Disertasi Asmuni : Penetapan Penundaan (Schorsing) dalam PTUN Tidak Tepat

  • Post category:News

Malang, Kamis 28 Maret 2013 – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kembali melahirkan doktor baru kemarin siang. Tepatnya di ruang Auditorium Lantai 6 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Asmuni SH, MH menggelar ujian terbuka disertasinya berjudul “Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”. Menurut Asmuni SH, MH dalam disertasinya, instrumen hukum dalam penyelesaian permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara semestinya adalah putusan sela/putusan antara dan bukan berbentuk penetapan. Karena dalam perkara Tata Usaha Negara terdapat sengketa antar penggugat dan tergugat. Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak memiliki daya eksekutorial lebih-lebih jika tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sehingga Asmuni SH, MH, berkesimpulan bahwa ketentuan pasal 116 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bisa diterapkan dalam eksekusi penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara.
Rampungnya disertasi Asmuni SH, MH, tentunya tidak luput dari bimbingan para promotor dan ko promotornya yang juga hadir dalam ujian terbuka tersebut. Prof.Dr. Sudarsono SH, Ms hadir sebagai Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum. Sedangkan Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya SH, MH dan Prof. Dr. Lalu Husni SH, MH hadir sebagai Ko Promotor 1 dan 2. Selanjutnya majelis penguji dalam ujian terbuka tersebut adalah Dr. Bambang Winarno SH, MH; Dr Rachmad Safaatt SH, Msi; Prof.Dr. Gatot Dwi Hendro SH,MH yang merupakan penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Mataram serta Dekan Fakultas Hukum sendiri yaitu Dr. Sihabudin SH,MH. Selama kurang lebih 90 menit Asmuni SH, MH memaparkan hasil disertasi dan tanya jawab bersama majelis penguji, beliau dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Beliau menempuh pendidikan program doktor selama 3 tahun 7 bulan dengan Indeks Prestasi 3,93. Baik Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya SH, MH maupun Dr. Sihabudin SH, MH menyayangkan predikat kelulusan yang dengan berat hati beliau semua berikan. Pasalnya, untuk memperoleh predikat Cumlaude memerlukan syarat berupa masa studi tidak lebih dari 3 tahun 6 bulan. “Padahal kan dari segi kriteria IP sangat memenuhi kriteria (Cumlaude)” tutur Dekan Fakultas Hukum. Tapi menurut Dekan, predikat kelulusan bukan merupakan ukuran seberapa tinggi ilmu yang dimiliki seseorang. Dekan mengucapkan selamat kepada Dr. Asmuni SH, MH yang berprofesi sebagai advokat tersebut. Saat dipersilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesan selama menempuh masa studi, Dr. Asmuni SH, MH menceritakan betapa besar pengorbanan dan perjuangan beliau untuk mendapatkan gelar doktor ini. Beliau berpesan agar rekan-rekan beliau yang masih dalam proses masa studi program doktornya untuk tetap semangat dan giat pula.
Harapan setelah terselanggaranya  acara ini, Dr. Asmuni SH, MH dapat memanfaatkan ilmunya dengan bijak serta dapat menunjang profesinya sebagai Advokat (Peradi) di Mataram. Dengan ini, Fakultas Hukum Brawijaya telah meluluskan total 3 advokat bergelar doktor dari Mataram. (gta)