[:id]FORMAH PK FH UB Bersama Jajaran Kemahasiswaan FH UB Mengadakan Penyuluhan Hukum di Desa Simojayan[:en]FORMAH PK FH UB and the Student Affairs Board of FH UB Held Legal Counseling in Simojayan Village[:]

  • Post category:News
You are currently viewing [:id]FORMAH PK FH UB Bersama Jajaran Kemahasiswaan FH UB Mengadakan Penyuluhan Hukum di Desa Simojayan[:en]FORMAH PK FH UB and the Student Affairs Board of FH UB Held Legal Counseling in Simojayan Village[:]
Penyuluhan Hukum FORMAH PK bersama dengan Kemahasiswaan FH UB di Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, pada 2 Juni 2023 | Foto: Kemahasiswaan FH UB

[:id]Malang, FH UB – Lembaga Kemahasiswaan Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK FH UB) mengadakan Penyuluhan Hukum di Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, pada hari Jumat, 2 Juni 2023.

Penyuluhan Hukum ini merupakan program kerja unggulan FORMAH PK yang berkolaborasi secara langsung dengan Kemahasiswaan FH UB. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan reforma agraria yang inklusif guna tercapainya redistribusi tanah berlandaskan keadilan dan kemakmuran, khususnya bagi masyarakat di Desa Simojayan.

Ketua Pelaksana Penyuluhan Hukum, Jonathan Pascal, mengatakan bahwa Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan rutin setiap tahun ke desa-desa yang masyarakatnya memiliki permasalahan hukum.

Pada kesempatan kali ini Penyuluhan Hukum dihadiri oleh Dekan, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III, Dr. Muktiono, S.H., M.Phil., Dosen Dr. Herlindah, S.H., M.Kn., serta beberapa elemen masyarakat, mulai dari Kepala Desa Simojayan, Aliansi Petani Indonesia (API), hingga Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Malang.

Dalam sambutan Dekan, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa penyuluhan hukum ini sangat spesial karena melibatkan petani setempat secara langsung.

“Penyuluhan Hukum 2023 ini cukup spesial, karena turut mengundang perwakilan dari Aliansi Petani Indonesia (API),” tutur Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dalam sambutannya sebagai Dekan FH UB.

Dekan FH UB, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., saat memberikan sambutan pembuka pada acara Penyuluhan Hukum FORMAH PK FH UB | Foto: Kemahasiswaan
Dekan FH UB, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., saat memberikan sambutan pembuka pada acara Penyuluhan Hukum FORMAH PK FH UB | Foto: Kemahasiswaan

Ketua Pelaksana, Jonathan Pascal, saat memberikan sambutan juga menyampaikan bahwa warga Desa Simojayan banyak dihadapkan dengan permasalahan di bidang pertanahan, sehingga hal tersebut mendorong FORMAH PK untuk mengadakan Penyuluhan Hukum mengenai pertanahan.

“Beberapa warga di Desa Simojayan ini memiliki permasalahan pada sertifikasi tanah, jadi tujuan kami mengadakan penyuluhan hukum besar di desa ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar nantinya mau untuk bergerak secara mandiri menyelesaikan permasalahannya berbekal informasi yang didapatkan dari kegiatan ini,” ucap Jonathan Pascal, mahasiswa S1 FH UB angkatan 2021.

Jonathan Pascal juga mengatakan bahwa FORMAH PK telah melakukan survei ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Malang, sebelum akhirnya memilih Desa Simojayan sebagai lokasi penyuluhan hukum. Dari sekitar 30 Desa yang disurvei, masyarakat Desa Simojayan terbilang kooperatif dalam membantu riset permasalahan hukum yang ada di desa dengan mengisi angket yang sudah disediakan panitia pelaksana. Sehingga menjadikan Desa Simojayan sebagai lokasi tujuan penyuluhan hukum.

Dalam pemaparan mengenai kondisi Desa Simojayan, diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Simojayan memiliki tanah namun tanah tersebut tidak memiliki sertifikasi. Berdasarkan data informasi sekitar 80% tanah milik warga desa merupakan tanah turun-temurun dan sebagian merupakan bekas dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Reinhart Samuel mengatakan bahwa mayoritas di Desa Simojayan memiliki tanah namun tanah tersebut tidak memiliki sertifikasi tanah, lalu harus dilakukan cara salah satunya adalah redistribusi tanah. Tanah yang dilakukan redistribusi memiliki landasan dan berkepastian hukum.

