Malang, 6 September 2018 – Uni Eropa dan Program Pembangunan PBB (UNDP) melalui proyek SUSTAIN yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (FH UB) menggelar diskusi bertajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Publik” bertempat di Auditorium Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Diskusi Panel menghadirkan keempat panelis yaitu terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Medan Ibu Albertina Ho, S.H., M.H., Wakil Dekan FH UB Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (IWC) Agus Sunaryanto, dan Koordinator Sektor Pelatihan Yudisial proyek EU-UNDP SUSTAIN Bobby Rahman.

Forum diskusi ini diselenggarakan bertujuan mengajak kaum muda calon penegak hukum agar terlibat aktif dalam keikutsertaan dalam pencegahan tindakan korupsi di sektor publik. Sebagai generasi penerus, anak muda memiliki peran penting untuk menolak budaya korupsi dan mendorong integritas ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu dikenalkan bagaimana mendeteksi, mencegah, dan melawan korupsi secara efektif.

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. mengatakan, diskusi anti korupsi ini sangat penting diselenggarakan terus menerus berkelanjutan untuk meningkatkan mahasiswa sebagai peran dalam pendidikan tinggi ilmu hukum, tidak hanya mahasiswa fakultas hukum, juga semua elemen yang terlibat dalam berjalannya roda pemerintahan.

“Sebagai calon aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, pengacara atau hakim, kesadaran moral akan integritas dan kejujuran sangatlah diperlukan. Agar kelak ketika mereka bekerja menjadi aparat tidak terjerat pada praktek korupsi yang merugikan rakyat dan warga Indonesia. Mahasiswa mampu mengenali motif-motif praktik korupsi dan melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan melalui kerjasama dengan kejaksaan maupun KPK.”

Kegiatan diskusi ini diadakan menyusul pelatihan terpadu pencegahan korupsi di tingkat provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan proyek SUSTAIN pada 3 s.d. 5 September 2018 yang diikuti oleh para pejabat tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Timur serta para aparat penegak hukum.

Penasihat Senior proyek EU-UNDP SUSTAIN Gilles Blanchi mengatakan berbagai pelatihan yang dilakukan oleh proyek SUSTAIN bukan hanya menyentuh masalah hukum namun juga masalah-masalah terkait etika, yang jangkauannya lebih luas, dan mencakup persepsi kepantasan.

“Pelatihan bagi hakim dan pegawai lain di pengadilan mengenai undang-undang anti korupsi dan juga kode etik mungkin saja tidak belum cukup, akan tetapi ini merupakan langkah penting menuju integritas dan akuntabilitas sistem peradilan yang di tuntut oleh masyarakat. Di samping mengajarkan undang-undang yang mengatur integritas, penting namun juga membahas masalah etika, karena apa yang “legal”, yaitu “tidak melanggar hukum”, mungkin saja tidak etis, sehingga merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh hakim atau pegawai pengadilan”.

Proyek EU-UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) bertujuan mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembaruan sektor peradilan, meningkatkan transparansi, integritas serta akuntabilitas sistem peradilan.

Proyek yang dimulai dari tahun 2014 dan akan berakhir pada 2019 ini didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP Indonesia. Proyek ini berfokus pada empat sektor : peningkatan fungsi pengawasn internal dan eksternal sistem peradilan, peningkatan kemampuan teknis hakim dan staf pengadilan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia dan organisasi serta peningkatan sistem manajemen perkara. [ER/FAH].