

No.JudulChairpersonDANA
1RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PEMIDANAAN TERHADAP BADAN PUBLIK PADA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKMUFATIKHATUL FARIKHAH, S.H., M.HRp. 10.000.000
2PERGESERAN PENGATURAN DISTRIBUSI MANFAAT PROGRAM JAMINAN HARI TUA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJARATIH DHEVIANA PURU HITANINGTYAS, S.H., LLMRp. 10.000.000
3PERUBAHAN SANKSI KEJAHATAN KEHUTANAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJAARDI FERDIAN, SH., M.KnRp. 10.000.000
Data Penelitian Tahun 2023

PENELITIAN INDIVIDU 2023

No.JudulChairpersonDANA
1UK-Rwanda Memorandum of Understatements Migration and Economic Development Partnership: Implementasi, dan prespektif dari HAM dan Hukum Pengungsi InternasionalFRANSISKA AYULISTYA SUSANTO, SH., LLM.Rp. 15.000.000
2Menggali Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana AnakDr. NURINI APRILIANDA, SH., M.HumRp. 15.000.000
3PENGENAAN PAJAK DAERAH BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUMBAHRUL ULUM ANNAFI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
4PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DARI MARINE BIOPROSPECTING DI AREA BEYOND NATIONAL JURISDICTION (ABNJ) MENURUT CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)DHIANA PUSPITAWATI, SH., LLM., Ph.D.Rp. 15.000.000
5Data Pribadi Dalam Prespektif Hukum BendaDr. HANIF NUR WIDHIYANTI, SH., M.HumRp. 15.000.000
6URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK (GOOD FINANCIAL GOVERNANCE)RIA CASMI ARRSA, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
7KEBIJAKAN ANTI DUMPING YANG BERPOTENSI TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATProf. Dr. SUKARMI, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
8KRITERIA UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI JUS COGENS DALAM HUKUM INTERNASIONALAGIS ARDHIANSYAH, SH., LL.M.Rp. 15.000.000
9Rekonstruksi Peran Jaksa dalam Proses Mediasi Perkara Pidana Lingkungan HidupDr. FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH., MH.Rp. 15.000.000
10HAMBATAN DAN UPAYA ELAKSANAAN PASAL 55 ayat (2) e PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAHLUTFI EFFENDI, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
11Posisi Living Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat: Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman Dan Eugen EhrlichSITI ROHMAH, M.HI.Rp. 15.000.000
12PENYEDIAAN JASA MILITER OLEH SPACEX BERDASAR HUKUM RUANG ANGKASADONY ADITYA PRASETYO, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
13Penggunaan Huruf Braille Pada Pembuatan Akta Notaris Demi Kepastian Hukum (Analisis Pasal 38 Jo Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)Dr. RACHMI SULISTYARINI, SH., MH.Rp. 15.000.000
14Kepentingan Kerjasama Regional dalam Perlindungan Pulau Terluar Negara Kepulauan dari Ancaman Kenaikan Permukaan LautDr. PATRICIA AUDREY RUSLIJANTO, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
15Desain Pendidikan Kontra Radikalisme sebagai Wujud Mitigasi Tindak Pidana Terorisme bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Brawijaya)Dr. NUR CHANIFAH, S.Pd.I, M.Pd.I.Rp. 15.000.000
16PERLINDUNGAN HUKUM HAK PETANI (FARMERS’ RIGHTS) TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA GENETIK TANAMAN PANGAN DI INDONESIADr. YULIATI, SH., LL.M.Rp. 15.000.000
17Diskursus Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ditinjau dari Ulama Fiqh Kontemporer (Studi atas Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi)Drs. ABD. HALIM, M.Ag.Rp. 15.000.000
18Yurisprudensi International Integrasi Perspektif Gender dalam Aturan Menentang Penyiksaan dan Perkembangan Norma serta Prakteknya di IndonesiaANAK AGUNG AYU NANDA SARASWATI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
19PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMROSESAN DATA PRIBADI OLEH ORANG PERORANGAN DALAM KEGIATAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGAMUFATIKHATUL FARIKHAH, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
20DAMPAK PENOLAKAN HUNGARIA TERHADAP KEBIJAKAN EUROPEAN SOLIDARITY A REFUGEE RELOCATION SYSTEM TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI DI UNI EROPAProf. Dr. SETYO WIDAGDO, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
21Universalitas dan Kontekstualitas Hukum Islam Perspektif Wael B. Hallaq dan Thaha Jabir al-AlwaniProf. Dr. THOHIR LUTH, M.A.Rp. 15.000.000
22Childfree Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanFITRI HIDAYAT, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
23KEDUDUKAN BANTUAN KEMANUSIAN (HUMANITARIAN ASSISTANCE) SEBAGAI PEMENUHAN HAM DALAM HUKUM INTERNASIONALRIKA KURNIATY, SH., MA., Ph.D..Rp. 15.000.000
24KESESUAIAN KONSEP HUKUM PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUMLETIZIA DESSY ANDREASSARI, S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
25KONSTRUKSI PENGATURAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI KEPUTUSAN BADAN DAN/ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA LEGISLATIFDr. AAN EKO WIDIARTO, S.H., M.Hum.Rp. 15.000.000
26POLITIK HUKUM PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUMDr. RIANA SUSMAYANTI, SH., MH.Rp. 15.000.000
