Disertasi Deassy : Formulasi Kewenangan Penyidikan Dalam TP Perikanan

  • Post category:News

PSIKnews – Indonesia adalah negara adalah negara maritim dengan jumlah perairan yang lebih banyak daripada daratan. Kekayaan laut Indonesia sangat potensial dengan bermacam sumber daya laut yang ada. Sayangnya, dengan keterbatasan sarana prasarana serta tidak ditunjang oleh SDM yang memadai, kekayaan laut Indonesia kebanyakan dicuri dan dimanfaatkan oleh pihak asing. Terlebih, tidak terdapat regulasi yang cukup jelas terkait kebijakan dalam penanganan tindak pidana perikanan. Bertitik tolak pada latarbelakang tersebut, Deassy Jacomina A. Hehanussa, S.H., M.Hum., memilih sebuah tema, “Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, yang akan dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi yang digelar pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013 pada pukul 13.00-15.00 WIB.

Bertempat di ruang Auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang ujian akhir disertasi dilaksanakan oleh dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. Selanjutnya, majlis penguji terdiri dari Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., dan seorang penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S. Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S. dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., dan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

Deassy merekomendasikan adanya kebijakan formlasi terkait kewenangan penyidik dalam tindak pidana perikanan untuk mengurangi jumlah tindak pidana perikanan di Indonesia. Langkah strategis ini tentunya juga seharusnya didukung oleh semua elemen untuk menciptakan good maritime government di Indonesia. (alfa)