Kuliah Tamu Regulasi Pendidikan Kenotariatan di Indonesia

  • Post category:News
You are currently viewing Kuliah Tamu Regulasi Pendidikan Kenotariatan di Indonesia

[Jumat, 6 April 2018]

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menerima kunjungan dari Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Dr. Anwar Rahman. Dalam kunjungan ini diselenggarakan Kuliah Umum yang betempat di Auditorium Fakultas Hukum dengan tema “Regulasi Pendidikan Kenotariatan di Indonesia”.  Dr. Anwar dalam hal ini sebagai pembicara utama dalam kuliah umum ini didampingi oleh moderator dari dosen Fakultas Hukum, yakni Himatul Ula. Kuliah umum ini dihadiri oleh segenap civitas akademika, mulai dari mahasiswa Sarjana sampai Doktoral khsuusnya di bidang Kenotariatan serta segenap tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kuliah umum ini diawali dengan penyampain materi oleh Dr. Anwar, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Pembahasan ini pun terfokus kepada padangan dari Dr. Anwar perihal pengaturan terhadap sistem pendidikan Kenotariatan di Indonesia. Begitupun juga perihal pandangan umum terhadap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang dinilai oleh beliau kurang responsif dalam mengikuti perkembangan zaman. Dikutip dari penyataannya “Peraturan di Indonesia sangat lambat dalam mengikuti perkembangan zaman, perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman”. Kuliah umum in pun juga dilengkapi dengan beberapa bertanyaan oleh para audiens.

Beberapa waktu lalu (Plt) Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI Freddy Haris membuat wacana untuk melakukan moratorium penerimaan mahasiswa pendidikan kenotariatan terhitung sejak tahun 2018. Hal ini terkait dengan lulusan program Magister Kenotariatan saat ini dinilai kurang berkualitas. Adanya wacana tersebut tentu menjadi permasalahan bagi Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan, termasuk Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya berdiri sejak tahun 2005. Selama ini telah menghasilkan lulusan yang berprofesi dan berpraktek sebagai Notaris tersebar di seluruh wilayah Republik Infonesia. Namun dengan adanya kebijakan moratorium tersebut akan mengganggu keberlangsungan proses penyelenggaraan program studi Magister Kenotariatan, khususnya terkait dengan kepastian hukum dalam pengelolaan program studi. Padahal pada bulan Maret Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT.

Selain itu Pada tanggal 5 September 2017 lalu kementerian RISET DIKTI mengeluarkan KEPUTUSAN MENTERI RISET DIKTI R.I NO 257 Tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi . Dalam keputusan tersebut memuat perubahan gelar beberapa program studi baik Strata maupun Strata dua. Salahsatu Program Studi Magister Kenotariatan, terkait dengan gelar yang telah diberikan kepada lulusan dan bagaimana status dan keberlanjutannya dalam menjalankan profesi sebagai notaris.

Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan kuliah tamu tentang “Legitimasi Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia” untuk merespon isu hukum terkait legalitas penyelenggaraan Magister Kenotariatan tersebut Kuliah Tamu ini menghadirkan narasumber Bapak Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, dari kegiatan ini diharapkan menjadi media silaturahmi, dan diskusi untuk dapat memberikan solusi tentang permasalahan penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan saat ini. (FAH/Humas)

Kuliah umum yang berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) jam ini diakhiri dengan salah satu kalima terkhir dari Dr. Anwar “Generasi Muda orang hukum inilah yang diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan membuat aturan yang relevan dengan zaman sekarang”. [ADF/Humas]