27KEABSAHAN PENUNDUKAN DIRI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PRINSIP SYARIAHPRAWATYA IDO NURHAYATI, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
28Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa dan “The Right To Compensation And Liability” Pada Kasus Data Breach di Indonesia dan EropaDIAH PAWESTRI MAHARANI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
29TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN SISTEM KESEHATAN DAERAHIBNU SAM WIDODO, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
30Kepastian Hukum Penunjukkan Langsung sebagai Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Studi Pasal 36 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa)SHANTI RISKAWATI, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
31ANALISIS BIBLIOMETRIK DAN ANALISIS KONTEN PENELITIAN INTERNASIONAL HUKUM AGRARIA TAHUN 2019 – 2023Dr. IWAN PERMADI, SH., M.HumRp. 15.000.000
32KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN MENGENAI KANTOR VIRTUAL BADAN USAHADr. AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
33PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 6 TAHUN 2020 (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut)AGUS YULIANTO, SH., MH.Rp. 15.000.000
34REFORMULASI MODEL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATANSOLEHUDDIN, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
35Analisis Yuridis Perampasan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Sarana Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) di IndonesiaMILDA ISTIQOMAH, S.H., MTCP., Ph.D.Rp. 15.000.000
36DESAIN PENGATURAN SISTEM PERTANIAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN BERBASIS KETAHANAN IKLIMPRISCHA LISTININGRUM, S.H., LL.M.Rp. 15.000.000
37REVENGE PORN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA? TAWARAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUALDr. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH.Rp. 15.000.000
38DAYA LAKU PERATURAN BERSAMA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIATRIYA INDRA RAHMAWAN, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
39Tinjauan Yuridis Kebijakan Quantitative Easing Terhadap APBN Dalam Masa Krisis Oleh Bank SentralDr. REKA DEWANTARA, SH., MH.Rp. 15.000.000
40KONSTRUKSI PENGATURAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEMEDICINE BERBASIS APLIKASI DI INDONESIADr. SHINTA HADIYANTINA, SH., MH.Rp. 15.000.000
41PEMAKNAAN TINDAKAN FAKTUAL SEBAGAI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANGDr. DEWI CAHYANDARI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
42URGENSI DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) DI INDONESIAAMELIA AYU PARAMITHA, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
43TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PRINSIP COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES AND RESPECTIVE CAPABILITIESHIKMATUL ULA, S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
44OPTIMALISASI KEARIFAN LOKAL PADA PEMBENTUKAN DESA WISATA DI KABUPATEN SUMENEPDr. TUNGGUL ANSHARI SETIA NEGARA, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
45PENERAPAN PRINSIP FINANCIAL FRESH START DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGRANITYA GANINDHA, SH., MH.Rp. 15.000.000
46REKONTRUKSI KONSEP WILAYAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KUHP 2023 BERDASARKAN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)ALFONS ZAKARIA, SH., LLM.Rp. 15.000.000
47REKONSEPTUALISASI PENGATURAN TERKAIT PENYADAPAN DALAM KEADAAN MENDESAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIALADITO RISANG BAGASKORO, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
48MENINJAU ULANG WACANA KENAIKAN BANTUAN DANA PARTAI POLITIK (Korelasi Kenaikan Bantuan Dana Partai Politik Bagi Kualitas Demokrasi)ARIF ZAINUDIN, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
49Pengalihan Pengawasan Koperasi Oleh OJK Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor KeuanganSHINTA PUSPITA SARI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
50Perlindungan Anak Ukraina pada Program “Russia’s Systematic Program for the Re-Education and Adoption of Ukrainian Children” dilihat dari Hukum InternasionalDr. HERMAN SURYOKUMORO, SH., MS.Rp. 15.000.000
51Ratio Decidensi Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah Grondkaart di IndonesiaDr. MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR, S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
52PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM TRANSAKSI BISNIS MELALUI SMART CONTRACT MENURUT KETENTUAN HUKUM INDONESIA DAN UNI EROPAMOCH. ZAIRUL ALAM, M.H.Rp. 15.000.000
53Konsolidasi Tanah dan Reforma Agraria dalam Konflik Agraria (Penelitian Sosiolegal Pada Konflik Warga Desa Curahnongko dan PTPN XII)SETIAWAN WICAKSONO, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
54Pemberian hak Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana korupsi Menurut Undang-Undaang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang PemasyarakatanENY HARJATI, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
55KEABSAHAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ABSENTEE DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAPANINDITA PURNAMA NINGTYAS, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
