Disertasi Ronny : Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah

  • Post category:News

Malang (PSIKnews) – Tak ada yang menyangka jika air yang sedianya adalah sumber daya alam dapat diperbarui, kini mulai terbatas jumlahnya. Terlebih, saat perusahaan-perusahaan besar memonopoli penjualan air, yang kadang dilakukan dengan tanpa menghiraukan dampaknya bagi lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah karena regulasi yang kurang tegas dan tidak pro terhadap rakyat. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, Ronny Winarno, SH., M.Hum., memilih sebuah tema, “Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah”, yang akan dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi terbuka yang digelar pada hari jum’at, 14 Juni 2013 pada pukul 14.00-16.00 WIB.

Bertempat di ruang Auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang ujian akhir disertasi dilaksanakan oleh dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. Selanjutnya, majlis penguji terdiri dari Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Dr. Mohammad Ridwan, S.H., M.S., Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si., Dr. Sihabudin, S.H., M.H., dan seorang penguji tamu dari Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Prof. Dr. Isrok, SH., MS. dan Dr. Mohammad Fadli, S.H., M.H.

Dalam penelitiannya, Dr. Ronny Winarno, SH., M.Hum., mengungkapkan pentingnya membuat sebuah aturan yang tegas untuk melindungi sumber mata air, terutama untuk keberlangsungan hidup rakyat banyak. Amandemen terhadap pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dirasa perlu untuk mendukung terwujudnya perekonomian yang tidak berat sebelah, pro terhadap rakyat dan ramah lingkungan (sustainable development). Harapannya kedepan, aturan yang tegas tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua. (alfa)