(Indonesia) Disertasi I Ketut Sudantra : Pengakuan bagi Peradilan Adat

Istri I Ketut Sudantra tampak anggun dalam pakaian Bali

Pengakuan terhadap peradilan adat oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengalami pasang surut. Mulai dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 1964 dan 1967 yang secara tegas tidak mengakui dan tidak memperkenankan praktek-praktek peradilan adat,  Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 2004 yang memberi peluang bagi peradilan adat, sampai Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 2009 yang bersikap tidak jelas terhadap posisi peradilan adat. Rupanya hal itu pula yang mengusik I Ketut Sudantra SH,MH, salah satu mahasiswa program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk membuat penelitian tentang peradilan adat. Beliau menilai terjadi inkonsistensi pearturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan diakuinya keberadaan peradilan adat dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Akhir bulan February 2013, diisi I Ketut Sudantra SH,MH dengan menggelar ujian terbuka atas disertasinya yang berjudul “Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”. Tepatnya di ruang Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 28 February 2013 pukul 10 WIB, I Ketut Sudantra SH, MH berdiri sebagai Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya. Di hadapan Promovendus, hadir Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya SH,MH sebagai Promotor, Prof.Dr. A Mukhtie Fadjar SH,MS sebagai Ko-Promotor1, dan Prof.Dr. Isrok SH,MS sebagai Ko-Promotor2 serta majelis penguji lainnya yaitu Dr.Prija Djatmika SH,MS; Dr.Rachmad Syafa’at SH,Msi; Dosen Penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof.Dr.Wayan Windia SH,Msi serta tak lupa Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS yang juga merupakan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Berkaitan dengan isi dari disertasi sang Promovendus, hadir Ketua Majelis Adat Bali Jero Putu Suwena. Selama kurang lebih 90 menit, I Ketut Sudantra SH, MH telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para majelis penguji. Setelah menunggu beberapa menit rapat dewan penguji, I Ketut Sudantra SH, MH dinyatakan lulus program doktor dengan predikat Cumlaude dan berhak menyandang gelar doktor ke 166. I Ketut Sudantra SH, MH menempuh masa studi program doktornya selama 3 tahun 6 bulan. Mewakili Dekan Fakultas Hukum Dr.Sihabudin SH,MH yang berhalangan hadir, Prof.Dr.Sudarsono SH,MS memberikan ucapan selamat atas keberhasilan I Ketut Sudantra SH, MH. Ketika dipersilahkan MC untuk menyampaikan pesan dan kesan, I Ketut Sudantra SH, MH mempergunakan waktu tersebut untuk berterima kasih pada seluruh kerabat yang banyak memberi sumbangsih financial maupun moril. Beliau terkadang menyelipkan sedikit kelakar yang membuat teman-teman S3 yes community (Komunitas S3 Fakultas Hukum) di ruangan tersebut tertawa. Pria kelahiran Tabanan ini juga selalu memegang teguh prinsip yang telah diajarkan oleh Prof.Dr.Sudarsono.SH.MS.

“Apabila bisa dipermudah, mengapa dipersulit?” kenangnya.

Harapan dari penerima gelar doktor baru Dr.I Ketut Sudantra SH, MH, jerih payah penelitiannya dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah Indonesia. Beliau merekomendasikan agar pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mewujudkan undang-undang yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat dimana di dalamnya diatur pengakuan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan sistem peradilan sendiri. Selain itu, Dr.I Ketut Sudantra SH, MH merekomendasikan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar mengakomodasi pengakuan terhadap peradilan adat. Tidak jauh beda dengan Dr.Desak Putu DK SH,Mhum, Dr. I Ketut Sudantra SH, MH menutup pesan dan kesannya dengan salam Om Santi Santi Om. (gta)