56Tindakan Perawatan Di Rumah Sakit Jiwa Yang Oleh Hakim Dikenakan Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.Dr. SETIAWAN NOERDAJASAKTI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
57TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA PERANG SARUNG DI BULAN RAMADHANGALIEH DAMAYANTI, SH.,MH.Rp. 15.000.000
58Pola Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Tahun 2022AFRIZAL MUKTI WIBOWO, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
59HAK PENGEMBANGAN DIRI BAGI PEKERJASYAHRUL SAJIDIN, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
60POSISI HUKUM LEMBAGA KOMUNAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA (STUDI KASUS PENGELOLAAN IRIGASI SUBAK)DARU ADIANTO, S.H., MT.Rp. 15.000.000
61REKONSTRUKSI KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHDr. NGESTI DWI PRASETYO, S.H., M.Hum.Rp. 15.000.000
62Pengaturan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang (Studi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah)HARU PERMADI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
63POLITIK HUKUM PENGATURAN KEWENANGAN PENYUSUNAN DOKUMEN ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPDr. ISTISLAM, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
64PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SECARA CEPAT (FAST TRACK LEGISLATION) YANG DEMOKRATISProf. Dr. MOH. FADLI, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
65KONTRADIKSI OMNIBUS LAW MAKING DAN OMNIBUS LAW INTEPRETATIONDr. DHIA AL UYUN, SH., MH.Rp. 15.000.000
66Survei Persepsi Advokat tentang Pembelaan yang Efektif dan Perannya dalam Menangani Kasus Hukuman Mati di IndonesiaDr. PRIJA DJATMIKA, SH., M.S.Rp. 15.000.000
67Ratio Decidendi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-UndangProf. Dr. MUCHAMAD ALI SAFA`AT, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
68KEDUDUKAN DAN BAGIAN HARTA WARISAN CUCU DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAMProf. Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO, SH., M.H.Rp. 15.000.000
69PENTINGNYA RATIFIKASI CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN 1996AFIFAH KUSUMADARA, SH., LL.M., SJD.Rp. 15.000.000
70KONSEP KEPEMILIKAN NUWO TUHO PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Empiris dengan Pendekatan Etnografi di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)Dr. HERLINDAH, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
71KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN SYARIAH COMPLIANCE PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH YANG BERKEPASTIAN HUKUMDr. SITI HAMIDAH, SH., MM.Rp. 15.000.000
72Interface Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Nasional dan Konvensi InternasionalDr. YENNY ETA WIDYANTI, S.H., M.Hum.Rp. 15.000.000
73EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENANGANAN JARIMAH KHALWAT DAN PELECEHAN SEKSUAL PASCA DIBERLAKUKANNYA QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG QANUN JINAYAT (Studi di Banda Aceh)FINES FATIMAH, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
74MANIFESTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP WARGANYA YANG TENGAH BERADA DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINAIKANINGTYAS, SH., LL.M.Rp. 15.000.000
75POLITIK HUKUM KONSTITUSIONALITAS KONSTITUSI EKONOMI INDONESIADr. INDAH DWI QURBANI, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
76URGENSI PENGATURAN PEMBENTUKAN AKTA NOTARIS YANG AKSESIBEL DI INDONESIALIANA MARIA FATIKHATUN, S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
77KEABSAHAN PEMBEBANAN JAMINAN KONVENSIONAL DALAM AKAD SYARIAHRUMI SUWARDIYATI, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
78REALITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 12 a UU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN TAHUN 2013 DAN 2022)Dr. ABDUL MADJID, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000
79OPTIMALISASI MEKANISME GUGATAN SEDERHANA MELALUI APLIKASI E-COURTZORA FEBRIENA DWITHIA H. P., S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
80PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN AGEN OTONOM ARTIFICIAL INTELEGENCEDr. FAIZIN SULISTIO, SH., L.LM.Rp. 15.000.000
81HAK BERDAULAT NEGARA INDONESIA ATAS RUANG UDARA DI WILAYAH YURISDIKSI NASIONALDr. ADI KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
82Politik Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Agraria Yang BerkeadilanARDI FERDIAN, SH., M.Kn.Rp. 15.000.000
83Implikasi Yuridis Penerapan Asas Universal pada UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terkait prinsip impunitas dalam hukum pidana internasionalYASNIAR RACHMAWATI MADJID, S.H., M.H.Rp. 15.000.000
84KEDUDUKAN HUKUM DAN DESAIN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IKNMUHAMMAD DAHLAN, SH., MH.Rp. 15.000.000
85REKONSTRUKSI KETENTUAN CERAI TALAK BAGI PERKARA PERDATA INTERNASIONAL TERKAIT PERCERAIAN PASANGAN WNI BERTEMPAT KEDUDUKAN DI LUAR NEGERICYNDIARNIS CAHYANING PUTRI, S.H., M.Kn.Rp. 15.000.000
86Pengaturan Prinsip Pelindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanDr. MUKTIONO, S.H., M.Phil.Rp. 15.000.000
87Keabsahan Perkawian Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di IndonesiaDr. DJUMIKASIH, SH., M.Hum.Rp. 15.000.000

