Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum, UB yang ke-60, menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertemakan Perkembangan Terorisme di Indonesia Saat Ini  oleh Bapak Prof. Dr. Irfana Idris, MA (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Beliau menyampaikan “Terorisme Merupakan Tindakan Radikal, Namun Radikalisme Belum Tentu Terorisme. Tidak Ada Agama Yang Mengajarkan Terorisme. Islam Bukan Teroris, Nabi Muhammad Mengajarkan Kedamaian. Bukan Tugas Kita Menghakimi Orang Lain Yang Berbeda Pendapat Dengan Kita. Sudah tugas kita mengingatkan sesama untuk memerangi ajaran yang terindikasi adanya Radikalisasi. Proses radikalisasi yang panjang dan memengaruhi ideologi perlu pertahanan diri yang kuat agar tidak mudah perpengaruh pada radikalisasi“.

Strategi nasional pencegahan terorisme:

  • Kontra Deradikalisasi (Pencegahan)
  • Deradikalisasi (Pembinaan)

Proses Deradikalisasi

  • Identifikasi : Narapidana yang sedang persidangan atau belum memiliki kepastian hukum.
  • Rehabilitasi : Narapidana yang mempertoleh kepastian hukum dan ditempatkan di lapas.
  • Reedukasi : Narapidana yang lulus program rehabilitasi dan atau para napi yang akan habis masa tahanannya
  • Resosialisasi : Narapidana yang lulus program edukasi dan atau napi teroris yang akan habismasa tahanannya.

    SESI I

    Deradikalisasi Dalam Perbandingan Arab Saudi, Yaman, Singapura dan Indonesia

    oleh Milda Istiqomah SH, MTCP (Dosen FH UB)

    • Sejak 10 Tahun Terkahir 4 Negara Ini Merupakan Role Model Adanya Deradikalisasi terhadap mantan terorisme.
    • Deradikalisasai Atau Disengagement

    Deradikalisasi dan disengangement diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang melengkapi.

    • Perbandingan Deradikalisasi di beberapa negara:

    Arab Saudi

    • Dimulai sejak 2004 dan megklaim berhasil mengembalikan para pelaku teror untuk berintegrasi dengan masyarakat.
    • Program terdiri dari training singkat selama 6 minggu, sesi pembinaan konseling, program after care.
    • Program after care yaitu program selepas oara narapidana kembali ke masyarakat.

    Yaman

    • Mengutamakan sesi dialog debat intelektual dan dialog dengan ulama keagamaan.
    • Dialog terdiri dari 5 ulama ahli dan hakim dengan melakukan dialog keagamaandan sehingga didapatkan paham radikal mulai ditinggalkan dan ketika keluar dari lembaga.
    • Hingga Juni 2005, para pejabat Yaman menyatakan bahwa Yaman adalah negara yang 90% bebas dari teroris dan mereka telah menghasilkan 364 orang yang telah direhabilitasi.22 Yaman mendukung suksesnya program dengan menunjukkan bahwa beberapa dari mantan tahanan telah bekerja sama dengan pemerintah Yaman dengan memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan kelompok terorisme yang tersembunyi, dan juga kelompok radikal Islam yang lainnya.

    Singapura

    • Pemerintah Singapura mendirikan program deradikalisasi setelah penangkapan 13 tersangka anggota dari organisasi teroris JI pada desember 2001. Sebelum mereka dapat merencakan untuk meluncurkan serangan teroris, dan 21 tersangka teroris lainnya ditangkap pada september 2002. 13 tersangka yang tertangkap pertama merupakan warga negara Singapura dimana mereka semua telah mengikuti sekolah nasional di Singapura, dan 6 lainnya telah menyelesaikan dinas militer. Sebagian besar, mereka adalah pengusaha, profesional, dan tenaga teknis. Salah satunya adalah seorang teknisi kedirgantaraan yang mengambil foto pangkalan udara Labar dan pesawat udara AS yang ditempatkan disana untuk melakukan serangan yang potensional.
    • Program rehabilitasi pemerintah Singapura terdiri dari komponen yang saling berkaitan antara lain rehabilitasi sosial, rehabilitasi keagamaan, rehabilitasi psikologi, komunitas sosial dan dukungan keluarga.Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Permasyarakatan

      oleh Ma’mun, BC.I.P., SH., MH (PLT Direktur Jenderal Lembaga Permasyarakatan)

      Kerjasama kelembagaan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan POLRI, Pengadilan, Kejaksaan, BNPT.

      Sistem pemasyarakatan (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

      Membentuk WBP: menjadi manusia seutuhnya; menyadari kesalahan; memperbaiki diri; tidak mengulangi tindak pidana.

      Sehingga: dapat diterima kembali oleh masyarakat; berperan aktif dalam pembangunan; dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

      Asas Pembinaan (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) terdiri dari: persamaan, pengayoman, terjaminnya hak berhubungan, kehilangan kemerdekaan, penghormatan, pembimbingan, pendidikan.

      Pembinaan kepribadian: kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, olahraga dan kesenian, terapi psikologi

      Pembinaan kemandirian: pelatihan manajemen wirausaha, perikanan dan pertanian, penjualan kaligrafi dan pengobatan.

      Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme di Indonesia

      oleh AKP Adi Yudha (Polres Malang)

      • Kebijakan Formulatif Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Di Indonesia Pada Masa Akan Datang.
      • Revisi UU Pemberantasan TP. Terorisme (UU No.15 Th. 2003) > Mengatur Strategi Dan Program Deradikalisasi Bagi Mantan Narapidana < Merupakan Bagian Penting Dalam Deradikalisasi, Pergeseran Paradigma Ttg Teroris (Bagi Pemerintah & Masyarakat), & Kolaborasi Aspek Preventif + Represif + Rehbilitasi + Reintegrasi.
      • Cakupan Kebijakan Formulatif Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme:
      • Jaminan Keberlanjutan Bimbingan Dan Konsultasi Pasca Keluar Dari Lembaga Pemasyarakatan;
      • Program Pelepasan Bersyarat Sebagai Persiapan Kembali Ke Masyarakat;
      • Pendidikan Dan Pelatihan;
      • Pendampingan/Bimbingan Psikologi Dan Keagamaan;
      • Peran Serta Masyarakat;
      • Monitoring Dan Evaluasi.

Kesimpulan:

Program deradikalisasi di beberapa negara dapat dijadikan acuan, namun tetap harus melihat karakteristik dan keunikan yang dimiliki Indonesia. Struktur dan pola kebijakan pembinaan napi terorisme terkait dengan program deradikalisasi saat ini dijalankan beberapa lembaga yang cenderung tidak terintegrasi dan masih kurang efektif. Pemerintah harus membangun sebuah konsensus nasional mengenai apa yang dianggap sebagai ekstrimisme, menentang aktivias hate speech (ungkapan kebencian) secara langsung; dan mengajikan zero tolerance (tidak mentolerir samasekali) tindakan-tindakan kriminal terkait agama. [Fhm/Humas]