Disertasi Khoirul : Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pemerintahan Dalam Maladministrasi

  • Post category:News

Malang (PSIKnews) – Negara Indonesia memiliki tujuan untuk mengemban tugas penting, yaitu melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak terhadap setiap warga negaranya. Dalam hal ini, lahirlah peran negara sebagai pelayan masyarakat melalui organ-organ pemerintahan yang ada. Sayangnya, kini banyak dijumpai tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik. Padahal, tindakan maladministrasi tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Disisi lain, masyarakat masih merasa kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan maladministrasi yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Keadaan inilah yang kemudian menjadi latarbelakang dilakukannya penelitian oleh Khoirul Huda, S.H., M.Hum., dengan mengambil tema “Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pemerintahan Dalam Maladministrasi“.

Khoirul Huda, S.H., M.Hum., menyampaikan hasil penelitiannya tersebut dalam sebuah sidang disertasi terbuka pada hari sabtu, 15 Juni 2013 pada pukul 10.00-12.00 WIB. Bertempat di ruang Auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang ujian disertasi terbuka ini dilaksanakan oleh dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., yang sekaligus dipercaya sebagai promotor. Beliau didampingi oleh Prof. Dr. Isrok, S.H., M.S., dan Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., selaku ko-promotor. Selanjutnya, majelis penguji terdiri atas Dr. Mohammad Ridwan, S.H., M.S., Dr. Jazim Hamidi, S.H. M.H., Dr. Mohammad Fadli, S.H., M.H. dan seorang penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H. M.S.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Dr. Khoirul Huda, S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa pihak yang harus bertanggungjawab secara hukum jika terjadi maladministrasi adalah menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan meliputi pertanggungjawaban hukum secara administratif, pidana maupun perdata. Selain itu, perlu dibuatkan aturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang tanggungjawab secara hukum apabila terjadi kasus maladminsitrasi. (alfa)