English
MALANG, FH UB – Pada Kamis, 26 Januari 2023, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) menyelenggarakan Kuliah Tamu bertemakan “Digitalization, Information, and Civil Rights in Post-Pandemic Democracy” dengan narasumber Dr. Sascha Hardt dari Maastricht University. Kuliah Tamu tersebut dilaksanakan Auditorium Gedung A FH UB.
Dr. Sascha Hardt merupakan Assistant Professor of Comparative Constitutional Law sekaligus sebagai Fellow of the Montesquieu Institute.
Moderator kuliah tamu ini adalah Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara FH UB.
Kuliah tamu ini dihadiri oleh mahasiswa FH UB yang sebagian besar merupakan mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (SIH).
Dalam pemaparan yang disampaikan Dr. Sascha Hardt, ia membagi materinya menjadi 4 bagian, yakni terkait perkembangan digitalisasi selama pandemi, digitalisasi sebagai kekuatan demokrasi dan sebagai kekuatan anti-demokrasi, tata kelola digital pasca pandemi, serta pengaturan dalam proses berdemokrasi.
Pada poin pembahasan pertama, Dr. Sascha Hardt menjelaskan bagaimana digitalisasi dapat berkembang dan digunakan secara meluas di berbagai area selama masa pandemi, mulai dari keperluan pekerjaan, pendidikan, jasa, komunikasi, hingga aspek pengawasan (surveillance) yang dapat membatasi kebebasan seseorang dalam menggunakan hak privasinya, misalnya pengawasan untuk melakukan pelacakan atau pengaksesan data pribadi.
Dr. Sascha Hardt juga menunjukkan data dari Global Web Index (GWI) pada tahun 2021 bahwa sebagian besar orang di berbagai negara menggunakan media sosial rata-rata sekitar 200 menit per hari.
Kemudian pada poin pembahasan kedua Dr. Sascha Hardt membahas kemudahan menyebarkan dan mengakses informasi pada era digital yang merupakan hak dasar setiap individu untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Namun, kemudahan tersebut juga dapat memberikan dampak negatif seperti potensi penyalahgunaan informasi.
Pada poin ketiga, Dr. Sascha Hardt membahas seputar komunikasi politik secara horizontal dan vertikal. Pada komunikasi politik horizontal, Dr. Sascha Hardt menjelaskan bahwa disinformasi yang dimediasi melalui ‘filter bubble’ media sosial menjadi masalah utama, karena banyak sekali masyarakat yang mendukung atau percaya pada hoaks dan kebohongan. Hal ini juga memberikan dampak memunculkan keresahan dan ketidakstabilan di kalangan masyarakat sipil.
Sedangkan dalam komunikasi politik vertikal, marak sekali terjadinya ‘micro-targeting’, yang ditujukan untuk membantu para politisi, perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan melihat preferensi individu dari jejak aktivitas digital.
Pada pembahasan terakhir, Dr. Sascha Hardt memberikan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan atas perkembangan teknologi yang sangat masif.
Dr. Sascha Hardt menegaskan bahwa melakukan pembatasan atau menarik kembali teknologi bukanlah suatu solusi penyelesaian, melainkan kita dapat membuat undang-undang dan menegakkan transparansi algoritmik secara terbatas, serta memerlukan platform untuk mencegah ‘filter bubble’.
Selain itu, pemeriksaan fakta dan penandaan disinformasi di akun media sosial pejabat atau orang terpilih untuk kepentingan publik juga dapat dilakukan. Kemudian, pelindungan data pribadi juga perlu ditegakkan lagi.
Setelah Dr. Sascha Hardt menyelesaikan sesi pemaparanya, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini moderator memberikan kesempatan kepada peserta kuliah tamu untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Sascha Hardt.
Setelah sesi tanya jawab berakhir, kuliah tamu ditutup dengan sesi foto bersama antara pemateri, moderator, serta seluruh peserta. (nnd/ebs)