BIMTEK Perekrutan Calon Hakim Mahkamah Agung RI 2017

  • Post category:News
You are currently viewing BIMTEK Perekrutan Calon Hakim Mahkamah Agung RI 2017

Jum’at, 25 Agustus 2017. Dalam rangka menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memperoleh sumber daya Hakim yang berkualitas dan berintegritas di Negara Republik Indonesia. Fakultas Hukum, UB menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perekrutan Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi mahasiswa Alumni FH UB yang berjumlah 76 peserta terdiri dari angkatan 2008-2011 yang hadir pada hari ini untuk mengikuti ujian pre test bertempat di Gedung B Lt.2 FH UB. Materi soal yang diujikan antara lain: Hukum Acara Perdata dan Hukum Pidana sejumlah 100 soal. Acara ini berlangsung selama 2 (dua) hari, pada hari pertama pengayaan materi hukum perdata oleh Ibu Rachmi Sulityarini, S.H., M.H,  kemudian Bapak Setiawan Nurdaya Sakti S.H., M.H. untuk pengayaan materi hukum pidana, dan pengayaan materi hukum administrasi negara oleh Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum.

Selanjutnya pada hari ke-2 (kedua) diisi dengan kegiatan psikolog oleh Ibu Ade Laressa, S.Psi., M.Psi., dan pengayaan materi Hakim oleh Maskur Hidayat, S.H., M.H., (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tamian Layang, KalTeng) dan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surakarta). [Fhm]

Beliau menuturkan bahwa rekrutmen Hakim pada tingkat pertama, secara normative telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat dilihat, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XIII/2015. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim.

Pada tahun  2017, sesuai dengan ijin prinsip Kementerian PAN & RB, Mahkamah Agung akan melakukan rekrutmen Calon Hakim yang dibutuhkan sejumlah 1.684 orang. Jumlah ini didasarkan pada analisis kebutuhan sumber daya hakim dan analisis beban kerja, serta menggerakkan pola pembinaan hakim yaitu melalui mutasi dan promosi. Pada saat ini, semua hakim yang ditempatkan pada Pengadilan tingkat pertama kelas II sejak tahun 2011 tertahan. Selama 6 (enam) tahun tidak bisa dipindahkan ketempat lain karena belum ada Hakim baru yang menggantikan.

Meskipun jumlah Calon Hakim yang akan direkrut sangat banyak, namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan ideal. Sampai dengan saat tahun 2017 sudah 6 (enam) tahun tidak ada rekrutmen hakim baru. Setiap tahun rata-rata jumlah Hakim yang purna bhakti, baik karena pensiun maupun meninggal rata-rata berjumlah 200 (dua ratus) orang hakim.

Rekrutmen Calon Hakim tahun 2017,  Peserta seleksi Calon Hakim yang dinyatakan diterima akan memasuki Pendidikan Pra Jabatan dan  Pendidikan Calon Hakim Terpadu mulai tahun 2018. Pendidikan ini akan ditempuh selama 2 tahun. Dengan demikian, Hakim baru akan lahir  tahun  2019/2020. Rentang waktu antara 2011 s/d 2019 memakan waktu 8 atau 9 tahun. Jika setiap tahun yang memasuki purna bhakti sebanyak 200 (duaratus) orang Hakim, maka sampai dengan 9 tahun yang memasuki purna bhakti berjumlah 1.800 orang Hakim. Dengan demikian, jumlah tersebut tidak menambah jumlah, melainkan hanya mempertahankan jumlah Hakim yang ada selama ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017  Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung akan melakukan rekrut mencalon Hakim melalui jalur CPNS dengan status Calon Hakim. Oleh karena direkrut melalui CPNS, maka berlakulah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.  [Humas Mahkamah Agung RI]