PENELITIAN JOINT RESEARCH 2023

No.JudulChairpersonDANA
1UNLOCKING THE POTENTIAL OF NFT AS DIGITAL ASSET ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAWMOCH. ZAIRUL ALAM, M.H.Rp. 50.000.000
2THE RELATIONSHIP OF AUTHORITY OF THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN FORMING LEGAL REGULATIONS: COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIADr. AAN EKO WIDIARTO, S.H., M.Hum.Rp. 50.000.000
3SMART CONTRACT ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TRANSACTION: THE LEGAL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN INDONESIA BUSINESS LAWCYNDIARNIS CAHYANING PUTRI, S.H., M.Kn.Rp. 50.000.000
4SENTENCING IN INDONESIAN PREMEDITATED MURDER CASESDr. ABDUL MADJID, SH., M.Hum.Rp. 50.000.000
5Legal policy to protect Indigeanous Land Rights in the era of ease of doing business for foreign investment Purposes (Studies on the tourism business in the Karimun Islands, East Java, Indonesia)Dr. HERLINDAH, SH., M.Kn.Rp. 50.000.000
6LEGAL FRAMEWORK FOR THE TRANSITION OF SUSTAINABLE AGRICULTURE BASED ON CLIMATE NEUTRAL IN INDONESIA AND MALAYSIADr. ADI KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
7Examining the Legal Status of Interfaith Marriage Prohibition and the Future of Human Rights in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh PrioritiesSITI ROHMAH, M.HI.Rp. 50.000.000
8A PORTRAIT OF THE REGULATION RESTRICTIONS OF AUTHORITY ON THE TERMINATION OF PUBLIC INFORMATION ACCESS IN MALAYSIA AND INDONESIADr. SHINTA HADIYANTINA, SH., MH.Rp. 50.000.000

