(Indonesia) Disertasi Wayan Resmini : Penerapan Sanksi Adat Bagi Hukum Pidana Nasional

  • Post category:News

 

Dr. Dra. Wayan Resmini, SH. MH. (kelima dari kiri) bersama dengan keluarga dan majelis dewan penguji
Dr. Dra. Wayan Resmini, SH. MH. (kelima dari kiri) bersama dengan keluarga dan majelis dewan penguji

Malang, 23/05/2013 – Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, maka masyarakat dalam wadah desa Pakraman mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah mengenai penerapan hukum adat. Hukum adat di desa pakraman (awig-awig) diakui keberadaannya dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.  Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan Dra. Wayan Resmini SH, MH dalam disertasinya. “Lembaga Penyelesaian Sengketa Dan Penerapan Sanksi Adat Desa Pakraman Di Bali Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” menjadi judul disertasi beliau dalam ujian terbukanya kemarin siang (22/5). Ujian terbuka tersebut bertempat di lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum UB.  Sebagai Promotor hadir Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH, MH sedangkan Dr. Lalu Sabardi SH, MS serta Dr. Rachmad Safa’at SH, MSi sebagai Ko-Promotor. Majelis Penguji kali ini adalah Prof. Dr. Koesno Adi SH, MS; Dr. Prija Djatmika SH, MS; Penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yaitu Prof Dr. Lalu Husni SH, MS dan tak lupa Prof. Dr. Sudarsono SH, MS yang juga merupakan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
Dalam disertasi Dra. Wayan Resmini SH, MH tersebut, menekankan peran penting  penerapan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Model penyelesaian sengketa dalam peradilan formal dinilai masyarakat tidak sesuai dengan budaya hukum di lingkungannya. Dikata beliau, keberhasilan lembaga penyelesaian sengketa oleh pranata-pranata lokal merupakan cara yang lebih efektif. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dapat membantu beban badan peradilan dalam menangani berbagai kasus hukum yng cenderung semakin menumpuk dengan jumlah hakim yang terbatas. Di desa Pakraman sendiri, prajuru (pengurus) desa biasanya memiliki berbagai kemampuan dalam segala hal utamanya wawasan global dalam penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat, kemampuan berinteraksi, serta antisipasi munculnya pemecah belah dalam lingkungan Pakraman. “Dengan diakuinya keberadaan lembaga penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional akan membawa sistem peradilan adat kepada tempat yang lebih terhormat.” pungkasnya. Setelah majelis penguji mempertimbangkan hasil dari kerja keras Dr. Dra. Wayan Resmini SH, MH, beliau dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan” dan berhak menyandang gelar doktor ke 174. Beliau menempuh masa studi selama 2 tahun 9 bulan dengan Indek Prestasi Komulatif 3,91. (/gta)