Disertasi Irzal : Putusan Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

  • Post category:News

PSIKnews – Indonesia adalah negara majemuk dengan prinsip kebhinekaan. Salah satu wujud penghargaaan terhadap kemajemukan tersebut adalah adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan tersebut tertuang dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sayangnya, jika terjadi pluralisme hukum, maka hukum adat menjadi tidak diakui dan diambil alih oleh hukum nasional. Keadaaan inilah yang menarik minat A. Irzal Rias, S.H., M.H., untuk melakukan penelitian tehadap masyarakat hukum adat Minangkabau. Beliau mengangkat sebuah judul, “Pengakuan Putusan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”, yang akan dibahas pada sidang disertasi terbuka (selasa, 27/8).

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dan Dr. Rachmad Syafa’at, S.H., M.Si. Sidang ujian disertasi terbuka tersebut diselenggarakan di ruang Auditorium lt. 6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Irzal akan mempertahankan argumentasinya terkait putusan kerapatan adat nagari di depan majlis penguji yang terdiri dari 7 orang.

Dalam penelitiannya, Irzal merekomendasikan adanya peraturan yang jelas tentang keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai peradilan adat yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa sako dan pusako dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Tak hanya itu saja, diperlukan deregulsi di bidang kekuasaan kehakiman melalui revisi terhadap beberapa pasal dalam UU No. 48 Tahun 2009, terkait peradilan adat, khususnya yang menyangkut keberadaaan kerapatan Adat Nagari dan pengakuan putusannya. (alfa)