PENELITIAN KELOMPOK 2023

No.JudulChairpersonDANA
1Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan HidupDr. FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH., MH.Rp. 35.000.000
2Formulasi Fiqih Toleransi dalam Menjamin Kebebasan Beragama dalam Arus Pluralitas Agama di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi ManusiaDr. NUR CHANIFAH, S.Pd.I, M.Pd.I.Rp. 35.000.000
3OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IZIN INDUSTRI METAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KABUPATEN GRESIKDr. DEWI CAHYANDARI, S.H., M.H.Rp. 35.000.000
4POSIBILITAS MENGADILI PRESIDEN RUSIA (PUTIN) ATAS KEJAHATAN PERANG MELALUI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)RIKA KURNIATY, SH., MA., Ph.D..Rp. 35.000.000
5Perkawinan Anak: Persimpangan antara Regulasi dan Kasus di Kabupaten MalangZORA FEBRIENA DWITHIA H. P., S.H., M.Kn.Rp. 35.000.000
6Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi di Tingkat Pusat dan Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan NasionalHERLIN WIJAYATI, SH., MH.Rp. 35.000.000
7Optimalisasi Potensi Ekonomi Kreatif Desa Melalui Pendekatan Kekayaan IntelektualRANITYA GANINDHA, SH., MH.Rp. 35.000.000
8PENGATURAN MEDIASI BERBASIS MUSYAWARAH MUFAKAT PADA SENGKETA TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONALDr. MOHAMMAD HAMIDI MASYKUR, S.H., M.Kn.Rp. 35.000.000

PENELITIAN KELEMBAGAAN 2023

No.JudulChairpersonDANA
1Rekonstruksi Formulasi Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kuhp Baru Untuk Mencapai Keadilan SubstantifANAK AGUNG AYU NANDA SARASWATI, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
2MODEL PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIAMILDA ISTIQOMAH, S.H., MTCP., Ph.D.Rp. 50.000.000
3Pelindungan Partisipasi Publik dalam Mempertahankan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan Konsep Anti Eco-SLAPPDr. MUKTIONO, S.H., M.Phil.Rp. 50.000.000
4KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN GREEN ECONOMY PADA PENGGUNAAN BATTERY ELECTRIC VEHICLEDr. TUNGGUL ANSHARI SETIA NEGARA, SH., M.Hum.Rp. 50.000.000
5Kesiapan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai Upaya Menjaga Stabilitas MoneterRUMI SUWARDIYATI, SH., M.Kn.Rp. 50.000.000
6Fiqih Maqashid Sebagai Basis Pengelolaan Cash Waqf dalam Memperkuat UMKM Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Malang (Studi Multisitus di Global Wakaf ACT dan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)SHINTA PUSPITA SARI, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
7Model Kemitraan Adegen Syariah dalam Mewujudkan Collaborative Forest Management di Taman Nasional BaluranDr. SITI HAMIDAH, SH., MM.Rp. 50.000.000
8KONSTRUKSI INDEKS DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONALDr. MUCHAMAD ALI SAFA`AT, S.H., M.H.Rp. 50.000.000
9Konstruksi Hukum Penataan Aset Melalui Redistribusi Tanah Hak Guna Usaha Menurut Konsep An Bewijs En Verjaring (Kajian Digital Ethnography Pada Konflik Lahan HGU Sebagai Objek Tora Antara PTPN Dan Warga)SETIAWAN WICAKSONO, SH., M.Kn.Rp. 50.000.000
10DESAIN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS LAYANAN TERPADU DI WILAYAH MALANG RAYAGALIEH DAMAYANTI, SH.,MH.Rp. 50.000.000

PENELITIAN DISERTASI 2023

No.JudulChairpersonDANA
1ANALISIS MAKNA PRINSIP GOTONG ROYONG DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL [Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No 72/PUU-XVIII/2019 dan Putusan MK No 6/PUU-XVII/2020]RATIH DHEVIANA PURU HITANINGTYAS, SH., LLMRp. 10.000.000