Dosen Hukum Agraria FH UB, Dr. Herlindah, S.H.M., M.Kn., saat pemaparan penyuluhan hukum menjelaskan bahwa penentuan subjek reforma agraria perlu menganalisis data mengenai siapa pemiliknya, sudah digunakan  untuk apa saja, dan bagaimana batasannya. Setelah itu barulah oleh pemerintah ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sehingga kemudian ditentukan siapa saja yang berhak atas pembagian tanah tersebut.

Diakhir pemaparan materi, perwakilan masyarakat Desa Simojayan menegaskan bahwa harapan dengan diadakannya penyuluhan hukum ini, kedepannya masyarakat Desa Simojayan dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Di penghujung acara yang diselenggarakan pada malam hari, para peserta penyuluhan hukum nampak antusias saat diberi kesempatan untuk berdiskusi dan melakukan sesi tanya jawab dengan pemateri.

 

Penulis: Kemahasiswaan FH UB
Editor: Endrianto Bayu Setiawan
Penerjemah: Maheswari Trinanda Putri[:en]Malang, FH UB – The Student Organization Law Student Forum Concerns Justice at the Faculty of Law, Universitas Brawijaya (FORMAH PK FH UB), held a 2023 Legal Counseling in Simojayan Village, Ampelgading District, Malang Regency, on Friday, June 2, 2023.

This legal counseling program is a superior work program for FORMAH PK FH UB, which collaborates directly with the Student Affairs of FH UB. This activity was held in the context of increasing understanding of community law as an effort to realize inclusive agrarian reform in order to achieve land redistribution based on justice and prosperity, especially for the people of Simojayan Village.

The Chief Executive for Legal Counseling, Jonathan Pascal, said that this legal counseling was carried out routinely every year in villages whose people had legal problems.

On this occasion, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Dean of FH UB), Dr. Muktiono, S.H., M.Phil. (Vice Dean III of FH UB), and Dr. Herlindah, S.H., M.Kn. (Lecturer at FH UB), as well as several community elements, starting from the Head of Simojayan Village, the Indonesian Farmers Alliance (API), to the National Land Agency for East Java Regional Office and Malang Regency, were attending this legal counseling program.

In the Dean’s remarks, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., said that this legal counseling was very special because it directly involved local farmers.

“The 2023 Legal Counseling is quite special because it also invites representatives from the Indonesian Farmers Alliance (API),” said Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., in his speech.

Dean of FH UB, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., when giving an opening speech at the Legal Counseling program held by FORMAH PK FH UB | Photo: Student Affairs of FH UB
Dean of FH UB, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., when giving an opening speech at the Legal Counseling program held by FORMAH PK FH UB | Photo: Student Affairs of FH UB

The Chief Executive, Jonathan Pascal, when giving his speech also said that the residents of Simojayan Village were faced with many problems in the land sector, so this prompted FORMAH PK to hold legal counseling on the land.

“Several residents in Simojayan Village have problems with land certification, so our goal is to hold a large legal counseling session in this village to provide knowledge to the community so that they can later move independently to solve their problems armed with the information obtained from this activity,” said Jonathan Pascal, an undergraduate student in the class of 2021 at FH UB.

Jonathan Pascal also said that FORMAH PK had conducted a survey of several villages in Malang Regency before finally choosing Simojayan Village as the location for legal counseling. Out of the approximately 30 villages examined, the Simojayan Village community was fairly cooperative in assisting with research on legal issues in the village by filling out a questionnaire that had been provided by the implementing committee. Thus, the committee decided to choose Simojayan Village as a location for legal counseling purposes.

In the presentation on the condition of Simojayan Village, it is known that the majority of the people in Simojayan Village own land, but the land does not have certification. Based on the data, about 80% of the land owned by villagers is hereditary land, and some of it was formerly owned by PT. Perkebunan Nusantara (PTPN).

Reinhart Samuel said that the majority in Simojayan Village own land, but the land does not have land certification, so one method must be carried out, one of which is land redistribution. The land redistributed has a legal basis and certainty.

A Lecturer of Agrarian Law at FH UB, Dr. Herlindah, S.H.M., M.Kn., explained during a legal counseling presentation that determining the subject of agrarian reform requires analyzing data regarding who owns it, what it has been used for, and what the limits are. After that, the government designated it as Land for the Object of Agrarian Reform (TORA), so that it could then be determined who had the right to distribute the land.

At the end of the presentation, representatives of the Simojayan Village community emphasized that by holding this legal counseling, in the future, they hope that the Simojayan Village community would be able to have land title certificates.

At the end of the presentation, representatives of the Simojayan Village community emphasized that they hope to be able to obtain land title certificates in the future by holding this legal counseling.

 

Author: Student Affairs of FH UB
Editor: Endrianto Bayu Setiawan
Translator: Maheswari Trinanda Putri[:]