AFIFAH KUSUMADARA, SH. LL.M. SJD. MEMBERI PRESENTASI DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI TENTANG KEBUTUHAN INSTRUMEN HUKUM UNTUK BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DENGAN NEGARA LAIN DI BIDANG PERDATA DAN KOMERSIAL.

Pada Kamis, 20 Februari 2020, Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD. , dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, memberikan presentasi di Kementerian Luar Negeri di acara Sarasehan Jilid II “Peningkatan Diplomasi Ekonomi Melalui Pengembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia”. Sarasehan tersebut diadakan untuk mendiskusikan tentang kebutuhan instrumen hukum untuk bantuan timbal balik dengan negara lain di bidang perdata dan komersial. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari KEMENKUMHAM, Mahkamah Agung, Asosiasi Perkawinan Campur, akademisi, law firms, dan beberapa kantor pemerintah lainnya.

Di era globalisasi, dimana perorangan dan perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar negeri, pengadilan dan pemerintah Indonesia memerlukan hukum acara perdata internasional untuk menangani permintaan alat bukti dan penyampaian dokumen dari pengadilan di Indonesia ke pengadilan asing dan dari pengadilan asing ke pengadilan Indonesia.

Di Sarasehan tersebut,  Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD menjelaskan beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan atau yang perlu disusun sebagai hukum acara bagi pengadilan di Indonesia dan bagi pemerintah. Beliau menyebutkan bahwa hukum acara terkait penyampaian dokumen dan pengambilan bukti dapat diatur sekaligus dalam UU Hukum Perdata Internasional Indonesia; atau dalam UU tersendiri, yaitu UU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Perdata dan Komersial; atau dalam perjanjian bilateral dengan negara-negara lain; atau dengan mengaksesi Hague Evidence Convention dan Hague Service Convention. (AZL)