Antara Diskresi Polisi & Penangkapan Teroris

Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa, dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berdampak sangat luar biasa, seperti halnya menimbulkan korban manusia meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan acak, kerugian materiil serta berdampak pada penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan maupun perdamaian umat manusia (human security). Ciri khas lain dari tindak pidana terorisme adalah fakta yang menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional (transnational crime) dan terorganisir (organized of crime).
Sebagai upaya pemberantasan tidank pidana terorisme, pemerintah memberikan tugas kepada kepolisian melalui Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror Polri untuk meredam dan memupus pergerakan terorisme di Indonesia. Untuk memaksimalkan tugas polisi, khususnya tim densus 88 anti teror, perlu dibuat suatu formulasi kebijakan yang dapat menguatkan peran polisi dalam menumpas tindak pidana terorisme. Melihat keadaan tersebut, muncullah beberapa pertanyaan mengenai latar belakang formulasi kebijakan eksekutif terhadap penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi kepolisian pada tahap penangkapan teroris, implikasi yuridis yang mungkin ditimbulkan, pertimbangan mengambil kebijakan tersebut serta konsep formulasi kebijakan yang tepat untuk masa yang akan datang. Beberapa latar belakang masalah tersebut menjadi kunci permasalahan yang coba dibahas dalam sebuah sidang ujian akhir disertasi Drs. Dedi Prasetyo, SH. M.Hum. M.Si., yang mengambil judul, “Formulasi Kebijakan Eksekutif Penggunaan Upaya Paksa Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme”.
Bertempat di ruang auditorium Lt.6 gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sidang terbuka ini digelar pada hari sabtu, 16 Februari 2013 pada pukul 11.00-13.00 WIB. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH., dipercaya sebagai promotor yang didampingi oleh ko-promotor Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS. dan Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. Selanjutnya, duduk sebagai majlis penguji yaitu Prof. Dr. Made Sudhi Astuti, SH., Prof. Masruchin Ruba’i, SH. MS., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., dan seorang penguji tamu dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. A. Joko Sumaryanto, SH. M.Hum.
Sidang disertasi terbuka berjalan lancar selama kurang lebih 120 menit. Dalam penelitiannya, Dedi Prasetyo memberikan rekomendasi berupa pemberian formulasi kebijakan eksekutif sebagai Prosedur Tetap (protap) yang jelas, tegas dan terukur agar setiap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, penggantian istilah kata ‘menghentikan’ menjadi kata ‘melumpuhkan’ terhadap substansi dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, pembatasan penggunaan norma terbuka dan penelitian lebih lanjut secara empiris terhadap implikasi yuridis penerapan norma terbuka, norma kabur dan multi tafsir yang terdapat dalam substansi pasal-pasal KUHAP dan Peraturan Kapolri pada tahap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. (alfa61)