Disertasi Any : Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Human Trafficking

  • Post category:News

Dasar filosofis negara Indonesia adalah Pancasila, yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut secara eksplisit menjamin terpenuhinya Hak-hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya. Namun, sering dijumpai dalam beberapa kasus, negara tidak mampu bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi warganya, terutama pada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang membutuhkan tanggungjawab negara adalah upaya perlindungan terhadap korban human trafficking. Bertitik tolak pada latarbelakang tersebut, Any Suryani, H, S.H., M.Hum., memilih sebuah tema, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi pada hari rabu, 20 Maret 2013, pukul 10.00-12.00 WIB.
Bertempat di ruang Auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang ujian akhir disertasi dilaksanakan di hadapan majlis penguji yang terdiri dari Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. Prof. Dr. Isrok, SH., MS., Dr. Rachmat Safa’at, S.H., M.H., dan seorang penguji tamu, Prof. Dr. H.L. Husni,, S.H., M.S. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Dr. Mohammad Ridwan, S.H., M.S., dan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
Dalam penelitiannya, Any memberikan rekomendasi bahwa tanggungjawab negara dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang lebih dititikberatkan pada : a) upaya perbaikan ekonomi; b) upaya perbaikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran; c) upaya perbaikan sistem pendidikan; d) upaya perbaikan sistim administrasi kependudukan; dan e) sosialisasi pencegahan perdagangan orang serta bahaya migrasi illegal lebih intensif dengan melibatkan media informasi yang ada serta melibatkan seluruh masyarakat. (alfa37)