Dialog Upah Layak

  • Post category:News
You are currently viewing Dialog Upah Layak

Fakultas Hukum – Universitas Brawijaya, Selasa (07/11) berlangsung agenda Dialog Upah Layak yang dimoderatori  oleh Bapak Budi  Santoso (SH.LLM) yang dihadiri juga oleh beberapa dosen Fakultas Hukum lainnya, seperti Ratih Dheviana Puru Ht (SH.LLM) selaku notulen pada agenda tersebut. Serta bapak Syahrul.

Dialog Upah Layak ini bekerjasama dengan DWWG (Decent Work Working Group), OXFAM, Australian Aid serta menggandeng beberapa pengusaha serta Disnakertrans Kabupaten Sidoarjo, Disnakertrans Kota Malang serta Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Dalam diskusi pagi hari itu, mendatang berbagai narasumber, seperti Bapak Parto (konfederasi KASBI/DWWG), Bapak Franky (DWWG), Drs. Kasiadi, M.M (DISNAKER Malang), Bapak Gatot (DISNAKER Kabupaten Sidoarjo), Arif Makin, S.H (DISNAKER Kabupaten Sidoarjo), Rully Budi Krisbandono, S.H (Disnakertrans Provinsi Jawa Timur), Bapak Teguh  Dwi Handoko (PT. New Minatex) dan Ibu Merry (selaku pelaku ekspor seafood di daerah Dampit), Ibu Umu Hilmy, S.H, M.S dan juga pembicara dari Australia, yaitu Dr. Tim Connor (New Castle University)

Pada agenda pagi hari itu, para narasumber membahas tentang terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan tersebut menegaskan jika pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Struktur skala upah ini memiliki manfaat antara lain sebagai pedoman penetapan upah sehingga buruh mendapatkan kepastian besar upah dan untuk mengurangi kesenjangan upah tertinggi dan terendah di perusahaan. Struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Struktur dan skala upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan diperlihatkan kepada pejabat terkait.

Dialog pagi hari itu, berlangsung panas namun tetap berjalan lancar, karena pada dialog tersebut, diutarakan beberapa pendapat terkait terbitnya Struktur dan Skala Upah dari berbagai perspektif.

Penyampaian pendapat pertama, disampaikan dari blok pemerintah Menurut, Bapak Rusli selaku perwakilan DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Timur, Upah layak tidak dapat dikaitkan dengan Upah Minimal Regional (UMR) karena adanya diskualitas antar wilayah.

Lain halnya persprektif Struktur dan Skala Upah dari kacamara para pengusaha, Ibu Merry mengatrakan bahwa dengan adanya Struktur dan Skala Upah memaksa mengimplemntasikan hal tersebut yang sudah dijelaskan, karena  juga kepentingan dan permintaan buyer yang mendesak. Namun, menurut Bapak Teguh selaku manager dari PT New Minatex Struktur dan Skala Upah merupakan satu terobosan baru yang mana dapat menentukan upah layak sesuai dengan kondisi perusahaan serta melihat perkembangan yang dapat mendorong responbilitas para pekerja.

Beda kacamata, beda juga pendapat yang diajukan menurut Bapak Francy dan Bapak Parto selaku perwakilan suarab dari buruh yang tergabung dalam dengan DWWG (Decent Work Working Group), mereka menyatakan bahwa negata memaksa upah murah tersebut menjadi suatu kewajiban yang mana negara tidak mempertimbangkan situasi global dan segi kemanusiaan, dengan kata lain negara mengamini, situasi global berubah yang mana membiarkan buruhnya untuk berhutang saja dengan gaji yang minim yang merupakan suatu pendekatan yang berbahaya.

Di penghujung diskusi, Mr. Tim selaku perwakilan dari OXFAM memngatakan rasa hormat dan senang karena dia diundang mengikuti dialog yang menarik ini, dan dia juga mengatakan beberapa pendapat tentang sistem upah di Australia. [NBL/Humas]