Disertasi Mariyadi : Keyakinan Hakim MK Dalam Putusan PHPU

  • Post category:News

PSIKnews – Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pengawal dan penjaga konstitusi, seharusnya ketika menjatuhkan putusan atas suatu perkara, harus mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan tetapi, tidak semua putusan MK itu dirasakan adil. Keadilan prosedural itu sendiri juga kadang masih dirasakan tidak adil, oleh karena itu dibutuhkan sebuah keyakinan hakim. Terlebih, terdapat kekaburan norma terkait hal tersebut. Sehingga, kerap dijumpai putusan MK yang menimbulkan konflik horizontal, khususnya untuk kasus perselisihan sengketa hasil pemilukada (PHPU).

Melihat keadaan tersebut, muncullah beberapa pertanyaan mengenai latar belakang digunakannya keyakinan hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum putusan MK serta bagaimana cara membentuk keyakinan hakim MK dalam putusan terkait PHPU. Beberapa latar belakang masalah tersebut menjadi kunci permasalahan yang coba dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi Mariyadi, S.H. M.H., yang mengambil judul, “Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Hasil Pemilukada”.

Bertempat di ruang auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang terbuka ini digelar pada hari senin, 8 Juli 2013 pada pukul 13.00-15.00 WIB. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Dr. Jazim Hamidi, S.H, M.H dan Dr. Mohammad Ridwan, S.H., M.S. Selanjutnya, duduk sebagai majlis penguji yaitu Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, M.H, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Prof. Isrok, S.H., M.S., Prof. Dr. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan seorang penguji tamu dari Universitas Negeri Malang, Dr. Suko Wiyono, S.H., M.H.

Dalam penelitiannya, Mariyadi memberikan rekomendasi berupa perlunya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait penentuan parameter keyakinan hakim, dengan tanpa mengurangi hak kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian lanjutan tentang implementasi keyakinan hakim, baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis dalam memutus perkara di pengadilan. (alfa)