Dissertation of Krishna : Agricultural Land Conversion in Local Autonomy Era

  • Post category:News

diser khrisna

PSIKnewsBumi ini cukup untuk 7 turunan, tapi tidak cukup untuk 7 pengusaha rakus (Mahatma Gandhi). Zona hijau pertanian pada tanah subur kini mulai terkikis. Banyak areal subur dan produktif untuk bercocok tanam mulai beralih menjadi kompleks industri maupun pemukiman. Terlebih, di era otonomi daerah (otoda) kebijakan bisa diambil oleh pemerintahan daerah masing-masing tanpa harus menunggu instruksi dari pusat. Hal ini berdampak pada banyaknya pemda yang memberikan izin alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Kebijakan alih fungsi lahan juga belum benar-benar pro terhadap rakyat.

Beberapa masalah tersebut menjadi latar belakang dilakukannya penelitian oleh Khrisna Hadiwinata, SH., MH. Hasil penelitiannya kemudian dituangkan sebagai bahan ujian akhir disertasi, dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Di Era Otonomi Daerah.” Sidang terbuka dilaksanakan pada hari rabu (6/11), pukul 09.00-11.00 WIB di ruang Auditorium lt. VI gd A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Prof. Dr. Isrok, SH., MS., dan Dr. Moh Ridwan, SH., MS. Sementara itu, Prof. Dr. Koesno Adi, SH., MS., Prof. Dr. Suko Wiyono, SH., MH., Dr. Sihabudin, SH., MH., Dr. Abdul Rahmad Budiono, SH., MH. dan Dr. Bambang Winarno, SH., SU., duduk sebagai tim dosen penguji

Dalam penelitiannya, Khrisna memberikan rekomendasi mengenai perlunya dibuat peraturan daerah yang dapat mengharmonissi kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengendalian alih fungsi lahan, pembahasan RUU PLPPA (Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Abadi), revitalisasi kebijakan alih fungsi lahan dan perlunya dibuat rencana tata ruang pedesaan. (alfa)