Disertasi Anom Kerti : Konstruksi Hukum Kondotel dan Permasalahan Hukumnya

  • Post category:News

 

 

Malang, 22/05/2013 – Fakultas Hukum UB tak hentinya melahirkan seorang doktor dari berbagai daerah di Nusantara. Salah satunya adalah dari pulau dewata Bali. Hampir tiap tahunnya Fakultas Hukum UB memberikan gelar doktor pada mahasiswa asal Bali. Setelah Dr.I Ketut Sudantra SH, MH dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih SH, Mhum, kali ini giliran I Gusti Putu Anom Kerti SH, Mkn menggelar ujian terbuka disertasi di Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum UB (20/5). Ujian terbuka kali ini dihadiri oleh Prof.Dr. Sudarsono SH,MS sebagai Promotor sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, serta Prof.Dr. Made Subawa SH, MS dan Prof. Dr. Suhariningsih SH, SU sebagai Ko-Promotor. Sedangkan majelis penguji dihadiri oleh Dr. A. Rachmad Budiono SH, MS; Dr.Mohammad Ridwan SH, MS; Prof. Dr. Mohammad Bakri SH, MS; Dekan Fakultas Hukum Dr.Sihabudin SH,MH serta Prof Dr. I Dewa Gede Atmadja yang merupakan penguji tamu dari Fakultas Hukum Udayana.
“Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kondominium Hotel” menjadi judul disertasi dari I Gusti Putu Anom Kerti SH, Mkn yang sehari-hari berprofesi sebagai Notaris ini.  Berkembangnya pariwisata di Pulau Bali dengan trend memangun kondotel (apartemen non hunian) membawa beliau untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut. Menurutnya, keberadaan kondotel ternyata menimbulkan masalah yaitu secara filsafati telah bertentangan dengan rasa keadilan rakyat karena tanah sudah digunkan untuk kepentingan bisnis bukan populis. Dari sisi peraturan perundang-undangan telah terjadi inkonsistensi secara horizontal antara pasal 17 Undang-undang nomor 20 tahun 2011 dengan pasal 33 ayat 3 UUDNRI. Disertasi ini merupakan hasil penelitian yang membahas dua permasalahan yaitu terjadinya perubahan konsep dan prinsip hukum tanah nasional dengan terbitnya Undang-undang rumah susun sehingga terjadi inkonsistensi secara horizontal antara pasal 17 Undang-undang nomor 20 tahun 2011 dengan pasal 37 UUPA. Dan inkonsistensi secara vertikal antara Undang-undang nomor 20 tahun 2011 dengan UUDN RI 1945. Saran yang direkomendasikan beliau adalah merevisi pasal 17 dan pasal 48 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Atas ketekunan I Gusti Putu Anom Kerti SH, Mkn dalam menjalankan masa studi yang relatif singkat yaitu 2 tahun 9 bulan dan Indeks Prestasi Komulatif 3,8 maka beliau dinobatkan lulus sebagai Doktor ke 173 di Fakultas Hukum UB dengan predikat Sangat Memuaskan. Saat dipersilakan untuk memberikan kesan dan pesan selama menempuh masa studi nya di Fakultas Hukum, pria bercucu lima ini tak kuasa menahan haru. Karena di usia beliau yang lebih dari setengah abad beliau masih merasa semangat belajar. Hal ini tak lepas dari dukungan kerabatnya yang sangat besar utamanya Dra. Gusti Ayu Sriati sang istri. Prof. Dr. Suhariningsih SH, SU turut memberikan ucapan selamat pada penerima gelar Dr. I Gusti Putu Anom Kerti SH, Mkn. “Meraih prestasi tak harus muda dan tidak mengenal usia, Ilmu akan selalu dinantikan oleh anak dan cucu kita semua.” tuturnya. (/gta)