Disertasi Djumardin : Kontrak Karya Atas Minerba

  • Post category:News

DJU

PSIKnews – Berdasarkan ketentuan dalam pasal 169 b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dijelaskan bahwa kontrak karya yang lahir sebelum UU tersebut masih tetap diakui. Namun, dijelaskan pula bahwa maksimal satu tahun harus disesuaikan, kecuali untuk penerimaan negara. Dari sinilah terdapat konflik norma, yang kemudian sering berujung pada konflik horizontal. Bertitik tolak pada latarbelakang tersebut, Djumardin, S.H., M.Hum., memilih sebuah judul, “Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Kontrak Karya”, yang dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi pada hari kamis, 24 Oktober 2013 pada pukul 10.00-12.00 WIB.

Bertempat di ruang Auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang ujian akhir disertasi dilaksanakan oleh majlis penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Dr. Sihabuddin, S.H., M.H., Dr. Rachmat Safa’at, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. dan seorang penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro, W. S.H., M.Hum. Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S., dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.H. dan Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Dalam penelitiannya, Djumardin memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu melakukan revisi (melalui judicial review) terhadap pasal 169 b UU Minerba, terutama untuk frasa “pengecualian terhadap penerimaan negara”. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam menghadapi kontraktor yang melanggar aturan. Djumardin akhirnya berhasil menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. (alfa)